Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN PENGGUNAAN METODE GROSS-UP DALAM PERHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP MELALUI ANALISA PERBANDINGAN Marfiana, Andri
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol. 1 No. 1 (2019): PARADIGMA BARU KEUANGAN NEGARA
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/jurnal pkn.v1i1.594

Abstract

This research aims to show a comparative between Gross-Up method with others method to calculate article 21 income tax in order to tax planning action. Moreover, this journal gives a tutorial, how to calculate Article 21 Income Tax, use Gross-Up method in Ms Excel and e-SPT aplication. This research uses descriptive and tutorial method to discuss research questions. The result shows that the implementation of Gross-Up method in calculating article 21 income tax, only gives optimal result if implemented to employees who has salary below company tax rate. Contrary,  the result will be minumum if used to employees who have higher tax rate. However, income tax benefit that give to employees can increase a motivation among them.In this study, it is argued that the implementation of Gross-Up method can be optimal in situational cases.
PENERAPAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN KAITANNYA DENGAN KEPATUHAN DAN PENERIMAAN PAJAK KPP PRATAMA BANGKINANG Mahfuza, Dana Ulfi; marfiana, andri
Educoretax Vol 1 No 1 (2021): Maret 2021
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.058 KB)

Abstract

Kebijakan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan dapat merugikan Negara maupun Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pengaruh yang diberikan terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak KPP Pratama Bangkinang. Metode yang digunakan adalah metode campuran yaitu menggabungkan metode kuantitatif dan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengembalian pendahuluan yang dilakukan di KPP Pratama Bangkinang telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Walaupun pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak mengurangi kas negara, kebijakan ini tidak memengaruhi pencapaian target penerimaan pajak secara signifikan. Selain itu, penerapan kebijakan ini juga mendorong kesadaran Wajib Pajak untuk patuh menjalankan kewajiban perpajakannya.
Penerapan Prepopulated Data Pajak Masukan Pada Aplikasi E-Faktur 3.0 Dan Kesesuaiannya Dengan Peraturan PPN Bayu Firdaus, Adi; Marfiana, Andri
Educoretax Vol 1 No 3 (2021): September 2021
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v1i3.33

Abstract

The purpose of this study is to analyze more deeply about the application of prepopulated data, especially for input Value Added Tax (VAT) on e-Faktur 3.0. The application of prepopulated data is analyzed in terms of rules and technical implementation. Such as the impact of its applicaction for taxpayers and tax authorities, conformity with VAT regulations, mechanisms of use, problems in use, and the impact in improving compliance with the delivery of VAT period tax returns seen through the timeliness of reporting. The result of the study indicate that the application of prepopulated data has an impact for taxpayers and the tax authorities to be more facilitated in carrying out VAT administration. Related to alignment with current VAT regulations, there is no need to change the rules because the nature of prepopulated data is only technical in helping reporting. The mechanism using prepopulated data consists of several steps that are easy to apply. Prepopulated data does not directly have an impact in improving the timeliness of reporting VAT period tax returns and the impact is only seen 6 months after application. Finally, the main problem of data is the process of synchronizing and updating data that is not / late to enter the prepopulated database. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis lebih dalam mengenai penerapan prepopulated data khususnya untuk pajak masukan pada e-Faktur 3.0. Penerapan prepopulated data dianalisis dari segi aturan dan teknis pelaksanaannya. Seperti dampak penerapannya bagi Wajib Pajak dan fiskus , kesesuaian dengan peraturan PPN, mekanisme penggunaan, masalah dalam penggunaan, dan dampak dalam meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Masa PPN yang dilihat melalui ketepatan waktu pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prepopulated data memberikan dampak bagi Wajib Pajak dan fiskus untuk lebih dimudahkan dalam menjalankan administrasi PPN. Terkait keselarasan dengan aturan PPN saat ini belum perlu dilakukan perubahan aturan karena sifat prepopulated data hanya bersifat teknis dalam membantu pelaporan. Mekanisme penggunaan prepopulated data terdiri dari beberapa langkah yang mudah untuk diaplikasikan. Prepopulated data tidak secara langsung memberi dampak dalam meningkatkan ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPN dan dampaknya baru terlihat 6 bulan pasca penerapan. Terakhir, permasalahan utama prepopulated data adalah proses sinkronisasi dan update data yang tidak / terlambat masuk pada database prepopulat.
The Effects of Perception of Fairness and Trust in Government on Voluntary Tax Compliance with Religiosity as The Moderating Variable: an Analysis Manullang, Rafika Surya; Marfiana, Andri
Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN) Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Pajak dan Keuangan Negara : Maret 2024
Publisher : Politeknik Keuangan Negara STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the influence of perceptions of fairness and trust in the government on voluntary tax compliance with religiosity as a moderator variable. The object of this study is a private person who does independent work in the DKI Jakarta area. This study uses a quantitative approach with primary data in the form of 206 respondents' answers obtained from the questionnaire survey. Data analysis is using the Partial Least Square (PLS) model with the Structural Equation Modeling (SEM) method. The test results found that perceptions of fairness, trust in the government, and partial religiosity had a positive and significant influence on voluntary tax compliance. However, religiosity is not able to strengthen the relationship between perceptions of justice and trust in the government towards voluntary tax.
Edukasi Dan Pendampingan Untuk Penyampaian SPT Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren Marfiana, Andri; Haniyah, Rizqi; Yulianto, Fajar
Pengmasku Vol 4 No 1 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/pengmasku.v4i1.1123

Abstract

This community service program aims to enhance tax compliance through education and assistance in the filing of Annual Tax Returns (SPT) for individual taxpayers (WP OP), micro, small, and medium enterprises (UMKM), and corporate taxpayers. The program involves tax volunteers from PKN STAN in collaboration with KPP Pratama Pondok Aren. The educational activities focus on guiding taxpayers in filing SPT independently, preparing financial statements, and understanding their tax obligations. Additionally, tax-related infographics were disseminated via social media to reach a wider audience. The assistance was provided directly at KPP Pratama Pondok Aren and PKN STAN building. The results indicate an improvement in taxpayers' understanding of how to file SPT and overcome technical issues such as forgotten EFINs and server problems. This initiative made a positive contribution to enhancing taxpayer compliance, with the potential for broader implementation in the future. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui edukasi dan pendampingan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi (WP OP), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta wajib pajak badan. Program ini melibatkan relawan pajak dari PKN STAN yang bekerja sama dengan KPP Pratama Pondok Aren. Kegiatan edukasi meliputi pengisian SPT secara mandiri, penyusunan laporan keuangan, dan pemahaman terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, infografis perpajakan disebarkan melalui media sosial untuk menjangkau masyarakat lebih luas. Pendampingan dilakukan secara langsung di KPP Pratama Pondok Aren dan Gedung PKN STAN. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman wajib pajak dalam mengisi SPT dan mengatasi kendala teknis seperti lupa EFIN dan masalah server. Kegiatan ini berkontribusi positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan potensi untuk diperluas cakupannya di masa mendatang.
Kajian Perpajakan UMKM Dalam Rangka Meminimalisasi Fenomena Bunching wijaya, suparna; Irawan, Ferry; Marfiana, Andri
Balance Vocation Accounting Journal Vol 6, No 2 (2022): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/bvaj.v6i2.6987

Abstract

Fenomena bunching sendiri di dunia Internasional sering dilakukan oleh usaha kecil untuk menghindari batasan dalam kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam Pajak Pertambahan Nilai dan/atau batasan bagi penggunaan presumptive tax dalam pajak penghasilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam rangka meminimalisasi fenomena bunching. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan tematik analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk dapat meminimalisasi pembayaran pajak dengan cara memanfaatkan celah (loophole) yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan ketentuan yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban pajaknya. Namun demikian, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk meminimalisasi beban pajak yang harus dibayar. Penelitian ini memberikan dua rekomendasi penting, yaitu: pengaturan lebih lanjut terkait operasional secara komersial, dan ketentuan mengenai pekerjaan bebas.
Anaisis penerapan tarif efektif rata-rata terhadap kepatuhan PPh Pasal 21di KPP Pratama Medan Petisah Marfiana, Andri; Sitio, Yuni Esra Surya
Akuntansiku Vol 4 No 1 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the implications of the Average Effective Rate (TER), implemented under Government Regulation No. 58 of 2023, on compliance with Article 21 Income Tax at KPP Pratama Medan Petisah. Employing a mixed-method approach, the research combines quantitative data from tax records between January-June 2023 and 2024 with qualitative insights from interviews with tax officials and taxpayers. Findings reveal a significant enhancement in compliance metrics, with a 36.64% increase in timely periodic tax return submissions and a 15.7% rise in total tax payments. However, challenges were evident during the initial adaptation phase, particularly regarding end-of-year adjustments that led to larger deductions in December. The TER policy successfully simplifies tax administration by reducing calculation complexity and providing clearer procedural guidelines. Despite these advancements, areas requiring further attention include continued public tax education to address knowledge gaps and technical system improvements to harmonize pre-2024 reporting mechanisms with the new framework. This study underscores the transformative potential of TER in fostering tax compliance and administrative efficiency while presenting actionable recommendations to optimize its implementation. Penelitian ini menganalisis dampak penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 terhadap kepatuhan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Petisah. Menggunakan pendekatan metode campuran, penelitian ini memadukan data kuantitatif dari catatan pajak periode Januari-Juni 2023 dan 2024 dengan wawasan kualitatif dari wawancara dengan petugas pajak dan Wajib Pajak. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam metrik kepatuhan, termasuk kenaikan 36,64% dalam pelaporan SPT tepat waktu dan pertumbuhan pembayaran pajak sebesar 15,7%. Meski demikian, tantangan adaptasi awal teridentifikasi, terutama terkait penyesuaian akhir tahun yang menyebabkan peningkatan potongan pajak pada Desember. Kebijakan TER secara efektif menyederhanakan administrasi perpajakan dengan mengurangi kompleksitas perhitungan dan memberikan panduan prosedural yang lebih jelas. Namun, diperlukan perhatian lebih pada edukasi publik untuk menjembatani kesenjangan pemahaman serta perbaikan sistem teknis untuk menyelaraskan mekanisme pelaporan sebelum 2024 dengan kerangka baru. Penelitian ini menyoroti potensi TER dalam mendorong kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi sekaligus menyajikan rekomendasi untuk optimalisasi penerapannya.
Tren kepatuhan wajib pajak dengan adanya penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur Marfiana, Andri; Andani, Evi
Jurnalku Vol 5 No 1 (2025)
Publisher : PT Wim Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jurnalku.v5i1.1336

Abstract

This study investigates the trends in corporate taxpayer compliance following the reduction in Corporate Income Tax rates at the Palembang Ilir Timur Tax Office. A mixed-method approach was adopted, utilizing primary data collected through interviews and questionnaires from 30 respondents, alongside secondary data spanning 2018 to 2022. The analysis, employing descriptive statistics and simple linear regression, reveals a significant yet multifaceted impact of tax rate reductions on compliance levels. Material compliance, reflected in timely tax payments, demonstrated improvement, whereas formal compliance, pertaining to the submission of annual tax returns, showed a decline, especially during the COVID-19 pandemic. Key factors influencing compliance include economic conditions, taxpayer perceptions of fairness, and the efficiency of tax administration and outreach initiatives. These findings underline the critical need for integrated strategies, such as enhanced taxpayer engagement and streamlined administrative processes, to sustain and improve compliance levels. This research contributes valuable insights for policymakers aiming to refine tax regulations and foster a more effective tax system. Penelitian ini mengkaji tren kepatuhan wajib pajak badan setelah penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. Pendekatan metode campuran digunakan dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner dari 30 responden, serta data sekunder yang mencakup periode 2018 hingga 2022. Analisis yang menggunakan statistik deskriptif dan regresi linier sederhana menunjukkan dampak yang signifikan namun kompleks dari penurunan tarif pajak terhadap tingkat kepatuhan. Kepatuhan material yang tercermin dalam pembayaran pajak tepat waktu mengalami peningkatan, sedangkan kepatuhan formal yang terkait dengan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan menunjukkan penurunan, terutama selama pandemi COVID-19. Faktor utama yang memengaruhi kepatuhan meliputi kondisi ekonomi, persepsi wajib pajak terhadap keadilan tarif, dan efektivitas administrasi pajak serta kegiatan sosialisasi. Temuan ini menyoroti pentingnya strategi terpadu, seperti peningkatan keterlibatan wajib pajak dan penyederhanaan proses administrasi untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat kepatuhan. Penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dalam menyempurnakan regulasi perpajakan dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif.
Membangun keadilan, menghasilkan pendapatan: Analisis sistematis peran rule of law dalam optimalisasi penerimaan pajak Wijaya, Suparna; Marfiana, Andri
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 5 No 2 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v5i2.1494

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara rule of law dan penerimaan pajak (tax revenue) melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Rule of law sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diasumsikan memiliki pengaruh signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak suatu negara. Melalui metode SLR, penelitian ini mengidentifikasi, menyeleksi, dan mensintesis 48 artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal terindeks Scopus dan Web of Science selama periode 2010-2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang konsisten antara kualitas rule of law dan peningkatan penerimaan pajak. Elemen rule of law yang paling berpengaruh meliputi: (1) kepastian hukum dalam regulasi perpajakan, (2) efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak, (3) kemandirian lembaga peradilan, dan (4) akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan penerimaan pajak. Penelitian ini juga mengidentifikasi mekanisme mediasi berupa peningkatan kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dan penurunan tingkat penghindaran pajak (tax avoidance) sebagai jalur utama pengaruh rule of law terhadap penerimaan pajak. Temuan ini memberikan implikasi teoretis untuk pengembangan model perpajakan berbasis rule of law dan implikasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang reformasi perpajakan yang efektif.
Edukasi dan pendampingan penyusunan peta jalan SDGS desa di Desa Gerendong, Kabupaten Pandeglang Marfiana, Andri; Hadiwibowo, Yuniarto; Sukarno, Sukarno
Pengmasku Vol 5 No 2 (2025)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/pengmasku.v5i2.1595

Abstract

This community service program aimed to assist the Village Government of Gerendong, Pandeglang Regency, in preparing the SDGs Village Roadmap document. The roadmap is a strategic document to support the achievement of the 18 SDGs Village goals, in line with Permendesa No. 21/2020. The program involved online and offline mentoring conducted by lecturers and students from PKN STAN. Activities included initial coordination, conceptual education about SDGs, data collection, and joint drafting of the document. The output of the activity was a completed draft of the SDGs Village Roadmap for 2024–2030, which became the basis for village regulations. The program contributed to the village’s capacity in sustainable development planning and is expected to be continued with further mentoring for budgeting and monitoring. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi Pemerintah Desa Gerendong, Kabupaten Pandeglang, dalam penyusunan dokumen Peta Jalan SDGs Desa. Dokumen ini merupakan panduan strategis untuk mendukung pencapaian 18 tujuan SDGs Desa sebagaimana diatur dalam Permendesa No. 21 Tahun 2020. Pendampingan dilakukan secara daring dan luring oleh dosen dan mahasiswa PKN STAN. Kegiatan mencakup koordinasi awal, edukasi konsep SDGs, pengumpulan data, dan penyusunan bersama draf dokumen. Luaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya draf Peta Jalan SDGs Desa Gerendong Tahun 2024–2030 yang kemudian menjadi dasar penyusunan Perdes. Program ini meningkatkan kapasitas desa dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan dan diharapkan berlanjut ke tahap pendampingan penganggaran dan monitoring.