Manzil, Liizza Diana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENGGUNAAN RAGAM BAHASA WANITA JOSEIGO(女性語) OLEH TOKOH PRIA BON CHAN DAN IVANKOV DALAM SERIAL ANIME ONEPIECE(ワンピース) KARYA EIICHIRO ODA DIANA MANZIL, LIIZZA
GoKen Vol 6, No 1 (2018): Edisi Wisuda Maret 2018
Publisher : GoKen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak                 Bahasa identik dengan masyarakat penutur. Dalam suatu masyarakat terdapat perbedaan bentuk ungkapan atau cara berbicara yang digunakan oleh penutur untuk berkomunikasi dengan lawan tutur yang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah jenis kelamin. Jepang merupakan salah satu negara yang jelas membedakan bahasa berdasarkan jenis kelamin penutur. Di Jepang berdasaran jenis kelamin pengguna bahasanya, gaya bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu bahasa pria danseigo (???) bahasa wanita joseigo (???). Danseigo adalah bahasa yang lazim digunakan oleh pria, sedangkan joseigo merupakan bahasa yang lazim digunakan oleh wanita. Akan tetapi dewasa ini telah terjadi banyak penyimpangan yang dilakukan pengguna bahasa dalam pemakaian danseigo dan joseigo, artinya tidak sedikit wanita yang menggunakan danseigo dan sebaliknya tidak sedikit pula pria yang menggunakan joseigo. Adanya perbedaan bahasa pria dan wanita dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu 1) penggunaan partikel akhir (shuujoshi), dan 2) penggunaan pronomina persona (Ninshoudaimeishi).                 Berdasarkan latar belakang diatas, peneitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dua rumusan masalah yaitu, 1) bentuk penggunaan shuujoshi dan ninshoudaimeshi sebagai penanda ragam bahasa wanita (joseigo) yang digunakan oleh tokoh pria Bon Chan dan Ivankov dalam serial anime One Piece, 2) fungsi penggunaan shuujoshi dan ninshoudaimeshi sebagai penanda ragam bahasa wanita (joseigo) yang digunakan oleh tokoh pria Bon Chan dan Ivankov dalam serial anime One Piece, 3) aspek sosial yang melatarbelakangi penggunaan shuujoshi dan ninshoudaimeishi sebagai penanda ragam bahasa wanita oleh tokoh pria Bon Chan dan Ivankov dalam serial anime One Piece.                 Rumusan masalah pertama untuk penggunaan shuujoshi dijawab dengan menggunakan konsep gabungan dari Chino (1996), Sudjianto (2007), dan Iwabuchi (1951). Sedangkan untuk penggunaan ninshoudaimeishi menggunakan teori Sudjianto (1996). Untuk rumusan masalah kedua dijawab menggunakan teori dari Leech (2011).                 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode yang digunakan adalah metode simak yang dapat disejajarkan dengan metode observasi. Data dari penelitian ini adalah berupa tuturan Bon Chan dan Ivankov yang mengandung ragam bahasa wanita dalam serial anime Onepiece. Dari hasil analisis dan pembahasan dapat diperoleh hasil sebagai berikut.   Bentuk shuujoshi sebagai penanda ragambahasa wanita yang digunakan oleh Bon chan dan Ivankov dalam serial anime Onepiece adalah shuujoshi wa?, kashira???, no?. Dan bentuk ninshoudaimeishi sebagai penanda ragam bahasa wanita yang digunakan oleh Bon chan dan Ivankov adalah atashi ???. Fungsi penggunaan masing-masing shuujoshi yang ditemukan dalam sumber data, sesuai dengan teori gabungan, yaitu Chino, Sudjianto, dan Iwabuchi. Aspek sosial yang melatar belakangi tokoh Bon chan dalam menggunakan ragam bahasa wanita dalam setiap tuturannya adalah hubungan keakrabannya dengan lawan tutur. Aspek sosial yang melatar belakangi tokoh Ivankov dalam menggunakan ragam bahasa wanita dalam setiap tuturannya adalah status sosial dirinya yang dijuluki sebagai seorang ratu dari Kamabakka kingdom.   Kata Kunci: ragam bahasa wanita  joseigo ?????, penggunaan shuujoshi, penggunaan ninshoudaimeishi.   ??  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1?????2????????????????? ?????????????????2??????????????????????ONE PIECE??????????????????????????????????????????????????????????ONE PIECE????????????????????????????????????????????????????????????????????????Chino?1996??Sudjianto (2007)?Iwabuchi (1951)?????????????????????????????????Sudjianto (1996)??????????????????????Leech?2011???????????? ?????????????????????????????SIMAK???????????????????????ONE PIECE?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????Chino?1996??Sudjianto (2007)?Iwabuchi (1951)????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????   ????? : ???????????????????
Urgensi Ilmu Kedokteran Islam dengan Hukum Islam (Studi Identifikasi Deoxrybo Nucleic Acid (DNA) terhadap Sepersusuan) Manzil, Li’izza Diana
Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 12 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (805.444 KB) | DOI: 10.24090/mnh.v12i1.1323

Abstract

One sign of the rapidly growing world of medical science is its success in making one discovery about Deoxrybo Nucleid Acid (DNA). Islam does not prohibit the practice of DNA identification because it can be used in determining the legal status of relative relationships and related marital prohibitions among families because of the similarity of DNA genes between parents and their children. In Islam marriage prohibition can also occur between brothers and sisters. DNA identification can be done between siblings as a result of the presence of gene elements in breast milk. In addition, breast milk can also develop bone and grow meat if breastfeeding at least five times suction. But the results of DNA tests conducted between siblings cannot be more accurate if done to find relationships of parents and children. From this it clearly proves that Islamic medicine has an urgent value to Islamic law. This can be seen from one of its axiology in determining the status of brotherhood.
Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah terhadap Permukiman Sekitar Rel Kereta Api di Kabupaten Empat Lawang Perspektif Siyasah Tanfidziyah monica, deah; frenki, frenki; manzil, li'izza diana
Pagaruyuang Law Journal Volume 9 Nomor 2, Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v9i2.7605

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2024–2044 terhadap permukiman di sekitar rel kereta api serta menilai kesesuaiannya dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perangkat kelurahan, serta masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan tata ruang, dan didukung oleh studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur fiqh siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif Pasal 60 Perda RTRW telah dilaksanakan melalui pengendalian perizinan dan larangan pendirian bangunan baru di kawasan sekitar rel kereta api. Namun, pada tataran empiris masih ditemukan bangunan lama yang tetap berdiri dan dihuni, akibat keterbatasan kewenangan pemerintah daerah, lemahnya pengawasan, kurang optimalnya koordinasi antar instansi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, implementasi kebijakan tersebut telah mencerminkan upaya perlindungan keselamatan jiwa (ḥifẓ al-nafs), tetapi belum sepenuhnya mewujudkan kemaslahatan secara komprehensif karena belum diimbangi dengan perlindungan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi kebijakan melalui koordinasi lintas instansi, pengawasan berkelanjutan, dan pendekatan yang lebih persuasif dan berkeadilan.