<![CDATA[Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu, yaitu hak asasi manusia (HAM). Regulasi terkait kepemilikan dan penggunaan senjata api, diatur salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan perizinan senjata api. Senjata api hanya boleh digunakan dalam keadaan tertentu, seperti ancaman terhadap nyawa manusia, dan disertai langkah peringatan yang jelas. Namun, penerapan norma ini tidak selalu berjalan sesuai prosedur. Kasus-kasus penggunaan senjata api secara eksesif, termasuk pembunuhan siswa SMK di Semarang oleh seorang anggota polisi. Tindakan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat, yang melanggar prinsip negara hukum dan mencederai harkat martabat manusia. Dalam konteks negara hukum, aparat kepolisian harus tunduk pada supremasi hukum untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini berdampak negatif secara sosiologis, termasuk merusak citra institusi kepolisian, dan menimbulkan urgensi penegakan hukum yang lebih kritis terhadap aparat yang melakukan pelanggaran ini. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab penyalahgunaan kekuasaan aparat kepolisian dan penegakan hukum kritisnya dalam kasus extrajudicial killing. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris dan jenis penelitian hukum kualitatif dengan menggunakan sumber data tersier. Adapun hasil yang diperoleh dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejahatan extrajudicial killing dapat diatasi dengan penegakan hukum kritis yang dapat memperkuat mekanisme akuntabilitas terhadap aparat yang melakukan pelanggaran hukum.]]>
