Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Mulyani, Yossy
Prosiding Vol 6 (2024): SNISTEK
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Procurement of goods and services is an activity carried out by Ministries/Institutions/Regional Apparatus which is financed by the APBN/APBD. Implementation of government procurement of goods and services must ensure the creation of legal certainty and provide protection to citizens from a series of arbitrary acts of procurement of goods and services, authority In the implementation of goods and services procurement activities, many irregularities occur, such as criminal acts of corruption. This problem poses a legal threat to Procurement Officials, Users of goods and services as well as Providers of goods and services, both from the budget planning process to planning preparation for procurement of government goods and services, to the process of handing over payments, supervision and accountability. Deviations that occur in the procurement of government goods and services have the potential to harm state finances and give rise to legal uncertainty in the application of sanctions options, whether criminal sanctions, administrative sanctions as well as demands for compensation or civil lawsuits in accordance with applicable legal regulations. There are four legal aspects in the procurement of goods and services, namely State Administration Legal Aspects, Civil Law Aspects, Criminal Law Aspects and Business Competition Legal Aspects. In order to avoid irregularities, during the process of procuring goods and services the government must apply the principles of good governance and apply the principles of procurement of goods and services such as Efficient, Effective, Open and Competitive, Transparent, Fair or non-discriminatory and Accountable
Analisis Yuridis terhadap Penerapan E-Tendering dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Mulyani, Yossy
Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 6 (2025): Edisi Desember 2025
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jumin.v6i6.7701

Abstract

E-tendering merupakan inovasi pengadaan yang ditujukan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, keterbukaan, transparansi, persaingan yang sehat, dan akuntabilitas. Kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan kebutuhan untuk mempercepat proyek konstruksi menjadikan e-tendering sebagai solusi strategis. Namun, implementasinya hanya akan optimal jika didukung oleh kerangka hukum yang jelas dan komprehensif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum implementasi e-tendering dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi, yang dilatarbelakangi oleh tingginya potensi praktik korupsi dalam pemilihan penyedia dan konsultan konstruksi dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu metode analisis dokumen peraturan, literatur, penelitian sebelumnya, dan fenomena empiris yang relevan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sistem e-tendering diatur dan diimplementasikan secara digital, indikasi kolusi dan korupsi masih ditemukan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang menekankan pada peningkatan efektivitas regulasi pengadaan dan penegakan hukum terkait korupsi, khususnya dalam pemilihan penyedia dan konsultan konstruksi.