<![CDATA[Kabupaten Indragiri Hulu sebagai kabupaten penyumbang konflik perkebunan nomor tiga terbesar di Riau memiliki 7 kasus konflik perkebunan, termasuk konflik perkebunan untuk komoditi kelapa sawit. Salah satu konflik lahan yaitu konflik lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Talang Jerinjing, yang terjadi sejak lama antara masyarakat desa dengan pihak PT Alam Sari Lestari. Penelitian bertujuan untuk (1) mengetahui faktor-faktor penyebab konflik dan menganalisis pohon konflik perkebunan, (2) menganalisis tahapan dan dinamika konflik dari konflik lahan perkebunan kelapa sawit yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengujian validasi data dilakukan secara triangulasi. Empat faktor penyebab konflik perkebunan yaitu batas lahan ber HGU milik perusahaan yang tidak jelas, perlawanan pihak masyarakat dengan perusahaan, pertentangan masyarakat dengan perusahaan berlangsung lama dan penggunaan tindakan kekerasan oleh pihak yang terlibat. Hasil analisis pohon konflik yaitu empat faktor penyebab konflik (akar konflik), tumpang tindih kepemilikan tanah (masalah inti), tidak ada kejelasan status lahan milik masyarakat, masyarakat tidak bisa mengelola lahan yang sudah digarap dan perusahaan tidak bisa menggarap lahan milik mereka (daun konflik). Tahapan konflik yaitu prakonflik (masyarakat menggarap lahan terlantar berHGU milik PT Alam Sari Lestari), konfrontasi (masyarakat menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan konflik dan mempertahankan hak mereka), krisis (perusahaan melarang masyarakat melanjutkan kegiatan penggarapan melalui LSM Laskar Melayu Riau Bersatu Kabupaten Indragiri Hulu), dan pasca konflik (konflik belum menemukan penyelesaian). Dinamika konflik menunjukkan bahwa sikap yang diambil perusahaan dengan upaya mempertahankan lahan seluas kurang lebih 4.368,27 Ha ini memunculkan sikap tidak terima dan tidak adil yang dirasakan oleh masyarakat. Perilaku keseharian masih dalam kondisi seperti biasa, sedangkan kontradiksi menghasilkan situasi yang memanas, masyarakat tetap memperjuangkan lahan yang telah digarapnya karena perusahaan tidak ingin melepaskan lahan tersebut kepada masyarakat meskipun telah melewati proses upaya penyelesaian dengan instansi.]]>
