Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ISTINBATH PACTUM LAW JOURNAL JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Hukum Malahayati Buguh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Elly Nurlaili
University of Lampung, Indonesia
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PROTEKSI HUKUM TERHADAP PENCEMARAN UDARA DI INDONESIA Nurlaili, Elly
JURNAL ISTINBATH Vol 11, No 2 (2014): Edisi September 2014
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia tipe negara dan sistem ekonomi yang dipilih berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD 1945) adalah negara kesejahteraan (walfare state) dengan sistem ekonomi campuran, sebagai  konsekuensi pilihaan ini empat fungsi negara seperti yang telak dikemukakan oleh Wolfgang Friedmann, yaitu negara sebagai penjamin (provider) kesejahteraan rakyat, negara sebagai pengatur (regulator), negara sebagai pengusaha (entrepreneur) atau menjalankan sektor-sektor tertentu melalui badan usaha milik negara (BUMN), dan negara sebagai wasit (umpire) untuk merumuskan standar-standar yang adil mengenai sektor ekonomi termasuk perusahaan negara (state corporation), menjadi wajib untuk dilaksanakan. Campur tangan negara dalam hal fungsi negara sebagai penjamin kesejahteraan rakyat  terlihat dalam, pertama,  dasar konstitusional politik hukum di Indonesia ialah UUD NRI 1945 yang dalam pembukaannya menggambarkan tentang cita hukum bangsa Indonesia yang merupakan pilihan nilai dan tujuan kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan dengan empat konsepsinya, yaitu konsep negara persatuan, konsep negara berkeadilan sosial, konsep negara berkedaulatan rakyat (demokrasi), dan konsep moralitas dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara dengan mendasarkan diri atas ketuhanan yang maha esa. Dalam kajian ini, penulis mengkaji aspek hukum dari sisi pencegahan pencemaran udara dengan menggunakan pendekatan Command and Control, Marked Based Solution. Berdasarkan elaborasi, maka dapat dipastikan bahwa pencemaran udara merupakan suatu keniscayaan yang peru ditegaskan dalam sebuah regulasi yang mengikat. Sehingga, proteksi hukum terhadap pencemaran udara dapat dipedomani secara maksimal. Kata kunci : Command and Control, Marked Based Solution , Pencemaran Udara
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS BERKEBUTUHAN KHUSUS MENURUT HUKUM WARIS ISLAM Aprilia, Elsa Dwi; Ria, Wati Rahmi; Nurlaili, Elly
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 04 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peristiwa yang pasti menimpa semua manusia di dunia adalah kematian. Artinya, keluarga akan kehilangan seseorang sekaligus menimbulkan pula akibat hukum, terutama yang berhubungan dengan harta kekayaan. Akibat meninggalnya seseorang maka harta kekayaannya akan beralih pada orang lain yang ditinggalkan. Faktanya masih banyak penyandang disabilitas diperlakukan kejam, tidak manusiawi, direndahkan, dan hak-haknya disalahgunakan. Dalam hal menjamin perlindungan hak ahli waris berkebutuhan khusus (retardasi mental) diperlukan seseorang yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab karena dikhawatirkan harta tersebut akan dikuasai atau disalahgunakan oleh pihak lain. Dilain sisi bisa saja seorang wali tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya, bukannya bertidak mewakili kepentingan ahli waris malah menggunakan hak tersebut untuk kepentingan pribadi. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung dengan data Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh (Putusan No: 60/PDT.P/2008/INV/MSY.BNA) tentang Pencabutan Perwalian dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data hukum sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengelolaan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa proses mewaris ahli waris berkebutuhan khusus sama dengan proses mewaris pada umumnya hanya saja terdapat tambahan yaitu tahapan penentuan wali. Perlindungan hukum bagi ahli waris berkebutuhan khusus dilakukan dengan cara perwalian, ketentuan, dan tata cara perwalian bagi orang Islam diatur lebih lanjut dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 (Inpres No.1/1991) tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila wali tidak amanah yaitu dengan mengajukan permohonan pencabutan perwalian kepada Pengadilan Agama (mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum) dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan keluarga (bisa saja hanya dengan musyawarah dalam keluarga tanpa adanya putusan Pengadilan). Kata Kunci: Waris Islam, Ahli Waris, Berkebutuhan Khusus.
NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Nurlia, Aisyah; Nargis, Nilla; Nurlaili, Elly
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 04 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan antara suami dan istri, tetapi lebih dari itu Islam memandang perkawinan merupakan suatu perbuatan yang bernilai ibadah karena setiap tindakan yang dilakukan masing-masing pasangan ketika menunaikan hak dan kewajibannya dalam perkawinan adalah perbuatan yang bernilai baik dan buruk. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang tidak berjalan sebagaimana yang sudah diatur hal ini dalam Islam dikenal dengan istilah nusyuz. Permasalahan nusyuz di Indonesia selalu dikaitkan dengan istri, begitupula di dalam pengaturan hukumnya yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengatur mengenai nusyuz istri. Nusyuz yang terjadi dalam rumah tangga dapat datang dari pihak istri atau pihak suami, sebagaimana dalam Q.S An-Nisaa’ [4] : 128 dijelaskan nusyuz yang datang dari pihak suami dilakukan dengan meninggalkan kewajibannya dan tidak memenuhi hak-hak istri. Selain ayat di atas, Q.S An-Nisaa’ [4] ayat 20-21 dan 129-130, hadits Nabi Saw (Shollalahualaihiwassalam) (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa’i) dan Pasal 116 huruf (d), (g), (k) KHI di dalamnya menjelaskan mengenai nusyuz yang datang dari pihak suami. Secara sosial suami juga dapat melakukan nusyuz hal ini seperti yang terjadi di Bandar Lampung, suami tidak menjalankan kewajiban dalam rumah tangga dengan tidak memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan tipe penelitiannya adalah tipe peneltian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu ditarik kesimpulan dengan metode deduktif.Hasil penelitian dan pembahasan bahwa di dalam Q.S An-Nisaa’ [4] ayat 20-21 dan 128-130, hadits Nabi Saw (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa’i), Pasal 116 huruf (d), (g), (k) KHI mengatur mengenai nusyuz suami. Adapun kriteria nusyuz suami yaitu terdiri dari perbuatan suami yang tidak dibenarkan oleh syara’, salah satu yaitu kondisi ketidaksukaan suami terhadap istri. Nusyuz yang datang dari pihak suami memiliki akibat hukum yang dapat dirasakan oleh istri dan anak, akibat hukum nusyuz suami yang diterima istri dan anak sangat merugikan keduanya yaitu dijelaskan bahwa istri memberikan sebagian haknya atas suami untuk tidak dipenuhi dalam mencapai sebuah perdamaian agar tidak terjadinya perceraian, sedangkan terhadap anak hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Bandar Lampung yaitu anak tidak mendapatkan haknya sebagai anak yang harus dipenuhi oleh ayahnya yaitu dalam hal pemeliharaan dan pendidikan. Upaya hukum penyelesaian nusyuz suami sebaiknya dilakukan dengan jalan perdamaian yang didahului dengan istri menasehati suami seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Imran [3] :104 dan Q.S At-Tahrim [66] : 6, namun apabila tidak berhasil dan suami tetap melakukan nusyuz bahkan sampai membahayakan nyawa keluarga, maka istri dapat mengajukan gugatan cerai dengan jalan khulu’.Kata Kunci: Perkawinan, Hak dan Kewajiban, Suami, Nusyuz
POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Sumarningsih, Indah; Rahmi Ria, Wati; Nurlaili, Elly
Pactum Law Journal Vol 2, No 01 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Poligami adalah perkawinan lebih dari 1(satu), dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu poligini dan poliandri. Fokus penulis ini adalah poligami yang bermakna poligini. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah mengatur mengenai poligami, namun poligami dilakukan masyarakat tanpa memenuhi alasan dan syarat dibolehkan poligami. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana poligami menurut UU Perkawinan dan KHI, bagaimana pelaksanaan poligami menurut UU Perkawinan dan KHI dan akibat hukum poligami menurut UU Perkawinan dan KHI. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, tipe penelitian deskriptif, dan pendekatan masalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian bahwa poligami dibolehkan hanya dalam kondisi darurat disertai alasan dibolehkannya poligami menurut UU Perkawinan dan KHI, UU Perkawinan dan KHI hanya mengatur mengenai syarat dibolehkannya poligami, dan pelaksanaan poligami diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (PP No.9/1975). Akibat hukum poligami, yaitu: hubungan hak dan kewajiban antara suami dan istri-istri, anak memiliki hubungan perdata/nasab dengan ibu bapak dan keluarga ibu bapaknya, dan istri-istri berhak atas harta bersama. Kata Kunci : Perkawinan, Poligami, Hak dan Kewajiban, Anak, Harta Kekayaan.
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (Studi Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang) Saputra, Darma Dian; Amnawati, Amnawati; Nurlaili, Elly
PACTUM LAW JOURNAL Vol 2, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa non-litigasi yang memiliki banyak manfaat. Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Perma No. 1/2016). Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Perma No. 1/2016 di Pengadilan Agama Tanjung Karang? Apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Perma No. 1/2016 di Pengadilan Agama Tanjung Karang? Bagaimana peran Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam memaksimalkan pelaksanaan Perma No. 1/2016? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif terapan dengan tipe deskriptif, pendekatan eksploratoris, menggunakan data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara, analisis data dilakukan secara kualitatif, serta bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu. Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan menunjukkan bahwa tahapan proses mediasi di lingkungan Pengadilan Agama Tanjung Karang yaitu Tahap Pra Mediasi, Proses Mediasi (berhasil atau tidak berhasil), Laporan Mediasi, dan Sidang Lanjutan Laporan Mediasi. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Perma No. 1/2016 di Pengadilan Agama Tanjung Karang yaitu kualifikasi mediator yang rendah, honorarium mediator, kurangnya kesadaran masyarakat, dan tidak ada sosialisasi dari pemerintah. Upaya yang dilakukan Hakim Mediator dalam memaksimalkan pelaksanaan Perma No. 1/2016 dan mewujudkan perdamaian bagi para pihak adalah melakukan penasehatan, menggugah hati para pihak, dan kaukus. Kata Kunci : Mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pengadilan Agama Tanjung Karang
TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI JASA GO FOOD DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Yusufin, Annisa Adelia; Nargis, Nilla; Nurlaili, Elly
PACTUM LAW JOURNAL Vol 2, No 02 (2019): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fitur Go-Food dalam aplikasi Go-Jek merupakan layanan jual beli antara konsumen dengan penjual melalui pengemudi Go-Jek. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah syarat dan prosedur transaksi jual beli melalui jasa Go-Food? Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli melalui jasa Go-Food? Penelitian ini menggunakan jenis normatif dengan pendekatan deskriptif dan normatif terapan. Data dikumpulkan dengan prosedur studi kepustakaan, dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian bahwa syarat transaksi jual beli melalui jasa Go-Food yaitu menginstal aplikasi Go-Jek dan mematuhi syarat yang ditentukan pihak perusahaan. Prosedur transaksi jual beli melalui jasa Go-Food yaitu buka aplikasi Go-Jek pada smartphone, pilih fitur Go-Food, pilih lokasi pembelian, tentukan jumlah makanan atau minuman, klik pesan, sistem Go-Jek mencarikan pengemudi, pengemudi menelpon konsumen untuk konfirmasi pesanan, tunggu pesanan diantarkan oleh pengemudi. Perspektif hukum Islam yang menghalalkan transaksi jual beli melalui jasa Go-Food didasarkan Al Qur?an dan Al Hadits yang memperbolehkan mewakilkan pembelian (wakalah bil ujrah) dan memandang pemanfaatan jasa pengemudi Go-Jek sebagai ijarah yang dibayar berdasarkan keikhlasan. Perspektif yang mengharamkan transaksi jual beli melalui jasa Go-Food didasarkan Al Qur?an dan Al Hadits yang mengharamkan riba dan memandang bahwa terjadi penggabungan akad (al ?uquud al murakkabah) yang hukumnya haram.Kata Kunci: Transaksi Jual Beli, Go-Food, Hukum Islam
Upaya Preventif Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu dalam Industri Karaoke di Bandar Lampung Vairuz, Reni Nurviona Ar; Nurlaili, Elly; Kasmawati, Kasmawati
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Industri karaoke, sebagai bentuk hiburan yang melibatkan lagu atau melodi serta lirik ciptaan, memerlukan perlindungan hukum yang memastikan hak cipta pemegang lagu terlindungi. Tanpa lisensi yang sah, pemutaran lagu dapat melanggar hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya preventif perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dalam industri karaoke di Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya preventif dilakukan dengan melakukan perjanjian lisensi dan memperpanjang masa berlakunya lisensi agar tidak kedaluwarsa, sehingga pemutaran lagu dapat dilakukan secara sah dan hak cipta pemegang lagu tetap terlindungi.
HINDARI PINJAMAN ONLINE ILEGAL MELALUI SOSIALISASI PENERAPAN MANAJEMEN KEUANGAN KELUARGA DI KAMPUNG RAMBANG JAYA Wardani, Yulia Kusuma; Zazili, Ahmad; Nurlaili, Elly
BUGUH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 5 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kampung Rambang Jaya, sebuah wilayah di Kecamatan Umpu Semenguk yang terdiri dari 13 kampung dan berbatasan dengan komunitas sekitarnya, menghadapi tantangan serius akibat maraknya praktik peminjaman online ilegal. Kehadiran praktik ini menimbulkan kekhawatiran dalam masyarakat karena berpotensi merugikan secara finansial dan mengganggu stabilitas keuangan keluarga. Peminjaman online ilegal semakin mudah diakses oleh masyarakat pedesaan seperti di Kampung Rambang Jaya karena promosi yang agresif, serta akses teknologi yang semakin merata. Situasi ini diperparah oleh kebutuhan mendesak yang memaksa masyarakat mencari solusi cepat. Namun demikian, dengan berbagai risiko yang melekat seperti suku bunga yang tinggi dan praktik penagihan yang tidak etis, serta kurangnya perlindungan hukum yang memadai, peminjaman ilegal ini menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan finansial masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, program manajemen keuangan keluarga menjadi solusi yang potensial. Program ini membantu keluarga dalam mengelola keuangan dengan bijak, meningkatkan kesadaran akan risiko peminjaman ilegal, dan memberikan alternatif yang lebih aman dan legal. Pemilihan Kampung Rambang Jaya sebagai lokasi intervensi didasarkan pada tingginya kerentanan masyarakat terhadap praktik peminjaman ilegal serta kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan yang baik. Dengan melibatkan berbagai pihak dan partisipasi aktif masyarakat, intervensi ini bertujuan untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam perilaku keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Rambang Jaya.
Tanggung Jawab Hukum Kreditur Dalam Kasus Cidera Janji Perjanjian Kredit: Studi Perbandingan KUHPerdata Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nurhasanah, Siti; Aprilianti, Aprilianti; Nurlaili, Elly; Oktaviana, Selvia; Kasmawati, Kasmawati
Jurnal Hukum Malahayati Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian kredit adalah instrumen penting dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang mengatur hak dan kewajiban kedua pihak, termasuk penyelesaian cidera janji (wanprestasi). Di Indonesia, pengaturan perjanjian kredit mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun sering terjadi ketidakseimbangan penafsiran hukum yang merugikan debitur. Cidera janji seringkali memposisikan debitur dalam posisi lemah, terutama ketika kreditur lalai atau tidak transparan dalam memenuhi kewajibannya. Meskipun KUHPerdata lebih banyak mengatur kewajiban debitur, yurisprudensi Mahkamah Agung memberikan penafsiran lebih luas tentang tanggung jawab kreditur, termasuk kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik dan memenuhi kewajiban tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab kreditur dalam kasus cidera janji perjanjian kredit berdasarkan KUHPerdata, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan perbandingan dengan sistem hukum negara lain. Penelitian ini juga menyoroti perlunya penguatan regulasi sektor keuangan dan perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil antara kreditur dan debitur di Indonesia.Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Cidera Janji, Tanggung Jawab Kreditur, KUHPerdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung
Co-Authors AA Sudharmawan, AA Amnawati, Amnawati Aprilia, Elsa Dwi Aprilianti Aprilianti Nargis, Nilla Nargis, Nilla Nurlia, Aisyah Rahmi Ria, Wati Saputra, Darma Dian Selvia Oktaviana, Selvia Sembiring, Rinawati Siti Nurhasanah Sugeng, Santoso Sumarningsih, Indah Vairuz, Reni Nurviona Ar Wardani, Yulia Kusuma Wati Rahmi Ria, Wati Rahmi Yusufin, Annisa Adelia