Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sukoharjo dalam Penentuan Prioritas Hasil Usulan Musrenbang di Tingkat Kecamatan Ratnasari, Yahya Devi; Wahyutari, Sherena
Discovery Vol 10 No 2 (2025): October 2025
Publisher : LPPM Universitas Hasyim Asy'ari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33752/discovery.v10i2.10459

Abstract

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) merupakan badan yang memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan daerah. BAPPERIDA membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah atas penilaian dan pelaksanaannya. Agar terlaksananya perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan atau urgensi masyarakat maka diselenggarakan kegiatan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang ini dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo dalam penentuan prioritas hasil usulan Musrenbang di tingkat kecamatan tahun 2025. Penelitian ini disusun dengan metode penelitian kualitatif yang bersandarkan dengan data sekunder serta didukung informasi yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber yang relevan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo memiliki peran strategis sebagai fasilitator dan penentu prioritas hasil usulan Musrenbang di tingkat kecamatan. Dalam kegiatan Musrenbang BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo masih menghadapi beberapa kendala, seperti kualitas usulan yang belum terstandarisasi dan kurangnya data pendukung serta keterbatasan kuantitas sumber daya manusia di BAPPERIDA Kabupaten Sukoharjo yang kurang memadai.
PENGARUH REALISASI BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TERHADAP EFEKTIVITAS KINERJA OPERASIONAL PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS: DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024) Nurgitasari, Della Sri; Wahyutari, Sherena
Discovery Vol 10 No 2 (2025): October 2025
Publisher : LPPM Universitas Hasyim Asy'ari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33752/discovery.v10i2.10467

Abstract

Disdagperin Kabupaten Boyolali merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berperan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan tarif hidup penduduk setempat, peran Disdagperin dalam membina UMKM, memfasilitasi izin usaha, mengawasi harga bapok, pelaksanaan metrologi ilegal (Tera ulang), mempromosikan produk lokal, revitalisasi pasar, dan juga bimbingan teknis industri kecil menengah (IKM). Riset ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengungkap dan menguji seberapa besar realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung mempengaruhi efektivitas kinerja operasional Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali tahun 2024. Studi ini mengaplikasikan metode kuantitatif, fokus pada pendekatan kausalitas deskriptif. Data primer diperoleh langsung dari 45 pegawai dinas melalui survei dan wawancara. Seluruh pegawai ini dipilih sebagai sampel menggunakan teknik purposive sampling. Data ini didukung oleh data sekunder berupa Laporan Realisasi APBD Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali tahun 2024. Sebelum analisis, data yang terkumpul melalui kuesioner disiapkan untuk menjamin keakuratan dan konsistensi instrumen. Selanjutnya, data diolah menggunakan analisis regresi linier berganda untuk melihat hubungan dan besaran pengaruh variabel belanja terhadap kinerja operasional dinas. Temuan yang diperoleh dari analisis dapat disimpulkan bahwa belanja langsung dan belanja tidak langsung secara keseluruhan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas kinerja operasional pemerintah daerah.
Pengaruh Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Terhadap Kualitas Layanan Cafemart Syariah Surakarta Sari, Ayu Nawang; Wahyutari, Sherena
Jurnal Mirai Management Vol 11, No 1.1
Publisher : STIE AMKOP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/mirai.v11i1.10500

Abstract

Pelayanan konsumen merupakan bagian indikator kinerja karyawan yang memiliki tanggung jawab kepada organisasi. Kinerja individu karyawan dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh organisasi. Organisasi retal Café Mart Syariah bergerak pada bidang pelayanan jasa pelanggan. Penelitian ini bermaksud untuk menyelidiki korelasi antara penerapan Prosedur Tetap Berkala (Standar Operasional Prosedur) dengan mutu layanan di Café Mart Syariah. Metode yang dipakai adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan analisis regresi linear tunggal melalui perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menemukan bahwa variabel Standar Operasional Prosedur menjelaskan 65,5% kontribusinya terhadap variabel dependen Kualitas Layanan. Pihak manajemen retail harus melakukan penegasan dalam pemahaman karyawan dalam menerapkan SOP dengan baik karena mampu memberikan pelayanan yang lebih ramah, cepat, dan professional. Keywords: SOP, Service Quality, Employee Performance, Operational Efficiency, and Retail Management
Analisis Kepatuhan Perpajakan PT Pandawa Wolu Pitu: Evaluasi Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan PPh Badan Tahun 2024 Fadillah, Nida Hayin; Wahyutari, Sherena
INOVASI Vol. 12 No. 2 (2025): Inovasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/Inovasi.v12i2.p420-433.54501

Abstract

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Dalam sistem self-assessment, wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan perpajakan PT Pandawa Wolu Pitu terhadap perhitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun 2024 sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara terstruktur, dokumen keuangan, serta bukti pelaporan elektronik melalui sistem e-Filing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Badan telah sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dengan penerapan tarif 11% untuk omzet hingga Rp4,8 miliar dan 22% untuk sisanya, menghasilkan PPh terutang sebesar Rp80.628.140. Pembayaran pajak dilakukan tepat waktu melalui e-Billing dan pelaporan disampaikan sebelum batas waktu 30 April 2025. Meskipun tingkat kepatuhan tergolong tinggi, masih terdapat kendala teknis dalam pengisian lampiran fiskal dan penggunaan sistem DJP Online. Peningkatan kapasitas teknis staf keuangan dan penerapan sistem akuntansi digital disarankan guna memperkuat kepatuhan administrasi pajak perusahaan.
Financial signals and governance in fraud detection: Evidence from Indonesia’s energy sector using logistic regression and random forest Wahyutari, Sherena; Triyono; Witono, Banu
Journal of Advanced Sciences and Mathematics Education Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Advanced Sciences and Mathematics Education
Publisher : CV. FOUNDAE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58524/jasme.v5i2.986

Abstract

Background: Fraud in financial reporting still appears in Indonesia’s energy industry, a field where complex operations often conceal early signs of misstatements. In many cases, day-to-day financial patterns reveal more dependable clues than the formal structure of corporate governance. Aim: The study examines how governance features and financial indicators contribute to identifying possible manipulation in financial statements and evaluates the predictive strength of logistic regression compared with Random Forest. Method: The analysis uses 171 firm-year observations from energy companies listed on the Indonesia Stock Exchange between 2022 and 2024. Potential irregularities were screened using the Beneish M-Score. Governance information covers the share of independent commissioners, CEO duality, board size, and board meeting frequency, while profitability, operating cash flow, and sales growth serve as the financial indicators. Both logistic regression and Random Forest were employed, and their performance was reviewed through accuracy, sensitivity, specificity, and AUC values. Results: Governance variables showed no meaningful link to the likelihood of fraud. In contrast, profitability, operating cash flow, and sales growth consistently appeared as significant indicators. Logistic regression produced stronger classification results, reaching 79.4 percent accuracy with an AUC of 0.814, compared with Random Forest’s 70.6 percent accuracy and 0.731 AUC. Conclusion: Financial indicators proved more reliable than governance characteristics in signaling possible fraudulent reporting. Logistic regression also offered steadier predictive behavior than Random Forest, making it particularly useful for monitoring firms in the Indonesian energy sector.
Upaya Pemerintah Dalam Penanganan Hambatan Pelaporan Ekspor Di Boyolali Wahyutari, Sherena; Hastuti, Sholikah Dwi
Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU) Vol. 5 No. 1 (2025): SEMNASTEKMU
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/qv52qn44

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemerintah Kabupaten Boyolali, khususnya melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DISDAGPERIN), dalam menangani hambatan pelaporan ekspor. Pelaporan ekspor memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran perdagangan internasional dan menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi, pendampingan, dan pengingat administrasi kepada pelaku usaha, namun pelaksanaan kebijakan tersebut belum optimal. Hambatan utama meliputi rendahnya kesadaran pelaku usaha, terbatasnya regulasi yang bersifat mengikat, dan belum tersedianya sistem pelaporan digital yang terintegrasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi antarlembaga turut memengaruhi efektivitas pelaporan. Pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas aparatur, serta mengembangkan sistem digital agar pelaporan ekspor menjadi lebih efisien dan akurat.