Setiawan, Angga Eka
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Understanding Indonesia's Presidential Threshold: A Study on Political Rights Setiawan, Angga Eka; Fatmawati, Leony; Shulga, Ievgenii
Jurnal Mengkaji Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): July
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jmi.v3i1.622

Abstract

Abstract: The implementation of the Presidential Threshold in Indonesia's electoral system has significant implications for the nomination process of Presidential and Vice Presidential candidates, impacting political rights and democratic principles. From the experience of Ukraine, where threshold regulations have played a crucial role in shaping the political landscape and ensuring the representation of diverse voices, it is evident that the design and application of such thresholds can have far-reaching consequences on the inclusivity and fairness of electoral processes. By examining the parallels and contrasts between the Indonesian and Ukrainian contexts, valuable insights can be gained into the challenges and opportunities associated with threshold requirements in safeguarding political rights and upholding democratic values. Purpose: This study aims to analyze the setting of the Presidential Threshold in Indonesia, examining its alignment with political rights. It explores the legal framework, historical context, and impact of the Presidential Threshold on the democratic process in Indonesia. By incorporating insights from Ukraine's experience with threshold regulations in electoral processes, the study seeks to draw parallels and contrasts that shed light on the implications for political rights and democratic governance. Understanding how Ukraine has navigated the challenges of setting thresholds to balance legitimacy and inclusivity can provide valuable lessons for Indonesia in enhancing its electoral system and upholding democratic principles. Design/Methodology/Approach: The article employs a normative juridical method, utilizing legal research techniques to analyze relevant laws, constitutional provisions, and court decisions. It also incorporates case approaches, such as the Conceptual Approach and the Statute Approach, to provide a comprehensive understanding of the topic. Findings: The analysis reveals that the Presidential Threshold, as outlined in Article 222 of Law No. 7/2017, establishes a minimum percentage requirement for Presidential and Vice Presidential candidates to be nominated. This threshold has evolved, influencing the electoral landscape and political dynamics in Indonesia. However, concerns are raised regarding its potential contradiction with constitutional principles, particularly concerning political rights and equality in the electoral process. The experience of Ukraine underscores the importance of threshold regulations in strengthening the legitimacy and stability of democratically elected governance while emphasizing the need to preserve political pluralism and inclusivity. Originality/value: This research contributes to the discourse on electoral reform and democratic governance in Indonesia by critically examining the Presidential Threshold. By shedding light on the legal and political dynamics surrounding this threshold, the study provides insights into the challenges and opportunities for enhancing political rights and democratic practices in the Indonesian context.
TINJAUAN YURIDIS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA Setiawan, Angga Eka; Fatmawati, Leony; Fikri, Sultoni
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i1.105

Abstract

Di Indonesia, otonomi daerah sangatlah berperan penting bagi pembangunan. Sudah sepantasnya daerah dapat mengembangkan sumber daya daerahnya sebagai hasil dari penerapan UU Otonomi Daerah, yang mengatur pengalihan kekuasaan dan pengalihan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, serta penerapan “Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.” Dalam mewujudkan pembangunan pada setiap daerah, maka diperlukan adanya pembagian pajak. Tapi, dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah justru menimbulkan distorsi dan biaya ekonomi yang tinggi. Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, dengan bahan/ data sekunder yang diambil dari bahan pustaka dan terorganisir secara sistematis. Dalam penelitian ini membahas tentang adanya pengaturan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Surabaya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara khusus, wilayah Kota Surabaya menjadi fokus penelitian ini, yang bertujuan untuk mengidentifikasi objek Pajak Bumi dan Bangunan yang kepemilikan dan manfaatnya dilakukan oleh orang atau entitas di sektor perkotaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surabaya belum optimal karena informasi belum terdistribusi secara merata, sehingga mengakibatkan banyak wajib pajak yang belum memahami pentingnya pajak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah juga memiliki peranan yang sangat krusial untuk melaksanakan pemungutan Pajak Daerah. Selain itu, Pemerintah juga dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak agar masyarakat mengetahui pentingnya sekaligus tata cara dalam melakukan pembayaran pajak. Dengan melakukan kerjasama tersebut antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai Wajib Pajak, dapat membuka peluang besar dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yang tersistematis dan merata pada seluruh wilayah di Indonesia.