<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan untuk bisa menganalisis adanya optimalisasi didalam kewenangan haksa pada saat penyelidikan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Jaksa memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah penegakan hukum dimana jaksa sendiri memiliki tanggung jawab atas adanya proses didalam penyelidikan serta penuntutan terkait dengan kasus korupsi, hal ini merupakan salah satu tindakan yang sangat serius sebab kejahatan ini akan terus berdampak sangat luas mengaitkan adanya keuangan negara serta kepercayaan yang dimiliki oleh public. Namun efektivitas didalam kewenangan sering sekali juga terhambat akibat sejumlah kendala termasuk adanya tindakna tumpah tindik didalam kewenangan antar lembaga penegak hukum lainnya seperti Komisi Pemberantas Korupsi atau yang biasa disingkat dengan KPK dan juga kepolisian. Intervensi didalam sebuah politik dan juga adanya keterbatasan didalam suatu sistem integrase terkait dengan data maupun informasi yang didapat antar lebaga ini . penelitian ini menggunakan adanya pendekatan secara yuridis notmatif guna untuk bisa mengevaluasi adanya regulasi yang mengatur kewenangan jaksa dan hambatan yang dihadapi dalam menangani korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi kewenangan jaksa membuthkan adanya penguatan kordinasi antar lembaga, dan juga infastruktur teknologi untuk integrasi sebuah data, serta perlu dukungan politik yang bisa melindungi independensi jaksa dari jaksa dari sebuah tekanan eksternal. Sehingga langkah tersebut diharapkan penangan kasus korupsi dapat lebih efektif dan mampu memperkuat keadilan serta akuntabiltas didalam peradilan Indonesia.]]>
