Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IDENTIFIKASI DRUG RELATED PROBLEMS TERAPI DIABETES MELITUS TIPE II DI KLINIK WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT Sri, Setiatjahjati; Ida Erna , Widyawati; Indra, Permana
Pharmacoscript Vol. 7 No. 2 (2024): Pharmacoscript
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Perjuangan Tasikmalaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36423/pharmacoscript.v7i2.1644

Abstract

ABSTRAK Penyebab kematian ketiga tertinggi di Indonesia adalah Diabetes melitus (DM) yang merupakan penyakit menahun serta memiliki tingkat komplikasi sangat tinggi. Tatalaksana DM adalah tindakan terapi obat. Oleh karena itu perlu hati hati untuk menghindari masalah terkait obat. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi kejadian Drugs Related Problems (DRPs) pada terapi pasien DM tipe 2 di salah satu klinik wilayah Kabupaten Bandung Barat. Pengambilan sampel menggunakan metode incidental sampling dari 254 rekam medik dan catatan perkembangan pasien secara retrospektif dan prospektif observasi kadar gula. Identifikasi DRPs menggunakan Pharmaceutical Care Network Europe (PCNE) drug-related problem classification version 9.00. Uji statistik chi square dari data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian terdapat laki-laki 42,52% dan perempuan 57,48% dengan kriteria usia >60 tahun 55.91% dan <60 tahun 44,09%. Penyakit penyerta terbanyak adalah pasien gangguan kardiovaskular sebesar 29,31%. Penggunaan obat antihiperglikemia oral paling banyak yaitu 68,1% metformin tunggal. Kasus kejadian DRPs paling banyak 202 (84,5%) pada kriteria pemilihan obat tidak tepat, 17 (7,1%) dosis pemberian dan 20 (8,4%) untuk masalah terkait pasien dari 239 kejadian DRPs yang terjadi pada pasien DM tipe 2. Keberhasilan terapi dapat dilihat dari rata-rata kasus DRPs  94% dimana penurunan kadar gula darah puasa  17,3%, serta penurunan kadar HbA1c 18,8%. Hubungan keberhasilan terapi berdasarkan chi square dengan nilai P Value <0,05 menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara masalah terkait obat dengan tingkat keberhasilan terapi dimana semakin besar persentase kejadian DRPs, semakin kecil nilai delta GDP dan HbA1C.
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PERAMPASAN ASET SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA Indra, Permana; Panjaitan , Hulman; Hutahaean, Armunanto
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Cahaya Mandalika
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i3.1715

Abstract

The objectives of this research are 1) to contribute ideas and enrich the concepts and understanding of legal theories regarding Corruption Crimes committed by state officials, especially regarding law enforcement based on Law No. 20 of 2001 in conjunction with Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption and the Criminal Code and the use of criminal law in corruption crimes related to the Application of Sanctions for Corruption Offenders in the Form of Asset Forfeiture as an Effort to Restore State Losses (Case Study of Decision Number: 2614 K/Pid. Sus/2021); and 2) to contribute thoughts in accordance with the bisertag in question which philosophically as a valuable learning process for scientific work and the application of legal discipline theory, as well as the results of writing library material as further Criminal law studies. The research method used is normative juridical research method, with the nature of descriptive research and also uses a statutory and case approach. The results of this research, there are differences of opinion between the Panel of Judges at the first and the appellate level in determining the actions and mistakes of the defendant who was convicted of violating Article 2 paragraph (1) of the Law in conjunction with Article 18 of Law Number 31 of 1999 as amended and corrected by Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code as described in the First Primary charge.