Ridhanti, Anissa
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Pernikahan Siri Di Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974: Legal Overview of the Conduct of Siri's Marriage In Pekan Heran Village, Rengat Barat District, Indragiri Hulu Regency According to the Marriage Law Number 1 of 1974 Ridhanti, Anissa; Fitra, Rahmat; Hamzah, Rosyidi
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v1i1.208

Abstract

Abstrak Pernikahan siri secara agama dikatakan sah, namun sangat bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Sehingga akibat dari pernikahan siri ini menimbulkan banyak masalah dan kerugian yang ditujukan kepada perempuan. Padahal, masyarakat sudah banyak melakukan pernikahan siri ini sejak zaman dahulu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan siri di Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu beserta akibat hukum yang ditimbulkan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan cara survey ke lapangan dan jenis penelitiannya deskriptif yakni menggambarkan penelitian yang jelas dan lengkap. Berdasarkan penelitian, penulis menyimpulkan pelaksanaan pernikahan di Desa Pekan Heran tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, guna untuk menjamin kepastian hukum dan memudahkan urusan administrasi di kemudian hari. Lalu, akibat hukum dari pernikahan siri ini adanya pihak dirugikan seperti istri dan anak. Bagi istri, ia tak dapat menuntut haknya berdasar hukum di Indonesia dan bagi anak yang lahir dari hasil pernikahan siri, tentunya membuat anak tak dapat mewarisi pihak ayahnya. Ia dianggap mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Abstract Unregistered marriage is said to be legal, but it is against positive law in Indonesia. So as a result of this unregistered marriage caused many problems and losses aimed at women. In fact, many people have done this series of marriages since ancient times. This research was conducted to determine the implementation of unregistered marriages in Pekan Heran Village, West Rengat District, Indragiri Hulu Regency and the legal consequences caused according to Marriage Law Number 1 of 1974. The research method used is empirical legal research by means of field surveys and the type of research is descriptive. which describes the research clearly and completely. Based on the research, the authors conclude that the implementation of marriages in Pekan Heran Village is not registered at the Civil Registry Office, in order to ensure legal certainty and facilitate administrative affairs in the future. Then, the legal consequence of this unregistered marriage is that there are disadvantaged parties such as wives and children. For a wife, she cannot claim her rights under Indonesian law and for a child born from an unregistered marriage, of course, the child cannot inherit his father's side. He is considered to have a civil relationship with his mother and only his mother's  Abstract Unregistered marriage is said to be legal, but it is against positive law in Indonesia. So as a result of this unregistered marriage caused many problems and losses aimed at women. In fact, many people have done this series of marriages since ancient times. This research was conducted to determine the implementation of unregistered marriages in Pekan Heran Village, West Rengat District, Indragiri Hulu Regency and the legal consequences caused according to Marriage Law Number 1 of 1974. The research method used is empirical legal research by means of field surveys and the type of research is descriptive. which describes the research clearly and completely. Based on the research, the authors conclude that the implementation of marriages in Pekan Heran Village is not registered at the Civil Registry Office, in order to ensure legal certainty and facilitate administrative affairs in the future. Then, the legal consequence of this unregistered marriage is that there are disadvantaged parties such as wives and children. For a wife, she cannot claim her rights under Indonesian law and for a child born from an unregistered marriage, of course, the child cannot inherit his father's side. He is considered to have a civil relationship with his mother and only his mother's family.
TINJAUAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP AKTA AUTHENTIK YANG DIBUAT OLEH PIHAK YANG TIDAK SAH Fitra, Rahmat; Ridhanti, Anissa
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v2i1.377

Abstract

Akta authentik merupakan akta yang dibuat oleh pejabat umum atau Notaris sebagai alat bukti sempurna yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pembuatan akta authentik ini mengakibatkan munculnya suatu pertanggungjawaban yang harus diselesaikan oleh Notaris. Di sisi lain, Notaris juga bertanggungjawab terhadap akta formil maupun materiil. Dengan dilakukannya penelitian ini, maka pertanggungjawaban Notaris terhadap akta authentik yang dibuat oleh pihak yang tidak sah dapat kita telaah lebih dalam lagi. Kemudian akibat hukum terhadap akta authentik yang dibuat dihadapan Notaris ketika memuat keterangan yang tidak benar. Metode penelitian yang digunakan ialah hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan pertanggungjawaban Notaris harus sesuai terhadap akta authentik yang berlaku secara undang-undang, tidak ada lagi pihak yang mengintervensi para Notaris tersebut. Berdasarkan hal tersebut, hendaknya Notaris berhari-hati dalam melakukan pelayanan terhadap para pihak yang membuat akta authentik meskipun dihadapan Notaris. Selain itu, kesadaran hukum sangat diperlukan bagi masyarakat mengenai akta authentik serta peningkatan kepastian hukum untuk para Notaris dengan memberikan sanksi yang tegas.
TINJAUAN TENTANG PERAN NOTARIS DALAM PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 Ridhanti, Anissa; Anshary, Abdul Hadi
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v2i1.442

Abstract

Perjanjian kawin dibuat dalam bentuk tertulis dan sebelum dilangsungkannya perkawinan atau diberlakukan sejak perkawinan berlangsung. Perjanjian ini dilekatkan pada akta nikah yang merupakan bagian dari surat nikah. Perjanjian dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama secara tertulis dan disahkan oleh pegawai catatan sipil, namun perjanjian ini tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian kawin dibuat dalam bentuk akta, naik akta di bawah tangan maupun akta authentik. Pencatatan perjanjian perkawinan kedalam akta perkawinan tersebut dinilai penting, karena pasangan suami istri selama masa perkawinannya pastilah melakukan suatu perbuatan hukum dengan pihak ketiga, apabila tidak dilakukan pencatatan, maka perjanjian perkawinan tersebut hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Metode yang digunakan yaitu pendekatan pendekatan hukum normatif atau pendekatan perundang-undangan dan sifat penelitiannya termasuk dalam penelitian normative. Minimnya minat masyarakat untuk membuat perjanjian perkawinan disebabkan berbagai hal, misalkan belum jelasnya aturan hukum yang mengatur tentang hal ini. Masyarakat juga masih mengalami kesulitan ketika membuat perjanjian perkawinan apakah harus ke Notaris atau ke Disdukcapil. Ketidaktahuan ini yang menjadi salah satu penyebab kurangnya minat masyarakat untuk membuat perjanjian perkawinan tersebut.