Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERBEDAAN GENDER TERHADAP KECANDUAN INTERNET DAN GAME ONLINE PADA REMAJA Fitra Fitriani; Erina Dwi Saputri; Mayang Permata Sari; Rio Anugrah; Apriyadi
Journal of Communication and Social Sciences Vol. 1 No. 2 (2023): Journal of Communication and Social Sciences
Publisher : CV. Doki Course and Training

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61994/jcss.v1i2.330

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kecanduan internet dan bermain game online pada remaja yang ditinjau dari perbedaan gender. Kecanduan internet dan kecanduan bermain game online pada remaja ditinjau dari rentang usia yang pertama 12-15 Tahun, 15-18 Tahun, 18-21 Tahun yang juga ditinjau dari perbedaan gender. Metode penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif, penelitian ini melibatkan 111 responden (berusia dari 12 Tahun hingga 21 Tahun) adapun jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 65,8% dengan gender Perempuan dan 34,2% responden dengan gender Laki-Laki. Variabel kecanduan internet menggunakan Internet Addiction Test (IAT) yang dikembangkan oleh Kimberly Young‚ (1996) dan diadaptasi oleh Adi (2003) dengan 10 item. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perempuan cenderung lebih kecanduan internet dan game online dibandingkan dengan Laki-Laki, hal ini menunjukkan bahwa semakin dewasa seseorang, tingkat kecanduan internet dan game online cenderung berkurang. 
Urgensi Revitalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat untuk Menguatkan Check and Balances Widodo; Erina Dwi Saputri
Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Vol. 4 No. 4 JULI 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper examines the growing dominance of the executive in Indonesia’s constitutional practice and its impact on the weakening oversight function of the House of Representatives (DPR). In principle, the DPR serves as a counterbalance through checks and balances as mandated by the 1945 Constitution. However, a gap persists between this normative ideal and political reality. Using a normative legal approach with statutory and conceptual analysis, this study finds that broad governing coalitions significantly undermine the DPR’s oversight role by blurring the distinction between the overseer and the overseen. The article emphasizes the need to revitalize the DPR’s oversight function by strengthening control mechanisms, fostering informal opposition within parliamentary factions, and limiting executive influence in legislation. These steps are necessary to ensure that checks and balances function not only formally but also substantively in Indonesia’s constitutional system.