Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP DI SEKTOR PARIWISATA KABUPATEN TORAJA UTARA: MODEL LIFE CYCLE CONTRACT DJABBARI , MUHAMMAD HIDAYAT
PETA - Jurnal Pesona Pariwisata Vol. 1 No. 2 (2022): Pesona Pariwisata Vol 1 No 2 Tahun 2022
Publisher : Program Studi Pariwisata, UPN Veteran Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/peta.v1i2.21

Abstract

Pengembangan industri pariwisata dengan konsep kemitraan publik-swasta merupakan model alternatif pengelolaan pariwisata yang efektif dan efisien, dengan berbagi sumber daya. Kemitraan ini membantu sektor pemerintah mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki dalam mengelola potensi pariwisata. Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi model public-private partnership pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara. Motode penelitian yakni menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis dan pengolahan data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu: reduksi data (data reduction), penyajian (data display) dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview), observasi (observation) dan studi dokumentasi(documentasion). Informan dalam penelitian ini, adalah: (a) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara; (b) Pemilik (Pengelola) Objek Wisata; (c) Pengunjung (Masyarakat). Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa program pengembangan pariwisata di Kabupaten Toraja Utara dilaksanakan melalui kegiatan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi dan pengembangan kemitraan. Pelaksanaan public private partnership dilakukan melalui penandatangan surat perjanjian kerjasama (MoU) yang mengatur dan menetapkan terkait dengan hak dan kewajiban. Selanjutnya, Model kerjasama yang relevan dalam pengembangan pariwisata ini adalah Model Life Cycle Contract (LCC), yang menunjukkan bahwa sektor swasta atau pengelola objek wisata memiliki banyak kesempatan atau peluang untuk mengembangkan dan mengelola objek wisata dan bagimitra publik mendapat keuntungan dari pengelolaan objek wisata yang dikelola oleh pihak swasta berdasaerkan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama (MoU). Kata kunci: partnership; public private; pariwisata.
Implementasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur Mayanti, Sri Hifta; Rawati, I; Djabbari , Muhammad Hidayat
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2432

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang Implementasi Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur studi pada percepatan penurunan stunting. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis deskriptif kualitatif, informan dalam penelitian ini sebanyak 15 orang. Jenis dan Sumber data yang digunakan yakni Pengumpulan Data, Reduksi Data, Kajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi program penurunan stunting menyimpulkan bahwa tingginya angka stunting di karenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak stunting dan apa itu stunting. Kegiatan sosialisasi ataupun penyuluhan di desa-desa lokasi stuntingg sudah dilakukan namun lebih fokus ke penyuluhan-penyuluhan dengan memberikan materi tentang penyebab, Penurunan dan penanggulangannya stuntingg. Dinas Kesehatan dan TPPS terus melakukan upaya yaitu dengan cara sosialiasi dan advokasi kepada masyarakat untuk memberikan pengarahan dan pemantauan agar angka stunting dapat dikurangi. Tetapi melalui upaya yang dilakukan tidak dapat menekan angka stunting yang ada. TPPS dibentuk di tingkat kecamatan dan desa, menjadi ujung tombak pelaksanaan dan pendampingan intervensi di lapangan. Adanya dukungan dari Dana Desa sebagai salah satu sumber anggaran dalam program penurunan stunting. Peran OPD dalam hal ini Dinas Kesehatan, Puskesmas, TPPS dan Pemerintah Desa/kelurahan sudah melaksanakan peranannya masing-masing dalam melaksanakan program-program penurunan stunting namun dari sisi masyarakat masih banyaknya masyarakat yang belum mengikuti dengan benar tentang prosedur atau tata cara penanganganan stunting sehingga masih banyaknya angka stunting.