Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis UU ITE dan Perlindungan Data Pribadi: Implikasi Tanggung Jawab Pidana dalam Kasus Doxing pada Pemilu 2024. I Gusti Ayu Pramesti Gayatri Devi
Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/referendum.v2i2.731

Abstract

The general election as a pillar of democracy faces new challenges with the rapid development of information technology, one of which is the practice of doxing—disseminating personal data without consent to harm individuals. In the context of Indonesia’s 2024 General Election, doxing cases have increased, targeting political figures and ordinary citizens, potentially undermining political participation and violating the right to privacy. This study aims to analyze the legal framework governing doxing based on Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law), as well as to examine the form of criminal liability for perpetrators of doxing in the context of the 2024 election. This normative juridical research employs statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that although not explicitly regulated, doxing can be classified as a legal violation under the two laws. However, law enforcement still faces technical and normative obstacles, such as difficulty in identifying perpetrators and proving intent. Strengthening legal provisions and the capacity of law enforcement officers is essential to ensure accountability without compromising democratic principles.
Analisis Hambatan Polres Badung Dalam Menanggulangi Penggunaan Knalpot Brong Di Wilayah Hukum Polres Badung I Gusti Ayu Pramesti Gayatri Devi; Sudika Mangku, Dewa Gede; Ni Putu Rai Yuliartini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4373

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot tidak sesuai standar (knalpot brong) serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Kabupaten Badung. Penelitian ini dilakukan di Satuan Lalu Lintas Polres Badung. Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan cara memperoleh data secara langsung dari subjek penelitian sebagai sumber utama melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot brong dilakukan melalui upaya preventif berupa sosialisasi dan edukasi tertib berlalu lintas, serta upaya represif berupa penindakan tilang dan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, budaya modifikasi kendaraan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung.