Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Habai, Gita
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Strategi Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Tawuran Antar Pelajar Habai, Gita
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.26373

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi mengenai langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian dalam menangani kasus tawuran di kalangan pelajar, serta untuk memahami berbagai tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam upaya penanggulangan tersebut. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, yang memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengeksplorasi dan menganalisis berbagai sumber literatur yang berkaitan. Identifikasi masalah dalam penelitian ini mencakup tiga pertanyaan utama: (1) Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya tawuran antar pelajar di lingkungan sekolah? (2) Apa saja Upaya kepolisian dalam menanggulangi adanya tawuran antar pelajar ? dan (3) Apa saja hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam upaya mengatasi tawuran di kalangan pelajar? Temuan penelitian mengindikasikan bahwa ada sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya tawuran, di antaranya adalah faktor yang berkaitan dengan sekolah, keluarga, dan lingkungan. Tindakan untuk mengatasi tawuran di kalangan pelajar dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Selain itu, hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam penanggulangan tawuran antar pelajar meliputi faktor penegak hukum, faktor hukum itu sendiri, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika tawuran di kalangan pelajar serta berkontribusi dalam pengembangan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan mengatasi permasalahan ini.
Pertanggungjawaban Pidana Oleh Guru Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Peserta Didik Menurut UU TPKS Habai, Gita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2869

Abstract

Kekerasan seksual di Indonesia, termasuk di lingkungan pendidikan, mengalami peningkatan signifikan, dengan korban mayoritas perempuan dan pelaku dominan laki-laki. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 293 kasus kekerasan di sekolah dari Januari hingga Agustus 2024, di mana 42% merupakan kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana guru sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap peserta didik, serta faktor pemicu dan strategi pencegahannya, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk mengkaji ketentuan dalam UU TPKS, serta pendekatan konseptual untuk memahami aspek pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana melibatkan unsur kesalahan, relasi kuasa asimetris antara guru dan siswa, serta definisi pelecehan seksual yang mencakup tindakan fisik dan non-fisik. Faktor pemicu meliputi kurangnya perhatian pemerintah, cara berpikir tidak setara, relasi tidak seimbang, dan minimnya edukasi seks. Strategi pencegahan mencakup pelatihan etika, sosialisasi hak siswa, kontrak etik, sanksi tegas, serta evaluasi berkala. Penelitian ini menekankan pentingnya UU TPKS sebagai payung hukum untuk melindungi korban dan menegakkan keadilan, mengatasi kekurangan dalam penerapan keadilan restoratif pada perkara kekerasan seksual. Hasil kajian menekankan pentingnya penerapan upaya pencegahan yang menyeluruh guna mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan berkeadilan.
Co-Authors