Adi, Yusri
Universitas Medan Area

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Bureaucratic Reform to the improvement of public services Challenges for Indonesia Adi, Yusri
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 6, No 1 (2018): PUBLIKAUMA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.324 KB) | DOI: 10.31289/publika.v6i1.1494

Abstract

Many factors can affect the performance of the government bureaucracy, including the absence of meritocracy (using the best talent) caused, for example, the recruitment process which does not target all segments of society, elections and the progress of civil servants are not based on the capacity, knowledge and skills, in fair competition and open. This study addressed the issue of government bureaucracy in Indonesia, which is multidimensional and protracted as a vicious circle, and discusses how improved public service for good governance can create and utilize to get out of the vicious circle and deterioration in innovative ways. This study used a qualitative approach. Based on data collection techniques, data collection techniques used in this research is the study of the literature on the theory of Reinventing Government, which is considered as the main theory. Results from this study, to solve complex problems required comprehensive strategy consisting of three areas, namely, political leadership, harmonization of public policy (including rules and regulation), and free from corruption
TANTANGAN REFORMASI BIROKRASI BERBASIS E-PROCUREMENT DI INDONESIA Adi, Yusri
Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area Vol 6, No 2 (2018): PUBLIKAUMA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.04 KB) | DOI: 10.31289/publika.v6i2.1635

Abstract

Penggunaan teknologi informasi sebagai media efektif dari segi biaya dan penyederhanaan keseluruhan proses dengan transaksi bisnis online. e-procurement ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 di bidang pengadaan barang dan jasa di Indonesia khususnya di pemerintahan. Di Indonesia penerapan e-procument dikenal lembaga khusus LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah). Sistem e-procurement di Indonesia lebih di kenal dengan arti LPSE atau Service Pengadaan dengan Elektronik (LKPP, 2016), pengadaan barang serta jasa dengan elektronik dalam pelayanan publik akan menciptakan transparansi, akuntabilitas, tingkatkan akses pasar, persaingan perebutan usaha yang sehat. Penerapan e-procurement dinilai belum menjadi jaminan bebas dari praktek korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, meskipun proses lelang sudah mulai dilakukan secara elektronik, tidak menjadi jaminan praktek korupsi hilang. Tulisan ini mendeskripsikan tantangan reformasi birokrasi berbasis e-procurement sebagai bentuk dari e-government.