Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Journal of Law and Justice
Jaya, Setia
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Denpasar Rasman, Rasman; Hutauruk, Appe; Jaya, Setia
Equality : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 2 No 2 (2025): Penegakan Integritas dan Kepastian Hukum dalam Kelembagaan dan Profesi Hukum di I
Publisher : Yayasan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/equality-jlj.v2i2.497

Abstract

This research aims to analyze the application of criminal sanctions against online gambling perpetrators based on the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) in the jurisdiction of the Denpasar Police (Polresta Denpasar). This normative-empirical legal research uses statutory and conceptual approaches. Data was collected through interviews with law enforcement officials and analysis of primary and secondary legal materials. The findings indicate that the proliferation of online gambling in Denpasar is driven by a confluence of economic pressures, technological accessibility, psychological addiction, social normalization, and weaknesses in supervision and law enforcement. In response, Polresta Denpasar implements a holistic strategy combining repressive, preventive, and collaborative measures. Repressive efforts focus on applying Article 27 paragraph (2) of the UU ITE, although challenges persist in reaching overseas operators and limited digital forensic capacity. Preventive actions involve public education on the dangers of gambling and the promotion of local cultural values. Collaborative synergy is established with institutions like the Ministry of Communication and Informatics (Kominfo) for site blocking and the Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK) for financial flow tracking. The study concludes that effective eradication requires an integrated approach beyond mere law enforcement, addressing root causes such as economic inequality and the dynamic nature of cybercrime
ANALISIS YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN KEBERATAN TERHADAP UTANG PAJAK Saragih, Janti; Hutauruk, Appe; Sinambela, Hotman; Sane, Mardiman; Jaya, Setia; Hutahaean, Fendy
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 14 No. 1 (2026): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2026
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v14i1.26291

Abstract

Penelitian ini berhubungan dengan ketidakpastian dan ketidakadilan yang menimpa wajib pajak ketika mengajukan keberatan atas utang pajak yang dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang di bidang perpajakan. Setiap wajib pajak mengharapkan agar sengketa keberatan antara wajib pajak dengan otoritas perpajakan dapat diselesaikan melalui putusan Hakim, tidak diadili dan diputus oleh otoritas perpajakan yang merupakan salah satu pihak yang bersengketa. Masalah utama yang diangkat yaitu, mengapa penerapan atau pengenaan sanksi denda akibat putusan keberatan di bidang perpajakan dipandang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan mengapa penerapan atau pengenaan sanksi denda akibat putusan keberatan di bidang perpajakan dipandang bertentangan dengan asas keadilan. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian doktrinal atau normatif. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber dan jenis data penelitian adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan ketentuan yang mengatur tentang penyelesian sengketa keberatan belum mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan yang meletakkan keseimbangan hak dan kewajiban antara fiskus dengan wajib pajak. Penyelesaian sengketa keberatan belum memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap wajib pajak. Adanya ancaman sanksi denda adiminsitrarif dalam upaya keberatan telah menimbulkan konflik norma dengan dengan UUD 1945.
Co-Authors Appe Hutauruk Hutahaean, Fendy Rasman Rasman Sane, Mardiman Saragih, Janti Sinambela, Hotman