Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TINJAUAN TENTANG PERAN NOTARIS DALAM PENGESAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 Ridhanti, Anissa; Anshary, Abdul Hadi
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v2i1.442

Abstract

Perjanjian kawin dibuat dalam bentuk tertulis dan sebelum dilangsungkannya perkawinan atau diberlakukan sejak perkawinan berlangsung. Perjanjian ini dilekatkan pada akta nikah yang merupakan bagian dari surat nikah. Perjanjian dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama secara tertulis dan disahkan oleh pegawai catatan sipil, namun perjanjian ini tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian kawin dibuat dalam bentuk akta, naik akta di bawah tangan maupun akta authentik. Pencatatan perjanjian perkawinan kedalam akta perkawinan tersebut dinilai penting, karena pasangan suami istri selama masa perkawinannya pastilah melakukan suatu perbuatan hukum dengan pihak ketiga, apabila tidak dilakukan pencatatan, maka perjanjian perkawinan tersebut hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Metode yang digunakan yaitu pendekatan pendekatan hukum normatif atau pendekatan perundang-undangan dan sifat penelitiannya termasuk dalam penelitian normative. Minimnya minat masyarakat untuk membuat perjanjian perkawinan disebabkan berbagai hal, misalkan belum jelasnya aturan hukum yang mengatur tentang hal ini. Masyarakat juga masih mengalami kesulitan ketika membuat perjanjian perkawinan apakah harus ke Notaris atau ke Disdukcapil. Ketidaktahuan ini yang menjadi salah satu penyebab kurangnya minat masyarakat untuk membuat perjanjian perkawinan tersebut.
PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Hamzah, Rosyidi; Adinda, Fadhel Arjuna; Anshary, Abdul Hadi; Sahindra, Roni; S Parman; Jannah, Hidayatul
Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance Vol. 9 No. 1 (2026): Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance
Publisher : Department of Islamic Banking, Faculty of Islamic Studies, Islamic University of Riau (UIR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jtb.2026.vol9(1).30242

Abstract

Meningkatnya aktifitas bisnis berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah sengketa perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah. Penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak dilakukan pada peradilan umum, namun pada peradilan agama, akan tetapi menggunakan hukum acara perdata yang tunduk pada HIR, RV, RBg yang merupakan kodifikasi dari code civil produk kolonial belanda. Penyelesaian sengketa saat ini membutuhkan seperangkat hukum yang responsive dan memberikan kepastian hukum guna tercapainya nilai keadilan, akan tetapi sampai dengan saat ini penyelesaian sengketa masih menggunakan hukum acara yang bersifat pluralism dan belum menggambarkan kepastian hukum. Metode penelitian normative, yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan penyelesaian sengketa perbankan syariah menggunakan hukum acara yang bersifat pluralism masih belum optimal memberikan nilai keadilan.