Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Constitutionality of Appointing an Acting Governor and Mayor of the Region who comes From Active Members of the Indonesian National Army and Indonesian Police Force Fikri, Sultoni; Wibisono, Rizky Bangun
Jurnal Independent Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v11i2.231

Abstract

AbstractAppointment of acting regional heads who come from members of the Indonesian National Army and members of the National Police reaps pros and cons in the community because it is contrary to the provisions of the legislation. following the provisions of the existing laws and regulations and fulfilling the conditions specified in the Regional Head Election Law and the State Civil Apparatus Law. Second, as regulated in the Indonesian National Army Law and Indonesian Police Force Law, which are special laws for members of the Indonesian National Army and Indonesian Police Force members, the acting regional heads who will carry out their duties must resign or retire early from the military service and police service. Third, the appointment of Brigadier General Andi Chandra As'aduddin as the acting Regent of West Seram without resigning from the army service is something that is not right, related to positive law perspective. Specifically, the Indonesian National Army Law, Government Regulations PP No. 15/2001 concerning the transfer of the status of members of the Indonesian National Armed Forces and members of the State Police of the Republic of Indonesia to civil servants to occupy structural positions as amended by PP No. 4 of 2002 and lastly amended by PP No. 21 of 2002; and PP No. 1 of 2003 concerning the Dismissal of Members of the Indonesian National Police.
The urgency of regulating forfeiture of assets gained from corruption in Indonesia Hufron, Hufron; Fikri, Sultoni
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 32 No. 2 (2024): September
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/ljih.v32i2.35243

Abstract

Corruption threatens democratic principles that highly value transparency, accountability, and integrity. Indonesia must continuously innovate in its efforts to combat corruption. Establishing more comprehensive asset forfeiture regulations is crucial, given the increasing rates of corruption. This study addresses two main research questions: 1) Asset forfeiture regulations in various countries; 2) The urgency of regulating asset forfeiture for corruption crimes in Indonesia. This research employs a normative legal research method, using a literature study to collect legal materials. The findings indicate that various countries have established and implemented asset forfeiture regulations with different concepts, namely Conviction-Based Asset Forfeiture and Non-Conviction-Based Asset Forfeiture. However, Indonesia does not yet have specific provisions and only treats asset forfeiture as an additional penalty.
PENDAMPINGAN PERIZINAN LEGALITAS IZIN USAHA MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION UNTUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH Fikri, Sultoni; Rokhma, Fadila Ilaina; Defretes, Dwi Astrianti; Safitri, Dian Ayu; Rahmatullah, Muhammad Iqbal
Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jppm.v2i3.419

Abstract

Kegiatan pengabdian yang menggunakan rangkaian kegiatan sosialisasi dan door to door kali ini adalah untuk melakukan penerapan kemudahan mendaftarkan legalitas usaha melalui website Online Single Submmission (OSS) bagi pelaku usaha. Metode penelitian kegiatan KKN yang digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat ini, yakni menggunakan metode menggunakan sosialisasi, pemberian pre dan post-test, tanya jawab dengan peserta seminar dan door to door pendampingan pelatihan pembuatan surat izin usaha lainnya. Kegiatan ini melibatkan pelaku usaha atau UMKM yang ada di Desa Dinoyo. Jenis usaha yang dilakukan masyakat Dinoyo diantaranya produksi tahu, kembang goyang, pentol timbangan, jamu, aksesories, dan usaha cetak souvenir. Pemecahan masalah dengan menggunakan kegiatan sosialisasi yang diadakan di Balai Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan pemahaman dan kemudahan legalitas usaha. Dalam metode ini memberikan beberapa materi dan pemahaman terkait mengenai pemahaman legalitas usaha mikro kecil dan menengah, serta menjelaskan tutorial dan persyaratan dalam pendaftaran akun OSS. Masyarakat ataupun pelaku usaha mikro merasa terbantu dengan adanya kegiatan sosialisasi, sekaligus memberi pemahaman tentang pentingnya NIB dan OSS digital untuk mendapatkan kemudahan legalitas usaha serta dokumen lainnya seperti NPWP badan atau perorangan. Pendampingan door to door yang dapat diterbitkannya Nomor Izin Berusaha (NIB) secara langsung tanpa harus datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mojokerto.
SOSIALISASI PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DAN WANITA BAGI IMIGRAN DI COMMUNITY HOUSE OF IOM PUSPA AGRO SIDOARJO Afifah, Wiwik; Ayu Atika, Nisfu; Pangeran Jaya, Alifsyah; Khartika Suryanis, Ammalia; Lailatul Maghfiroh, Anik; Dewi Pratiwi, Nita; Fikri, Sultoni
Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jppm.v3i1.613

Abstract

Students of the Faculty of Law, University of August 17, 1945 Surabaya carried out the initiative of Discussion Activities at the Community House of IOM Puspa Agro Sidoarjo. The activity aims to provide a forum for knowledge with the theme used as material for discussion, namely Prevention of Sexual Abuse of Children and Women in Indonesia. This discussion also provides solutions to the problems faced by partners, especially the lack of knowledge of immigrants about aspects of preventing sexual violence in Indonesia, including the definition of abuse, forms of abuse, the impact and prevention of sexual abuse on children and women, protection and factors. The method of implementing this service program involves initial preparation, implementation of material counseling, discussion related to the material, as well as evaluation and report making. A positive response was received from the partners, who actively provided feedback during the discussion. The results of this discussion provide benefits for refugee immigrants, of course they get new knowledge and insights about sexual abuse in children and women and can implement it in their daily lives. Thus, this program successfully achieved its objectives by increasing the understanding of immigrants in the Community House of IOM Puspa Agro Sidoarjo regarding the Prevention of Sexual Abuse of Children and Women.
PELATIHAN DAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL DESA WISATA CANDIPARI, KABUPATEN SIDOARJO Fikri, Sultoni; Wisnumurti, Rahadyan Widarshadhika; Anugrah, Narendra Putra; Hendarto, Vanya Agatha; Widya Ningrum, Cindi; Assegaff, Nabila
Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jppm.v3i2.668

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah berdampak signifikan pada industri pariwisata, di mana media sosial menjadi alat penting dalam mempromosikan destinasi wisata. Artikel ini membahas program Pelatihan dan Pengelolaan Media Sosial yang dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya di Desa Wisata Candipari, Kabupaten Sidoarjo. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat desa dalam menggunakan media sosial untuk promosi wisata. Melalui serangkaian kegiatan seperti pembuatan website, akun Instagram, Shopee, dan TikTok, serta pelatihan tentang pemasaran digital dan videografi, diharapkan desa wisata ini mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan daya tarik dan kunjungan wisatawan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam memanfaatkan media sosial dan e-commerce, yang berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan visibilitas Desa Wisata Candipari. Pelatihan ini juga mencakup materi tentang marketing mix, teknik pembuatan konten, dan analisis kinerja promosi, yang semuanya bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pariwisata desa. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan keterampilan individu tetapi juga memperkuat kolaborasi antarwarga dalam mengembangkan potensi desa mereka secara berkelanjutan.
UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA Fikri, Sultoni
Maleo Law Journal Vol. 7 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v7i1.1378

Abstract

The election of the village head is a form of exercising people's sovereignty and implementing village autonomy. Village head election arrangements are regulated in Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa, dan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Perubahan Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Desa. The implementation of the Pilkades cannot be separated from the development of political dynamics that occurred in the village, which led to conflicts leading to a dispute over the results of the Pilkades. This legal research uses a statutory approach and a conceptual approach. Based on Pasal 37 UU Desa dan Pasal 40 ayat 7 PP Desa, the Regent/Mayor has the authority to settle disputes over the results of the Pilkades. Legal remedies that can be taken for a candidate for village head whose rights have been impaired is to challenge the decision to determine the results of the Pilkades issued by the Regent/Mayor. This decision regarding the determination of the elected village head candidate is the object of filing a lawsuit against the local government.
BLACK CAMPAIGN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DARI PERSPEKTIF HUKUM PEMILU Thanzani, Andrian; Aulia Dean Puspita Sari; Linda Tri Yulia; Fikri, Sultoni
Journal Evidence Of Law Vol. 1 No. 3 (2022): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v1i3.103

Abstract

Dalam terselenggaranya pemilu, calon dari presiden dan wakil presiden beserta DPR dan DPD melakukan kampanye untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kegiatan kampanye tidak hanya dilakukan secara langsung dihadapan masyarakat tetapi bisa dilakukan dengan media elektronik salah satunya ialah media sosial. Kehadiran internet tentu membawa dampak positif dan negatif bagi dunia. Adanya internet menghadirkan berita politik secara langsung untuk ditujukan kepada masyarakat, seperti informasi mengenai black campaign atau kampanye hitam yang dilakukan tidak hanya oleh masyarakat umum tetapi juga dilakukan oleh elit politik. Pengertian kampanye pemilu menurut Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa “kampanye Pemilu adalah kegiatan perserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta Pemilu”. Kampanye hitam (black campaign) dapat membahayakan bagi keutuhan bangsa dan negara. Penggunaan internet khususnya media sosial memang memberikan dampak positif kepada masyarakat, tetapi akan menimbulkan ancaman bagi ideologi bangsa apabila dipergunakan untuk sesuatu yang salah seperti kampanye hitam. Kampanye hitam yang dilakukan dalam media sosial meliputi perbuatan seperti penghinaan, fitnah, bullying sampai menyebarkan berita bohong atau biasa dikenal hoax di berbagai media sosial. Terdapat kampanye negatif dibolehkan karena info yang dikatakan berupa fakta yang telah diverifikasi meskipun bentuknya menyerang pihak lawan. Sebagai masyarakat haruslah paham mengenai kampanye yang baik dan buruk, meskipun dalam penerapannya sebagian masyarakat akan melakukan kampanye hitam sebagai bentuk dukungan kepada salah satu calon yang dipilih agar lawan kalah dalam pemilihan umum.
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PENDIDIKAN Sabina, Vina; Maychellina, Maychellina; Fikri, Sultoni
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i1.231

Abstract

The purpose of this research is to describe the authority of district/city governments in managing government affairs in the education sector. As a consequence of the implementation of regional autonomy using the concurrent principle, there is a division of governmental affairs both at the central government and regional governments. This study focuses on the distribution of government affairs in the education sector. Because the study of government affairs in the education sector is small, the authors examine this matter. The research method is normative juridical research using statutory and conceptual approaches. The results of this study are because education is part of human rights, and the government is responsible for protecting, guaranteeing, and fulfilling the right to education for citizens. Then because of the consequences of implementing autonomy, then in terms of administering government affairs in the education sector, there is a division of functions. District/City Governments are tasked with overseeing the running of the education system in which local governments manage Early Childhood Education, Elementary Schools, and non-formal education as stipulated in laws and regulations.
LEGAL BINDING REKOMENDASI TERTULIS CAMAT DALAM PROSES PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Asri, Nurul; Fikri, Sultoni
COURT REVIEW Vol 5 No 01 (2025): ILMU HUKUM
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY (KELOMPOK KOMUNITAS LABORATORIUM PENELITIAN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/cr.v5i01.1774

Abstract

Rekomendasi tertulis camat dalam tata cara pemberhentian perangkat desa memuat ketentuan pengaturan yang tidak jelas mengenai rekomendasi tertulis. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pemberhentian perangkat desa. Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan adalah apakah rekomendasi tertulis tersebut memiliki sifat legal binding. Urgensi pengusutan ini adalah untuk mengetahui legal binding dari rekomendasi tertulis camat dalam proses pemberhentian perangkat desa. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normative dalam pendekatan (statute aprroach) dan pendekatan (konseptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa camat sebagai perangkat daerah mempunyai tugas membina dan mengawasi kegiatan desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 225 Ayat 1 huruf g UU Nomor 23 Tahun 2014. Camat memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap perkembangan dan pelaksanaan kegiatan desa dan/atau kelurahan. Dalam hal ini, camat akan mempunyai tugas terkait dengan proses pemberhentian pegawai desa. Dari segi legalitas, ketentuan ini masih dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena masih belum jelasnya ketentuan yang memberikan kewenangan kepada camat untuk memberikan rekomendasi. Selain itu, rekomendasi wakil kepala desa mengenai tata cara pemberhentian kepala desa tidak mempunyai sifat legal binding dikarenakan ketentuannya tidak terlalu rinci, sehingga ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian kepala desa diatur dalam peraturan daerah masing-masing.
Media and Political Power in Indonesia: A Critical Discourse Analysis of CNN Indonesia's Presidential Club Coverage Prayogo, Moh. Dey; Fikri, Sultoni
Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities Vol 7 No 2 (2024): Berumpun: International Journal Of Social, Politics, and Humanities
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences University of Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/berumpun.v7i2.213

Abstract

This research focuses on the news published by cnnindonesia.com, which highlights the pro and contra issues surrounding the idea of establishing the Presidential Club. This topic serves as the focal point for analysis using Van Dijk's Critical Discourse Analysis theory. This research aims to provide a critical analysis of the coverage regarding the discourse on the formation of the Presidential Club. Through a critical discourse analysis approach, this study will delve deeper into how various narratives, representations, and political interests are reflected in the news coverage. The analysis will emphasize how power and control over knowledge are reproduced through the news text, as well as how resistance and opposition to the idea are reflected in the presented narratives. Through this approach, it is hoped that this research will offer profound insights into the political dynamics and power relations associated with the discourse on establishing institutions like the Presidential Club.