Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Innovative: Journal Of Social Science Research
Natalis, Emanuel
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende Natalis, Emanuel; Dalima, Viktoria
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.3173

Abstract

Penelitian berjudul Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende dilatarbelakangi oleh pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende yang saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Berbagai keluhan dan pengaduan masyarakat baik yang disampaikan langsung kepada instansi maupun melalui media massa dan jejaring sosial mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik di instansi ini bermasalah. Penelitian ini dilakukan tidak hanya sebagai formalitas menjalankan perintah PermenPAN-RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik melainkan sebuah bentuk kesadaran organisasi publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan evaluasi secara berkala. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ende. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode pengumpulan data adalah observasi, survei, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lndeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 77,55 berada pada kategori “baik” (pada interval 76,61 – 88,30). Meskipun dalam kategori baik namun kualitas pelayanan masih harus ditingkatkan karena terdapat 3 unsur dari 9 unsur yang masih berada pda kategori “kurang baik”.
Mediasi Penal Dalam Perspektif Keadilan Restoratif Bagi Penyelesaian Kasus Pemberian Upah di Bawah Upah Minimum Natalis, Emanuel
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seorang Pengusaha, Tjioe Christina Chandra, oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dijatuhi pidana karena membayar upah sebesar Rp.800.000,00 kepada pekerjanya. Padahal upah minimum Kota Surabaya di Tahun 2009 adalah sebesar Rp.984.500,00. Disini, sanksi pidana tersebut dijalankan untuk mencegah pelanggaran terhadap ketentuan upah minimum. Akan tetapi, sanksi yang demikian terkesan legalistis, dan tidak mempertimbangkan kebutuhan pekerja akan upah yang layak. Artinya, kejahatan justru hanya dipandang sebagai suatu serangan terhadap negara dan aturannya. Karena itu, berdasarkan sudut pandang keadilan restoratif, kejahatan kini juga dipandang sebagai serangan terhadap pribadi dan hubungan di antara pelaku dan korban. Misalnya, perbuatan pengusaha, Tjioe Christina Chandra berdampak buruk lebih kepada pekerjaanya dibandingkan terhadap negara. Dengan demikian, melalui pemberian sejumlah restitusi, keadilan ditegakan bagi pekerja. Pengusaha diberi ruang untuk membayar sejumlah kompensasi terhadap pekerjanya secara langsung. Sekaligus menghindari dia dari pidana di kemudian hari. Pekerja mendapat sejumlah restitusi dari pengusaha, hal mana tidak diperoleh dalam system peradilan pidana. Tema pokok dalam tulisan ini adalah bahwa system keadilan restoratif merupakan jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan sengketa di antara pengusaha dengan pekerja, terkait pelanggaran terhadap upah minimum, dan bahwa Mediasi Penal merupakan salah satu Lembaga dalam system keadilan restorative yang memberikan kesempatan kepaa pekerja untuk memperoleh keadilan dalam kasus pemberian upah di bawah upah minimun, yaitu dengan mendapat kompensasi dari pengusaha. Dengan kata lain, system keadilan restorative memberikan pilihan bagi pengusaha dan pekerja untuk menyelesakan konflik di antara mereka secara sukses dan berkeadilan.
Co-Authors Dalima, Viktoria