Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pada Perbankan Digital Denis Megel Putra
Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi
Publisher : CV. Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.499 KB) | DOI: 10.61930/jebmak.v1i1.34

Abstract

Pengaturan tentang perbankan digital ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Artikel ini ingin membahas perlindungan hukum terhadap nasabah pada perbankan digital.. Dengan tujuan untuk memberikan pemahaman tentang mekanisme perlindungan hukum terhadap nasabah pada perbankan digital. Metode yang digunakan adalah kualitatif berbasis data pada PT. Amaan Indonesia Sejahtera baik yang diperoleh dari data primer maupun sekunder.. Hasilnya membuktikan bahwa bahwa PT. Amaan Indonesia Sejahtera baru meluncurkan layanan berbasis digital yang dinamai AMAAN, yang mana peluncuran layanan ini untuk menjawab kebutuhan nasabah di era digital. Pengaturan aturan hukum perbankan di gital di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. Sedangkan berbagai tindakan yang merugikan pihak-pihak terkait di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sehingga menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Prosedur SKBDN Dan Penagihan Pada Departemen Keuangan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Shafiyah Amalia Amin; Paysal Satria Wiyata; Denis Megel Putra; Zenandar Mukhroni
Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi
Publisher : CV. Picmotiv

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61930/jebmak.v2i1.65

Abstract

Penelitian ini membahas tentang prosedur SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) yang digunakan dalam transaksi kredit pada Pt Pupuk Sriwidjaja Palembang. Serta bagaimana bagaimana kedudukan undang undang dalam mengatur skbdn. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan skbdn dalam transaksi kredit pada Pt Pupuk Sriwidjaja Palembang. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan jenis penelitian mengunakan tipe deskriptif kualitatif, dengan metode pendataan dokumentasi, dengan cara pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melaluipengumpulan data historis untuk menggali data masa lampau secara objektif dan sistematis. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam prosedur SKBDN memiliki keuntungan dan kekurangan, dimana SKBDN memiliki keuntungan seperti jaminan pada barang yang di jual ataupun jaminan pada transaksi. Kekurangannya berada pada penyiapan dokumen yang terbilang cukup banyak atau kesulitan dalam penyiapan dokumen. Sumber hukum transaksi SKBDN diatur oleh peraturan Bank Indonesia no 5/6/PBI/2003 tgl, 02 Mei 2003. Pada mekanisme skbdn memiliki kerumitan karena memiliki beberapa pihak yang akan ikut dalam proses SKBDN, seperti bank pembukan(issuing bank), bank pembayar(payying bank), penjual(beneficiary), pembeli (pemohon SKBDN) serta bagian logistik atau perusahaan pengangkutan.