Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Kebijakan Pengelolaan ZIS untuk Dana Amil di BAZNAS Kota Bandar Lampung Putri, Arza Amelia Tiara; Nurlaili, Elly; Aprilianti, Aprilianti
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat di Indonesia mengikuti ketentuan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bandar Lampung telah melakukan tahapan tersebut secara efektif dalam alokasi dana untuk amil, sesuai dengan ketentuan undang-undang dan Fatwa MUI, di mana amil berhak menerima maksimal 12,5% dari dana zakat yang terkumpul. Jika dana zakat tidak mencukupi untuk hak amil, BAZNAS dapat mengambil maksimal 20% dari dana infak, sedekah, atau bantuan (hibah) pemerintah daerah Kota Bandar Lampung.
Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Menolak atau Mengabulkan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kota Palembang Putri, Arza Amelia Tiara; Hayatuddin, Khalisah; Hasan, Sofyan
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 8 No. 2 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permission for polygamy is regulated in Law No. 1 of 1974 on Marriage, which affirms the principle of monogamy but provides for exceptions subject to obtaining permission from the court. This provision forms the basis for the examination of applications for permission for polygamy in the Palembang Religious Court. The results of the study show that in practice, judges do not only refer to the fulfilment of normative requirements as stipulated in laws and regulations, but also focus on sociological considerations, such as household conditions, the impact on wives and children, and aspects of public interest. A decision granting permission for polygamy provides legal legitimacy for the marriage to take place and creates new rights and obligations for the parties, while a decision to reject the application reinforces the principle of monogamy and serves as legal protection for the wife and children from potential injustice.