Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Ismail, Matias Genting, Isnawati, dan
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DALAM PENGELOLAAN PERIZINAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 98/PERMENTAN/OT.149/92 TENTANG PEDOMAN PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN Ismail, Matias Genting, Isnawati, dan
LEGALITAS : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/lg.v7i2.7593

Abstract

Hakekat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah memberikan penguasaan tanah kepada negara, menjaga dan melestarikan lingkungan dan memberikan kesejahteraanbagi seluruh rakyat Indonesia. Terhadap aturan dasar negara tersebut maka penguasaan oleh negara didelegasikan kepada pemerintah untuk menerbitkan izin pengelolaan sumber daya alam, seperti halnya pengusahaan Perkebunan, untuk mengatur perizinan tersebut maka terbitlah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.149/92 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Selanjutnya, terdapat 2 (dua) hakekat perizinan, yaitu : pertama, secara administratif dapat memberikan pendapatan bagi negara untuk dana pembangunan dan kedua, adalah memberikan aturan teknis mengenai pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Terhadap aturan hukum tersebut di atas, juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memberikan perizinan pekebunan di wilayahnya yang padagilirannya dapat menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk pembangunan di daerah, serta dapat mengatur pemanfaatan ruang di daerah.
Co-Authors