Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.533
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Leverage, Engagement, Empowerment of Community (LeECOM) Sapientia Et Virtus COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Journal Evidence Of Law SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Media Hukum Indonesia (MHI) SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Harmonization
Rosando, Abraham Ferry
Unknown Affiliation
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
PERAN DAN FUNGSI PARTAI POLITIK DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 Rosando, Abraham Ferry
Sapientia Et Virtus Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Katolik Darma Cendika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.693 KB) | DOI: 10.37477/sev.v1i1.153

Abstract

Partisipasi rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan pada negara demokrasi secara positif ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berarti bahwa aturan permainan dalam kehidupan demokrasi diatur secara kelembagaan. Hal ini berarti bahwa keinginan-keinginan rakyat dalam memerintah suatu negara disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang ada, yang dibentuk melalui pemilihan umum yang demokrasi. Partai politik dalam sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia sangat berperan, karena salah satu fungsi dari partai politik sebagaimana Pasal  11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yaitu memberikan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; partisipasi politik warga negara Indonesia.
AKIBAT HUKUM PENGALIHAN HAK TANGGUNGAN TANPA SEPENGETAHUAN KREDITUR DALAM TINJAUAN ASAS KESEIMBANGAN DAN ITIKAD BAIK DALAM PUTUSAN PENGADILAN Binsneyder, Meike; Rosando, Abraham Ferry
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3, Nomor 1 Februari 2020
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhbbc.v3i1.3052

Abstract

The process of buying a house through a Home Ownership Credit is always encountered problems with installment payment problems, so that the buyer is exposed to default because he does not pay the installments according to the agreement signed between the buyer and the bank. The effort taken by the buyer to avoid default in the form of a foreclosure or auction of a house is to sell to a third party. The act of the buyer transferring the ownership of the house when the credit process has not been completed to a third party raises legal problems when in the process of transfer (take over) without the knowledge of the lending Bank, such as the detention of the land deed by the Bank which is still on behalf of the first debtor. This study uses a normative approach and a case approach to review the decision No. 80 / Pdt.G / 2015 / PN.Sda on the issue of transferring credit to third parties without the knowledge of the bank, namely the National Savings Bank that provides credit. This study concludes that the court's decision to accept claims from the plaintiff (third party), although only based on evidence in the form of a stamped purchase agreement, proof of installment payments and land and building tax in a timely manner which is assessed as good faith as stated in Article 55 ( 2) Law Number 01/2011 and the provisions of Article 1338 (1) of the Civil Code is valid. Legal considerations in court decisions refer to good faith, and arguments about the application of the principle of balance in agreements that both parties should fulfill and implement the agreement, although the position of the State Savings Bank is stronger but it must be balanced with the obligation to fulfill good faith. In addition, the principle of protecting the rights of debtors in a home purchase credit agreement, in accordance with Article 4 of the UUPK, the buyer or debtor is entitled to obtain documents that are used as collateral for the duration of the credit process.Proses pembelian rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah sepanjang waktu selalu dijumpai masalah kendala pembayaran angsuran, sehingga pihak pembeli terkena wanprestasi karena tidak membayar angsuran sesuai kesepakatan yang ditandatangani antara pihak pembeli dengan pihak bank. Upaya yang dilakukan pihak pembeli untuk menghindari wanprestasi berupa penyitaan atau pelelangan atas rumah adalah menjual pada pihak ketiga. Tindakan pembeli yang mengalihkan kepemilikan rumah saat proses kredit belum selesai ke pihak ketiga menimbulkan masalah hukum bilamana dalam proses pengalihan (take over) tanpa sepengetahuan pihak Bank pemberi kredit, seperti penahanan akta tanah oleh pihak Bank yang masih atas nama debitur pertama. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan kasus untuk mengkaji putusan No. 80/Pdt.G/2015/PN.Sda  atas masalah pengalihan kredit  pada pihak ketiga tanpa sepengatahuan pihak bank, yaitu Bank Tabungan Negara yang memberikan kredit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan pengadilan yang menerima tuntutan dari penggugat (pihak ketiga) meskipun hanya berdasarkan bukti berupa surat perjanjian jual beli bermaterai cukup, bukti pembayaran angsuran dan pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu yang dinilai sebagai itikat baik seperti yang tertera dalam Pasal 55 (2) UU Nomor 01/2011 dan ketentuan Pasal 1338 (1) KUH Perdata adalah sah. Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan mengacu pada itikad baik, dan argumentasi tentang penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian yang semestinya kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian, meskipun kedudukan pihak Bank Tabungan Negara lebih kuat namun harus diimbangi kewajiban untuk memenuhi itikad baik. Selain itu asas perlindungan hak debitur pada perjanjian kredit pembelian rumah, sesuai Pasal 4 UUPK pihak pembeli atau debitur berhak memperoleh dokumen yang dijadikan jaminan selama proses kreditnya selesai.
ASPEK HUKUM DALAM MITIGASI BENCANA DI MASYARAKAT DESA SENEPO KABUPATEN PONOROGO Rosando, Abraham Ferry; Widhiarto, Herry; Raissa, Amanda
Jurnal Leverage, Engagement, Empowerment of Community (LeECOM) Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Leverage, Engagement, Empowerment of Community (LeECOM)
Publisher : Universitas Ciputra Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37715/leecom.v2i1.1420

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial (BIG) pada 2013 jumlah pulau di Indonesia ada13.466 pulau.Luas daratan adalah 1.922.570 Km2 (37,1%), dan luas perairan adalah 3.257.483 Km2 (62,9%), hingga total luas Indonesia adalah 5.180.053 Km2. Garis pantainya kurang lebih sepanjang 81.000 Km. Pulau-pulau Indonesia terbentuk tiga lempeng tektonik dunia yaitu lempeng Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Kondisi tersebut menyebabkan Negara Indonesia menjadi salah satu negara mempunyai potensi tinggi terhadap bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan gerakan tanah (tanah longsor) Potensi tinggi terhadap bencana tersebut pun terjadi di Desa Senepo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Jawa Timur, khususnya bencana gerakan tanah (tanah longsor), dimana Topografi desa Senepo tersebut > 66,65% nya berupa perbukitan / pegunungan dengan kemiringan antara 30o s/d 85o dengan kemiringan lereng yang terjal mengakibatkan tanah mudah bergerak, struktur geologi berupa patahan turun dilokasi gerakan tanah, jenis batuan berupa lava/breksi yang bersisipan batu lempumg dan batu pasir, sifat tanah pelapukan bersifat poros/sarang, kurang kompak, jenuh air serta Sistem drainase permukaan yang kurang baik sehingga seluruh air baik air hujan maupun air limbah rumah tangga menjenuhi lereng sehingga mempercepat berkembangnya longsor. Bersyukur telah terjadi perubahan positif dalam paradigma sistem penanggulangan bencana sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007, dimana dengan sistem yang baru dasar hukumnya tidak lagi berlaku sektoral saja namun telah berlaku umum dan mengikat bagi seluruh departemen, masyarakat dan lembaga non pemerintah. Jika pada paradigma lama masih menerapkan sesuai tanggap darurat bencana dengan paradigma baru terdapat beberapa proses, mulai mitigasi bencana, tanggap darurat, rehabilitasi hingga rekonstruksi, dengan paradigma baru saat ini peran masyarakat dituntut untuk aktif terlibat termasuk dalam pembagian tanggung jawab yang tidak membebankan lagi kepada pemerintah pusat namun tanggung jawab juga diambil oleh pemerintah propinsi dan kabupaten memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Desa Senepo, Kabupaten Ponorogo.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DI BIDANG PELAYANAN MEDIS BERDASARKAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA Uma, Febriyanti; Rosando, Abraham Ferry
JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 7 No 1: Januari 2022
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhp17.v7i1.6147

Abstract

Era globalisasi ini dengan majunya teknologi serta juga ilmu pengetahuan, yang begitu cepat padapraktek yang akan memengaruhi majunya pelayanan kesehatan. Masyarakat ingin agar tenagakesehatan memberikan pelayanan yang baik. Tenaga kesehatan memberikan keyakinan penuhpasiennya, diharuskan perhatian baik serta butuh penindakan untuk pelaksanaan tindakan medis.Tindakan tersebut tak tertutup hal yang memungkinkan dari kesalahan ataupun yang bersifat lalai.Kesalahan ataupun kelalaian dengan pelaksanaan penugasan ataupun yang menjadi kedudukan yangberdampak tidak baik dari fisik ataupun jiawanya. Hal tersebut tentulah tak menghindarkan kerugian,bagi para pihak yaitu juga pasien. Kerugian itu akan menjadi dorongan ataupun tanggungan pihakpihak dan menjadi wujud untuk melindungi pasien dari konsumen pelayanan medis. Memakaipenelitian normatif, dengan regulasi ataupun konsep preskriptif. Kasus--kasus yang muncul ataupungugatan para pihaknya sebagai konsumen ialah indikasi kesadaran hukum masyarakat, denganpeningkatan akan pengaturan hukum, melihat hak serta yang wajib, dengan perluasan suara tuntutandan peran-perannya.
KEDUDUKAN DAN PEMBAGIAN AHLI WARIS ANAK YANG BERBEDA AGAMA DENGAN PEWARIS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Noer, Razaki Dhafin; Rosando, Abraham Ferry
JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Vol 6 No 2: Juli 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhp17.v6i2.6213

Abstract

Berdasarkan ipraktek ipewarisan ibeda iagama iyang iamat ipelik idi imasa isaat iini, termasuk idi iIndonesia.iTimbul iperdebatan iantara ibeberapa iulama itentang iahli iwaris iyang ibeda iagama idengan ipewaris. iAdaiulama iyang imengatakan ibahwa iahli iwaris iyang ibeda iagama idengan ipewaris itidak iberhakimendapatkan iharta iwaris, iada ipula iulama iyang imengatakan ibahwa iahli iwaris iyang ibeda iagamaidengan ipewaris iboleh imendapatkan iwarisan. iBerdasarkan ilatar ibelakang idiatas, imaka ipenulis itertarikiuntuk imeneliti idengan ijudul i“Kedudukan idan iPembagian iAhli iWaris iAnak iyang iBerbeda iAgamaidengan iPewaris imenurut iKompilasi iHukum iIslam idan iKitab iUndang-undang iHukum iPerdata.”Tujuan ipenulisan iini iyang ipertama iadalah iuntuk imengkaji idan imenganalisa iapakah iahli iwaris iyangibeda iagama idengan ipewaris imerupakan ipenghalang iuntuk imendapatkan ihak imewarisi. iYang ikedua,iuntuk imengkaji idan imenganalisa ikedudukan iahli iwaris iyang ibeda iagama idengan ipewaris. iYangiketiga, iuntuk imengkaji idan imenganalisa ilembaga ipengadilan imana iyang iberwenang iuntukimenyelesaikan isengketa iantara ipewaris idan iahli iwarisnya ibeda iagama. iMetodologi iyang idipakai idalamipenulisan iini iadalah iyuridis inormatif i(legal ireasearch) iyaitu ipenelitian iyang idifokuskan iuntukimengkaji ipenerapan ikaidah-kaidah iatau inorma- inorma iyang iada idalam ihukum ipositif iyang iberlaku.iPendekatan iyang idigunakan iadalah ipendekatan iUndang-Undang i(statue iapproach) idan ipendekatanikonseptual i(conseptual iapproach).Hipotesa ipada ipenelitian iini iadalah ipewarisan idapat iterjadi iuntukimenimbulkan irasa ikeadilan iyang itinggi ipada ihak idari ipewaris iyang ibeda iagama idengan iadanyaiwajibah idan iwasiat idari ipewaris ike iahli iwaris.Kata ikunci: i iahliiwaris, iwaris, ibeda iagama.
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMINJAM DALAM LAYANAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE Kusuma, Oktaria Wim; Rosando, Abraham Ferry
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 5, Nomor 1 Februari 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v5i1.6087

Abstract

The flow of globalization is increasingly experiencing rapid development. The presence of online loans as a form of financial technology (fintech) is the impact of technological advances and many offer loans with easier and more flexible terms and conditions compared to conventional financial institutions such as banks. Personal data breaches have occurred in the RupiahPlus case. RupiahPlus is an application-based online loan provider. In this case, some of its customers have complained that their personal. data has been disseminated by RupiahPlus without notification and the permission of the owner of the personal data. Dissemination of personal data is carried out by sending messages to all telephone contacts owned by the borrower, where the message contains the borrower's personal data, the amount of debt borrowed, and notifies the person concerned to make debt payments from the borrower. This study uses Statute approach to study the synchronization of campus regulations regarding the prohibition of the use of the veil with the applicable laws and regulations so that later it produces a descriptive conclusion. The right to personal data protection is a right that has been guaranteed by laws and regulations, especially regulated in the provisions of POJK NUMBER 77 / POJK.01/2016 Article 26 letter a, so that financial services business actors are required to comply with the personal data of consumers who use online loan application services. The repressive legal protection that can be done by consumers who are victims of misuse of personal data by online loan business actors is to file a lawsuit against the law based on Article 1365 of the Civil Code to issue compensation from the consumer.
Pertanggungjawaban Hukum Platfrom Onlyfans Dalam Produksi dan Distribusi Konten Pornografi Muning, Tunjung; Rosando, Abraham Ferry
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 3 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i3.1292

Abstract

Konsep pertanggungjawaban hukum mengacu pada tanggung jawab dan kewajiban yang diberikan kepada subjek hukum, seperti pemerintah, untuk melakukan sesuatu atau berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini mencakup kewajiban untuk melaksanakan hak, kewajiban, dan kekuasaan, berdasarkan undang-undang yang berlaku. "Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana" adalah salah satu hal utama yang selalu terkait dengan pengaturan tindak pidana sebagai norma, prinsip, atau hukum yang menjadi subjek penelitian dalam kebijakan formulasi hukum pidana. Oleh karena itu, baik kriminalisasi maupun dekriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, internet dapat digunakan sebagai sarana media yang dapat digunakan untuk menjalankan tindakan tersebut. Situs web porno yang secara terang-terangan menawarkan, memajang, dan menampilkan foto atau video pornografi tentu dapat meningkatkan hasrat remaja. Oleh karena itu, pasal 533 dapat digunakan secara keseluruhan untuk menghukum individu yang melakukan aktivitas pornografi di internet.
Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Online Dalam Retur Barang Sistem Cash On Delivery (COD) Simbolon, Fenny Angelina; Rosando, Abraham Ferry
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan karena teknologi yang semakin berkembang berkaitan juga dengan berkembangnya dalam hal perekonomian yang membuat sistem transaksi pun semakin berkembang dengan maraknya transaksi online. Banyak yang lebih memilih transaksi online karena banyak kemudahan yang didapat namun adapula kerugiannya baik dalam segi konsumen maupun pelaku usaha sendiri. Dalam transaksi online banyak konsumen yang memilih menggunakan sistem pembayaran dengan sisten Cash On Delivery (COD) karena sistem tersebut dapat menjangkau banyak konsumen yang tidak memiliki rekening tetap dapat melakukan transaksi online. Dan dalam hal transaksi online terdapat pengembalian barang yang sering kali menjadi masalah yang kompleks baik bagi pembeli maupun penjual. Sehingga penelitian ini lebih mengacu pada pengembalian barang (retur) yang dilakukan oleh pembeli melalui platform marketplace dan hal ini menimbulkan kerugian kepada penjual. Untuk konsumen yang merasa dirugikan dalam melakukan transaksi online sudah mempunyai Undang- Undang Perlindungan Konsumen(UUPK) yang mengatur, namun bagi pelaku usaha belum ada undang-undang khusus yang mengaturnya. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa pelaku usaha juga sudah seharusnya memiliki perlindungan hukum untuk menjaga terjaminnya transaksi tersebut bagi pelaku usaha terutama apabila barang retur dalam sistem Cash On Delivery (COD) mengalami kerusakan saat barang tersebut sampai di pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif da pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu mendekati permasalahan dari sudut konseptual. Kata Kunci : Pelaku Usaha; Retur; Cash On Delivery (COD)
Pertanggungjawaban Pidana Koki terhadap Konsumen yang Mengalami Keracunan Makanan (Studi Kasus: Kasus Keracunan Makanan di Restoran Cepat Saji X Tahun 2021) Akbar, Muhammad; Rosando, Abraham Ferry
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i1.926

Abstract

Food poisoning in restaurants is still a serious problem in the culinary industry, where the responsibility of chefs in maintaining food hygiene and safety plays an important role. This study aims to analyze the criminal liability of chefs towards consumers who experience food poisoning, using case studies of incidents in fast food restaurants in the last five years. The research method used is a qualitative approach with case studies and legal document analysis as well as in-depth interviews with several related parties, including chefs, restaurant management, and health services. The results of the study indicate that chefs' negligence in maintaining food hygiene standards can cause significant health risks to consumers, and in developed countries, the criminal liability of chefs is strictly regulated. In Indonesia, regulations on the criminal liability of chefs in cases of food poisoning are not yet clear, so this responsibility is often divided between chefs and restaurant management. The role of health services in conducting inspections and education is also very important in ensuring that hygiene standards are met. More specific regulations and strict sanctions are needed to improve compliance with hygiene standards in restaurants. This study concludes that the criminal liability of chefs in cases of food poisoning needs to be regulated in more detail in Indonesia. With clear regulations and consistent supervision from the health department, it is hoped that food poisoning incidents can be minimized, so that consumer safety can be more assured.
PT Pertamina (Persero) Bertanggung Jawab terhadap Korban Kebakaran yang Disebabkan oleh Konsumen Maulana, Galih Putra Mahendra; Rosando, Abraham Ferry
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i1.927

Abstract

This research aims to analyze PT Pertamina's legal responsibility in cases of fires caused by the use of their fuel products by consumers, by applying strict liability theory. This study uses normative juridical methods, referring to various statutory regulations, scientific journals and related legal literature. The research results show that PT Pertamina can be held legally responsible for fires that occur, without the need for direct proof of fault, based on the principle of strict liability. The application of this theory allows victims to claim compensation if it is proven that the product is not equipped with adequate safety guidelines, which violates consumer rights in accordance with the Consumer Protection Law. This study emphasizes the important role of PT Pertamina in educating consumers regarding the use of high-risk products, as well as the need for strict regulations in the safety aspects of fuel products to protect the public interest. The implication of this research is the need to strengthen company policies regarding efforts to prevent product hazards as well as increasing corporate social and ethical responsibility in minimizing the risk of fire.
Co-Authors Afandi, Zainal Berhitoe, Eunike Emmanuela Binsneyder, Meike Djiwandana, Alif Djangkung Firmansyah, Mochamad Arsyi Firmansyah, Mochammad Alief Wahyu Hermawati, Galuh Dwi Herry Widhiarto, Herry Ingkeatubun, Yohanes Fendy Armando Kusuma, Oktaria Wim Lumbantoruan, Simson Hasgelter Maharany, Rambu Maulana, Galih Putra Mahendra Muhammad Akbar Muning, Tunjung Nenabu, Prilly Rambu Puteri Noer, Razaki Dhafin Raissa, Amanda Ramadhan, Fuad Saragi, Bunga Patricia Simbolon, Fenny Angelina Uma, Febriyanti Zainal Abidin