Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Journal Evidence Of Law
UCUK SUYONO, YOYOK
Unknown Affiliation
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM POLRES JOMBANG Galogika, Cendekia; UCUK SUYONO, YOYOK; SUBEKTI, SUBEKTI
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 1 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v16i1.48103

Abstract

Dasar pengambilan judul skripsi ini ialah karena maraknya kriminalitas taruhan berbasis digital di area JOMBANG saat ini yang membuat warga sekitar menjadi penasaran. Tulisan ini bertujuan agar mengetahui dan mengkaji selaras yuridis perihal kelayakan pemberantasan kriminalitas taruhan online di area hukum Polres JOMBANG, kelayakan pemberantasan kriminalitas taruhan online di area Polres JOMBANG, kecukupan pemberantasan kriminalitas taruhan online di area hukum Polres JOMBANG, upaya pencegahan dan upaya penindakan kriminalitas taruhan online di area hukum Polres JOMBANG. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini ialah 1. mengapa terjadi maraknya kriminalitas taruhan online di area Polres JOMBANG? 2. Seberapa efektif pemberantasan kriminalitas taruhan online di area Polres JOMBANG? 3. Apa saja upaya pencegahan dan upaya penindakan kriminalitas taruhan online di area Polres JOMBANG? Strategi dalam studi ini ialah eksplanatori grafis atas pendekatan yuridis sosiologis dimana informasi diraih selaras wawancara dan didukung atas pertimbangan tertulis. Hipotesis yang dipakai dalam menganalisis permasalahan dalam usulan ini ialah hipotesis kerangka hukum dan hipotesis ketentuan hukum yang sesuai atas Islam. Berdasarkan studi yang dijalankan, penyebab maraknya taruhan online di area JOMBANG ialah masalah keuangan, pembangkangan warga terkait hukum, komponen kualitas etika dan adat istiadat yang minim; pemberantasan taruhan online di area JOMBANG belum berhasil, ketidakefektifan ini disebabkan karena belum adanya penindakan tegas terkait pelanggaran taruhan online dan minimnya kantor penegak hukum; aspek penghambat yang mendasar terkait atas keberadaan Pasal-pasal Undang-Undang perihal Data dan Bursa Elektronik yang perlu dikaji. Maka rekomendasi dari usulan ini ialah agar pemerintah mengkaji ulang Pasal-pasal Undang-Undang perihal Data dan Bursa Elektronik; bagi aparat penegak hukum perlu dibuatkan teknologi penindakan terkait taruhan berbasis digital; Pemerintah harus mengkaji APBD agar memajukan kesejahteraan warga dan menjalankan pembinaan etika kepada warga agar taruhan online bisa berminim. Kata Kunci: Pemberantasan, Judi Online, Pidana
Analisis Yuridis Terhadap Beban Pembuktian Terbalik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Parisuda, I Dewa Rai; Ucuk Suyono, Yoyok; Soekorini, Noenik
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.2111

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam kasus korupsi di Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Sistem ini menempatkan beban pembuktian pada terdakwa untuk membuktikan ketidakbersalahannya, yang dalam praktiknya sering bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia terdakwa. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis ketentuan Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37, Pasal 37 A, dan Pasal 38 UU PTPK serta putusan pengadilan terkait. Hasil studi menunjukkan bahwa penerapan pembalikan beban pembuktian perlu dilakukan dengan hati-hati dan selektif agar tidak menghilangkan hak-hak pokok terdakwa. Model teoretis pembalikan beban pembuktian “Balanced Probability of Principles” dari Oliver Stolpe dapat menjadi alternatif dalam membuktikan harta kekayaan terdakwa. Namun, pembalikan beban pembuktian yang langsung terkait dengan kesalahan terdakwa (schuld) masih sulit diterapkan tanpa mengorbankan prinsip praduga tak bersalah. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan perubahan kebijakan legislatif atau dirumuskan formula baru untuk ketentuan pembalikan beban pembuktian agar selaras dengan prinsip-prinsip umum hukum acara pidana dan perlindungan hak asasi manusia terdakwa.
SANKSI PIDANA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 1/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Mtw) Tri Muryani, Imelda; Ucuk Suyono, Yoyok; Subketi, Subketi; Prawesthi, Wahyu
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 5 No. 3 (2026)
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v5i3.4484

Abstract

This study analyzes criminal sanctions for juvenile offenders committing aggravated theft based on Decision No. 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Mtw amid a surge in juvenile delinquency cases reaching 14,000 in the first semester of 2025, driven by economic, social, and peer influences, where child protection principles often conflict with imprisonment despite the Juvenile Justice System Law (UU SPPA) promoting restorative justice; its objective is to examine the application of these principles and the judge's ratio decidendi with recommendations for optimization. Employing a normative legal approach (statute and case methods) with qualitative descriptive analysis, the population encompasses all child protection regulations and district court decisions across Indonesia, purposively sampling the Muara Teweh decision; instruments include primary documents (laws, rulings, Litmas reports) and secondary literature, analyzed descriptively through description, classification, and interpretation. Findings reveal procedural compliance (identity protection, legal assistance, Litmas) but substantive shortcomings due to a 3-month reduced prison sentence, with diversion hindered by the 7-year threat under Article 363 of the Criminal Code; the judge's ratio decidendi integrates juridical, factual, and philosophical considerations prioritizing the best interest of the child via LPKA guidance, recommending non-custodial alternatives and diversion threshold revisions.
Co-Authors Galogika, Cendekia Parisuda, I Dewa Rai Soekorini, Noenik Subekti Subekti Subketi, Subketi Tri Muryani, Imelda Wahyu Prawesthi, Wahyu