Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak: Studi Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Lampung Tengah Perspektif Siyasah Tanfidziyah Resa, Andi; Frenki, Frenki; Alghifari, Abuzar
Jurnal El-Thawalib Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v6i3.15588

Abstract

Child protection is a crucial step in efforts to realize child welfare. The government needs to show greater seriousness in implementing child protection policies, especially related to cases of sexual violence against children. This study aims to determine the extent to which the Central Lampung Regency Government exercises its authority in implementing child protection policies related to Siyasah Tanfidziyah. The type of research is field research conducted at the Women's Empowerment and Child Protection Service of Central Lampung Regency, with a qualitative approach. Primary data are collected through interviews with the Women's Empowerment and Child Protection Service of Central Lampung, as well as with victims and their parents. Secondary data are sourced from books, journals, and other relevant documents. The author's data collection technique uses interview and documentation methods. Furthermore, the data is analyzed using descriptive techniques. Based on the results of the study, the government has taken various steps to prevent violence against children, including through education and socialization to the community about the dangers of sexual violence. However, the implementation of these efforts still faces several obstacles, such as budget limitations that hinder the program's reach to all regions, especially considering the large geographical conditions of Central Lampung Regency. In addition, the low level of public awareness of the importance of child protection, especially from sexual violence, is also a challenge in itself.
Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Hakim Pengawasan dan Pengamatan Berdasarkan Pasal 277 j.o Pasal 280 KUHAP Putra, Farandi Wiryanata; Frenki, Frenki; Vinanda, Olivia Rizka
Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 11, No 1 (2025)
Publisher : Syekh Ali Hasan Ahmad Addary State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v11i1.15315

Abstract

This research discusses the Fiqh Siyasah Analysis of the Role of Supervision and Observation Judges based on Pasal 277 jo Pasal 280 of UU Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHAP) at the Menggala Class IIB District Court of Tulang Bawang Regency. The focus of this study is to evaluate the implementation of the judge's function in supervising the implementation of court decisions and reviewing its suitability with the principles of fiqh siyasah. The research used descriptive qualitative methods with data collection techniques through interviews and documentation. The results showed that the implementation of the duties of supervisory judges and observations in the field still faced obstacles such as limited human resources, lack of technical understanding, and the absence of standardized operational guidelines. In the perspective of fiqh siyasah, this role is a shar'i mandate that aims to maintain substantive justice and protect the rights of prisoners. Optimizing this role is important to ensure the implementation of the law in accordance with sharia and universal values of justice. This research is expected to enrich the study of Islamic law, become an academic reference, and provide practical recommendations to improve the effectiveness of the implementation of Kimwasmat in court.
Why Does Hazardous and Toxic Waste Continue to Pose a Threat to Mulya Asri Village? Habibah, Corrist Fatihal Salwa; Mahmudah, Siti; Frenki, Frenki
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i1.287

Abstract

The management of household hazardous (B3) waste in rural areas continues to face significant challenges related to regulatory frameworks, public awareness, and the integration of Islamic values. This study aims to analyze the role of the Environmental Service in managing hazardous waste and to offer strategic recommendations grounded in existing regulations and the principles of Fiqh Siyasah Tanfidziyah to enhance B3 waste management in Mulya Asri Village, West Tulang Bawang Regency. A qualitative descriptive method was employed, utilizing interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that the implementation of regional policies remains suboptimal, hindered by inadequate infrastructure, limited public education, and insufficient integration of Islamic principles concerning environmental stewardship. The study concludes that improving B3 waste management requires the integration of regional policies with a religiously informed welfare-based approach. It recommends strengthening regulatory frameworks, promoting Islamic-based environmental education, and fostering cross-sector collaboration at the village level.
ASAS-ASAS DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA MENURUT FIQH SIYASAH Frenki, Frenki
ASAS Vol. 8 No. 1 (2016): Asas, Vol. 8, No. 1, Januari 2016
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v8i1.1223

Abstract

Abstrak: Asas-Asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah. Indonesia menganut sistem demokrasi dalam Pemilu. Namun pelaksanaan demokratik-sekuleristik sangat jelas bertentangan dengan aqidah dan syariah Islam. Akan tetapi Allah Maha Tahu dan Maha Hakim untuk memilih jalan menuju keadilan. Apapun jalan yang bisa membawa tegaknya keadilan maka hal itu merupakan bagian dari agama. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut sistem demokrasi bedasarkan asas; bebas, lansung, jujur dan adil untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota. Sedangkan Pelaksanaan Pemilu dalam ketatanegaraan Islam dapat dilihat dalam pemilihan Khulafaur Rasyidun, dimana mereka diangkat menjadi khalifah dengan cara pemilihan. Secara umum dalam ketatanegaraan Indonesia terdapat nilai-nilai ketatanegaraan Islam, hal ini dapat dilihat bahwa konsep musyawarah, persamaan dan keadilan sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun demikian dalam praktik masih terdapat ketidaksesuaian.Kata Kunci: Demokrasi, Pemilu, Fiqh Siyasah.Kata Kunci: Hukum Islam, Zakat, Saudara Kandung.
URGENSI LEMBAGA ARBITRASE SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PILIHAN PARA PENGUSAHA (MERCHANT’S COURT)NEGARA ISLAM PADA PERIODE KLASIKPEMIKIRAN POLITIK MOH. NATSIR TENTANG HUBUNGAN ISLAM DENGAN NEGARA Frenki, Frenki
ASAS Vol. 7 No. 1 (2015): Asas, Vol. 7, No. 1, Januari 2015
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v7i1.1380

Abstract

Abstrak: Persoalan mengenai hubungan Islam dengan negara merupakan isu yang mendominasi perbincangan sejarah umat Islam semenjak abad 9 M sampai abad ke-21 M. Meskipun hampir 11 abad masalah ini dikaji, akan tetapi tidak pernah memberi satu kajian yang dapat diterima dan disepakati secara bersama. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya penjelasan secara tegas baik al-Quran maupun al-Hadits sebagai sumber utama hukum Islam, sehingga terkesan bahwa Islam memberi kebebasan bagi munculnya ragam interprestasi dalam memahaminya. Tulisan ini akan membahas sejauhmana hubungan Islam dengan negara menurut perspektif Moh. Natsir yang merupakan seorang tokoh politik Islam di Indonesia. Pemikiran politik Natsir banyak dipengaruhi oleh gurunya Agus Salim dan sering sekali dalam perjuangan politiknya sebagai "Salimisten". Natsir berpendapat bahwa Islam dan negara tidak dapat dipisah. Islam menurutnya bukan sekedar bentuk format atau simbol, tetapi esensi dari ajaran Islam itu merupakan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara..
POLITIK HUKUM DAN PERANNYA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA PASCA REFORMASI Frenki, Frenki
ASAS Vol. 3 No. 2 (2011): Asas, Vol. 3, No. 2, Juni 2011
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/asas.v3i2.1662

Abstract

Abstak: Semenjak Indonesia merdeka hingga reformasi bangsa Indonesia belum memiliki sistem hukum yang murni bersumber dari nialai-nilai sosial budaya bangas Indonesia sendiri tetapi memanfaatkan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Kendati demikian upaya pembenahan hingga saat ini senantiasa dilakukan dengan cara memperbaiki, mengganti atau menyempurnakan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang banyak pihak menilai ada pasal yang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dengan mengganti hukum yang baru yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sesuai dengan perkembangan Indonesia saat ini. Sejalan dengan itu, politik hukum sangat berperan bagi penguasa atau pemerintah untuk membangun hukum nasional di Indonesia yang dikehendaki.Peran politik hukum terhadap pembangunan hukum nasional di indonesia tidak bisa dilepas dari kontek sejarah. Sepanjang sejarah Negara Republik Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian (bedasarkan periode sistem politik) antara politik yang demokratis dan politik otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan politik itu, karakter produk hukum juga berubah. Terjadinya perubahan itu karena hukum merupakan produk politik, maka karakter produk hukum berubah jika politik yang melahirkannya berubah. Pada masa reformasi 1998 misalnya terjadi perubahan pada berbagai undang-undang, seperti undang-undang tentang partai politik, pemilu dan Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD dan lain-lain. Selain itu perubahan juga terjadi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni penghapusan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan rakyat (Tap MPR) dan perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Kata Kunci : Politik Hukum, Pembangunan Hukum, Reformasi
Analisis Politisasi Identitas dalam Kontestasi Politik pada Pemilihan Umum di Indonesia Frenki, Frenki
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 1 (2021): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v1i1.8540

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politisasi identitas dalam kompetisi pada pemilu di Indonesia. Politisasi identitas tersebut berupa mempolitisir simbol-simbol agama dan etnis sebagai alat politiknya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, bersifat deskriptif analisi, dari sumber data primer dan sekunder, data dikumpulkan mengunakan riset kepustakaan (library research), data dilolah melalui editing, coding, dan sistematizing, kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan cara berfikir deduktif. Adapun hasil dari penilitian ini adalah bahwa para kandidat yang ikut serta dalam kontestansi politik  pada pemilu berkemungkinan menang manakalah memiliki tiga modal utama yaitu modal sosial, modal politik dan modal ekonomi. Namun, modal sosial yang dimiliki tersebut banyak disalahgunakan untuk menjatuhkan lawan politiknya. Politisasi identitas agama dan etnis minoritas dianggap efektif bagi para kandidat untuk memperoleh dukungan dari masyarakat beragama dan etnis mayoritas. Praktik politisasi identitas senantiasa muncul pada tahun politik, baik itu pada tingkat pemilihan kepala daerah bahkan pemilihan presiden. Permasalahan praktik politisasi identitas pada pemilu di Indonesia patut dicermati, karena praktik tersebut berpotensi mengarah pada dampak yang berlawanan dengan tujuan demokrasi dan menjurus pada perpecahan yang menyebabkan terjadinya instabilitas politik dan disintegrasi bangsa Indonesia. Untuk itu, para kandidat  yang terlibat dalam kontesrtasi pilitik pada pemilu hendaknya memiliki kesadaran yang tinggi dan lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dari daripada kepentingan politik sesaat.
The Dominance of Coalitions and the Weakening of the Opposition: Implications for the Principle of Checks and Balances Post-2019 Election Frenki, Frenki; Pradikta, Hervin Yoki
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 2 (2024): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v4i2.25813

Abstract

Indonesia, as a democratic state, requires the existence of an opposition to perform the functions of oversight, control, and criticism of the government. However, political realities reveal that many party elites prefer to form coalitions by placing their trusted allies in the cabinet rather than serving as the opposition. This study examines the state of coalitions and opposition in parliament following the 2019 General Election and their implications for the principle of checks and balances. It employs a normative method with a statutory and conceptual approach, analyzing secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials descriptively. The findings indicate that major political parties that previously acted as opposition during the 2019 General Election joined the government coalition. This situation strengthened the government's position in formulating policies with minimal resistance. Conversely, the opposition seized this opportunity to secure positions within the government. Although the principle of checks and balances continues to function post-2019, it has proven ineffective due to the limited number of opposition parties. Consequently, government-proposed legislation is frequently passed without significant debate in parliament. This reality negatively impacts Indonesia's democracy, reducing the effectiveness of oversight over executive power. The study concludes that the dynamics of coalitions and opposition post-2019 General Election have weakened the principle of checks and balances, ultimately jeopardizing the quality of democracy in Indonesia.
Why Does Hazardous and Toxic Waste Continue to Pose a Threat to Mulya Asri Village? Habibah, Corrist Fatihal Salwa; Mahmudah, Siti; Frenki, Frenki
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i1.287

Abstract

The management of household hazardous (B3) waste in rural areas continues to face significant challenges related to regulatory frameworks, public awareness, and the integration of Islamic values. This study aims to analyze the role of the Environmental Service in managing hazardous waste and to offer strategic recommendations grounded in existing regulations and the principles of Fiqh Siyasah Tanfidziyah to enhance B3 waste management in Mulya Asri Village, West Tulang Bawang Regency. A qualitative descriptive method was employed, utilizing interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that the implementation of regional policies remains suboptimal, hindered by inadequate infrastructure, limited public education, and insufficient integration of Islamic principles concerning environmental stewardship. The study concludes that improving B3 waste management requires the integration of regional policies with a religiously informed welfare-based approach. It recommends strengthening regulatory frameworks, promoting Islamic-based environmental education, and fostering cross-sector collaboration at the village level.
Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak: Studi Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Lampung Tengah Perspektif Siyasah Tanfidziyah Resa, Andi; Frenki, Frenki; Alghifari, Abuzar
Jurnal El-Thawalib Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v6i3.15588

Abstract

Child protection is a crucial step in efforts to realize child welfare. The government needs to show greater seriousness in implementing child protection policies, especially related to cases of sexual violence against children. This study aims to determine the extent to which the Central Lampung Regency Government exercises its authority in implementing child protection policies related to Siyasah Tanfidziyah. The type of research is field research conducted at the Women's Empowerment and Child Protection Service of Central Lampung Regency, with a qualitative approach. Primary data are collected through interviews with the Women's Empowerment and Child Protection Service of Central Lampung, as well as with victims and their parents. Secondary data are sourced from books, journals, and other relevant documents. The author's data collection technique uses interview and documentation methods. Furthermore, the data is analyzed using descriptive techniques. Based on the results of the study, the government has taken various steps to prevent violence against children, including through education and socialization to the community about the dangers of sexual violence. However, the implementation of these efforts still faces several obstacles, such as budget limitations that hinder the program's reach to all regions, especially considering the large geographical conditions of Central Lampung Regency. In addition, the low level of public awareness of the importance of child protection, especially from sexual violence, is also a challenge in itself.