<![CDATA[This research is motivated by the environmental health risks posed by hospital waste and the gap between ideal regulations, such as Minister of Health Regulation No. 7 of 2019, and the reality of their implementation. At Siti Fatimah Regional General Hospital in South Sumatra Province, initial observations indicated challenges in implementing this policy due to limited human resources. Therefore, this study focused on an in-depth analysis of the environmental health policy implementation process at the hospital using George C. Edwards' four-dimensional model. This research employed a qualitative approach with a descriptive study design, where data were collected through in-depth interviews with key informants, direct observation, and documentation studies. Key findings indicate that effective policy implementation is supported by three strong pillars: clear communication through socialization and standard operating procedures (SOPs), disciplined and responsible implementers, and a well-organized bureaucratic structure. However, a critical weakness was identified in the resource dimension, namely the lack of certified personnel. It was concluded that although implementation was successful, its success is fragile because it relies heavily on the dedication of limited staff, making additional human resources crucial for long-term sustainability. ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh risiko kesehatan lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah rumah sakit dan adanya kesenjangan antara regulasi ideal, seperti Permenkes No. 7 Tahun 2019, dengan realitas implementasinya. Di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, observasi awal menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan kebijakan ini akibat keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menganalisis secara mendalam proses implementasi kebijakan kesehatan lingkungan di rumah sakit tersebut menggunakan empat dimensi model George C. Edwards. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Temuan utama menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berjalan efektif didukung oleh tiga pilar kuat: komunikasi yang jelas melalui sosialisasi dan SOP, disposisi (sikap) pelaksana yang disiplin dan bertanggung jawab, serta struktur birokrasi yang terorganisir dengan baik. Namun, ditemukan kelemahan kritis pada dimensi sumber daya, yaitu kurangnya jumlah tenaga kerja bersertifikat. Disimpulkan bahwa meskipun implementasi berhasil, keberhasilannya bersifat rentan karena sangat bergantung pada dedikasi staf yang terbatas, sehingga penambahan SDM menjadi krusial untuk keberlanjutan jangka panjang.]]>
