Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hutan Dari Tindakan Pembalakan Liar (Illegal Logging) Menurut Peraturan Perundang-Undangan Serta Dampaknya Terhadap Prinsip Pengelolaan Hutan Yang Berkelanjutan Nurlita Adrianti Kusuma; Regan Meganata Surakusumah
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/6gas1e78

Abstract

Sebagai negara dengan kekayaan alam yang berlimpah, Indonesia mempunyai beragam sumber daya alam. Di antara berbagai sumber daya alam tersebut, hutan menjadi salah satu yang paling menonjol dan tersebar luas di wilayah Indonesia. Hutan juga menjadi salah satu sumber daya alam yang sangat penting untuk kegiatan pembangunan yang harus dikelola secara berkelanjutan. Namun sayangnya, karena semakin besarnya populasi pertumbuhan manusia membuat semakin banyak juga kebutuhan yang harus terpenuhi. Demi memenuhi kebutuhan hidupnya seringkali manusia melakukan perusakan terhadap lingkungan. Permasalahan yang sering terjadi menyangkut sumber daya alam hutan ialah tindakan pembalakan liar (illegal logging). Melalui penelitian normatif yuridis terhadap berbagai peraturan mulai dari UU Pokok Kehutanan No. 5 Tahun 1967 hingga UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunga Hidup dapat ditemukan berbagai upaya Pemerintah untuk mengurangi terjadinya tindakan pembalakan liar (illegal logging) dan juga upaya pencegahan perusakan hutan. Selain itu, akan dilihat pula bagaimana dampak dari pembalakan liar (illegal logging) terhadap prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Kearifan Lokal Sasi Sebagai Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Dalam Perspektif Unclos 1982 Regan Meganata Surakusumah; Nurlita Adrianti Kusuma
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/0y0edg68

Abstract

Indonesia memiliki 26.606.000 hektar wilayah sumber daya perikanan yang potensial. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik tahun 2023, sektor perikanan menyumbang 2,66% PDB pada perekonomian nasional. Selama 1 dekade terakhir, pertumbuhan PDB perikanan berkembang pesat dari Rp176,15 triliun menjadi Rp290,58 triliun. Kondisi tersebut menjadi perhatian seluruh elemen agar tidak boleh terlena dan harus mengantisipasi apabila pola pikir masyarakat berubah melupakan nilai ekologis menjadi ekonomis sentris. Kearifan lokal memiliki peranan dalam mengelola sumber daya laut secara lestari dan berkelanjutan. Salah satunya, masyarakat adat di Kepulauan Maluku yang telah melakukan pengelolaan perikanan secara berkelanjutan melalui sistem adat yang disebut Sasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Sasi memiliki sistem pengelolaan perikanan secara berkelanjutan yang memuat larangan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, sanksi dan lembaga adat yang mengawasinya. Penerapan Sasi telah sesuai dengan UNCLOS 1982, bahkan masyarakat adat tersebut telah menerapkan konsep pengelolaan perikanan berkelanjutan lebih dahulu sebelum adanya konvensi hukum laut tersebut. Selain itu, pada penerapannya ditemukan adanya tantangan dan solusi untuk mengatasinya dalam konteks modern.