Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MEMBANGUN PERADILAN MEDIS DI BAWAH KEKUASAAN KEHAKIMAN Buamona, Hasrul; Febriana, Irma; Bihaqqis, Rika Aulia
Jurnal Yuridis Vol 11 No 1 (2024): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v11i1.7565

Abstract

Selama ini apabila terjadi pelanggaran disiplin keilmuan kedokteran diselesaikan di melalui MKDKI. Padahal disisi lain, pelanggaran disiplin keilmuan kedokteran sebenarnya bagian dari dimensi hukum pidana. Namun dalam praktiknya, hingga saat ini posisi hukum MKDKI, dikarenakan MKDKI masih di wilayah eksekutif dan tidak terdapat upaya banding. Sedangkan MKDKI telah melaksanakan quasi peradilan seperti halnya peradilan dibawah kekuasaan kehakiman, sehingga memunculkan kerugian konstitusional terhadap dokter. Penulisan hukum ini, menggunakan pendekatan metodologi hukum normatif dengan sumber data sekunder di dukung data primer. Hasil penelitian menunjukan bahwa MKDKI telah melakukan fungsi peradilan sedangkan MKDKI berada diwilayah eksekutif. Selain itu, dalam putusan MKDKI tidak ada upaya banding, maka secara hukum sangat penting mendirikan peradilan profesi medis dibawah kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan law enforcement dan fair trial dan dalam konteks ius constituendum, pertama, peradilan profesi medis berdiri secara tetap dalam peradilan umum, dalam hal ini pengadilan negeri diseluruh Indonesia. Kedua, peradilan profesi medis berdiri secara tetap dalam peradilan umum dalam hal ini pengadilan negeri di seluruh Indonesia, akan tetapi sifatnya ad hoc.
State Reconciliation in Resolving Cases of Past Serious Human Rights Violations (Case Study of the Trisakti Tragedy and May 1998 Riots) Febriana, Irma; Bihaqqis, Rika Aulia; Sari, Wina; Dewi, Rinawati; Yuridin, Yuridin; Sulhan, Sulhan; Kadir, Syukron Abdul
Formosa Journal of Applied Sciences Vol. 3 No. 3 (2024): March 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjas.v3i3.7847

Abstract

In international human rights standards, there are four typs of serious human rights violations regulated in Article 5 of the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC). The Indonesian goverment it self continues to strive to resolve cases of serious human rights violations, but until now these cases have not been resolved. The purpose of writing this journal aims to further analyze how serious human rights violations accurred in Indonesia in 1998 and analyze the process of resolving serious human rights violations during the ethnic Chinese diaspora incident and the Trisakti incident. The approach method used in writing this law is a normative approach with a qualitative approach described descriptively. By researching library materials or secondary data. The research spectifactions in writing this journal are analytical descriptive.