<![CDATA[Penyedia jasa kesehatan dalam hal melayani pasien seharusnya mengikuti peraturan hukum positif dan hukum kesehatan dan juga memakai etika dalam membuat keputusan yang memyangkut kemanusiaan. Dalam kasus yang dialami pasien bernama GVC yang hasil tesnya negatif/non reaktif covid dan pasien tersebut diisolasi di ruang isolasi yang sama dengan suaminya yang hasil tes covidnya adalah positif, tanpa diperhatikan permintaannya untuk bisa menjalanan karantina mandiri di rumah, yang akhirnya mengakibatkan meninggalnya pasien dikarenakan kesehatan yang semakin menurun akibat stress dari di isolasi dan keadaan diabetesnya yang semakin parah. Prosedur karantina yang dipaksakan oleh peyedia jasa kesehatan berlawanan dengan aturan bahwa pasien yang sehat/tidak positif covid harus dipisahkan dari pasien yang positif covid untuk menghindari penularan. Meninggalnya pasien GVC membuat keluarga bersangkutan mencari keadilan di pengadilan namun ditolak dengan alasan gugatan yang kabur atau tidak jelas. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari kesimpulan bagaimana bentuk tanggung jawab dari penyedia jasa kesehatan terhadap pasien korban malpraktik menurut hukum perdata di Indonesia dan untuk meneliti apa yang menjadi pertimbangan dari jaksa di surat putusan No.85/PDT/2021/PTPAL. Dan juga meneliti keputusan dari perwakilan hukum dari penggugat untuk menggugat Gubernur Sulawesi Tengah dan Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari yang tergugat. Metode penelitian yang dipakai adalah secara normatif dengan menimbang aspek dari hukum perdata dan etika dalam ilmu kesehatan, dan juga pendapat dan teori dari para ahli dalam hal perlindungan legal untuk pasien korban malpraktik.]]>
