<![CDATA[Artikel ini menganalisis kompleksitas pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam konteks properti. Eksekusi hak tanggungan yaitu proses hukum yang melibatkan penjualan properti yang dijaminkan sebagai jaminan utang apabila peminjam gagal membayar kewajiban finansialnya. Penelitian ini fokus pada tiga faktor kompleksitas utama dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, yaitu kesulitan eksekusi, ketidakseimbangan informasi, birokrasi, dan kepemilikan properti. Penelitian menggunakan pendekatan analisis yuridis normative untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor kompleksitas pelaksanaan eksekusi hak tanggungan. Hasil penelitian: (1) kesulitan eksekusi mengacu pada tantangan yang dihadapi dalam menjalankan proses eksekusi yang efektif dan efisien. Faktor-faktor seperti perlindungan hukum bagi pihak peminjam, perlawanan dari pihak yang berkepentingan, dan hambatan teknis dapat mempengaruhi kelancaran proses eksekusi; (2) ketidakseimbangan informasi dapat mempengaruhi efisiensi eksekusi hak tanggungan. Pihak kreditur mungkin memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi mengenai properti dan kondisi keuangan peminjam, sementara pihak peminjam mungkin memiliki keterbatasan dalam memperoleh informasi tersebut. Ketidakseimbangan ini dapat mengakibatkan proses eksekusi yang tidak adil dan merugikan salah satu pihak; dan (3) birokrasi juga merupakan faktor kompleksitas dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan. Proses hukum dan administratif yang kompleks dapat memperlambat dan menghambat pelaksanaan eksekusi. Beban administratif dan persyaratan formal dapat mempengaruhi efisiensi dan biaya pelaksanaan eksekusi.]]>
