Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Comprehensive Science
Violeta, Vivi
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Menimbang Tatanan Hukum: Analisis Ketidaktepatan Implementasi Peraturan Bupati Terkait Pengelolaan Sampah dalam Konteks Hukum Tata Negara Boediningsih, Widyawati; Violeta, Vivi
Journal of Comprehensive Science Vol. 3 No. 5 (2024): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v3i5.709

Abstract

Pengelolaan sampah merupakan isu yang semakin kompleks di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Sidoarjo. Perubahan peraturan Bupati Sidoarjo terkait pengelolaan sampah, seperti Peraturan Bupati No. 116 tahun 2022 dan Peraturan Bupati No. 1 tahun 2023, memunculkan sejumlah implikasi hukum yang perlu dipertimbangkan. Dalam ranah hukum tata negara, setiap perubahan tersebut harus memperhatikan kewenangan pemerintah daerah, keselarasan dengan peraturan tingkat lebih tinggi, prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, serta perlindungan hak pihak swasta. Tujuan penelitian ini menganalisis implikasi hukum dari perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 116 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 terkait pengelolaan sampah. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan normatif, yang berfokus pada analisis teks hukum, dokumen perundang-undangan, dan teori hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan peraturan tersebut menghadirkan sejumlah tantangan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, perubahan peraturan harus mendukung prinsip desentralisasi dan otonomi daerah tanpa mengabaikan kepentingan nasional, terutama dalam konteks lingkungan hidup. Perlindungan hak-hak pihak swasta yang terlibat dalam pengelolaan sampah juga merupakan hal yang krusial untuk menciptakan kepastian hukum dan keseimbangan antara kepentingan publik dan swasta. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi mendalam terhadap peraturan, klarifikasi kewenangan perizinan, penguatan pengawasan, dan peningkatan kolaborasi untuk mencapai pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di Sidoarjo.
Sistem Pengawasan Obat dalam Melindungi Hak Konsumen pada Kasus Pelanggaran Standar Keamanan dan Kualitas Sirup Obat di Indonesia Violeta, Vivi; Boediningsih, Widyawati
Journal of Comprehensive Science Vol. 3 No. 5 (2024): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v3i5.710

Abstract

Penelitian ini menginvestigasi kasus gagal ginjal akut yang disebabkan oleh sirup obat terkontaminasi dari perspektif hukum tata usaha negara. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, analisis dilakukan terhadap sumber hukum primer yang terkait dengan kasus tersebut, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan kepala BPOM, surat edaran kementerian kesehatan, dan putusan pengadilan tata usaha negara. Sumber hukum ini dianggap sebagai bahan hukum primer, yang bersifat autoritatif dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang aspek hukum yang terkait dengan kasus tersebut, serta implikasinya dalam kerangka hukum tata usaha negara. penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran krusial dalam mengatur peredaran obat di Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Meskipun BPOM telah menjalankan pengawasan secara komprehensif, adanya indikasi pemalsuan bahan baku propilen glikol menunjukkan adanya kekurangan dalam pengawasan. Namun demikian, BPOM tetap memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif kepada masyarakat dengan melakukan penelusuran registrasi obat, menarik peredaran obat bermasalah, dan memberikan sanksi administratif kepada produk yang melanggar standar keamanan.
Co-Authors Boediningsih, Widyawati