<![CDATA[Penelitian ini menganalisis dampak penunjukan pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) terhadap kepatuhan perpajakan di Indonesia menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah pemungut PPN PMSE meningkat dari 51 pada tahun 2020 menjadi 163 pada tahun 2023, dengan penerimaan pajak meningkat dari Rp731,4 miliar menjadi Rp6.761,4 miliar pada periode yang sama. Tingkat kepatuhan pemungut juga meningkat, mencapai 92,64% pada tahun 2023. Pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui komunikasi intensif dan pemanfaatan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Bank Indonesia memastikan kepatuhan formal dan material pemungut PPN PMSE. Meskipun ada kendala dalam komunikasi dan pengukuran transaksi digital, mekanisme pengawasan DJP cukup efektif. Penelitian ini mengonfirmasi teori kepatuhan pajak dan menunjukkan bahwa kebijakan penunjukan pemungut PPN PMSE efektif dalam mengatur perpajakan di era digital. Saran yang diajukan meliputi peningkatan komunikasi dan sosialisasi oleh DJP, kerjasama dengan Kominfo dan Bank Indonesia, serta pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih komprehensif untuk ekonomi digital. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan sukarela pemungut PPN PMSE dan dampak kebijakan perpajakan digital terhadap daya saing dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.]]>
