Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila Nur Anita, Derta; Ubaidillah, M. Bahtiar; Swandana, Irwan; Khusumawati, Titik
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan merupakan hal yang sakral, ditujukan untuk membangun keluarga dalam sebuah rumah tangga dengan bahagia dan kekal, berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan perkawinan merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh umat manusia. Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai tatanan dan aturan dalam menjalankan negaranya, karena itulah terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai Perkawinan dan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam sehingga terdapat aturan lain yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan termasuk pada urusan perkawinan.
Penguatan Literasi Hukum Administrasi Pemerintahan sebagai Upaya Pencegahan Sengketa Tata Usaha Negara bagi Perangkat Desa Padi Kabupaten Mojokerto Nur Anita, Derta; Faqih, Muhammad; Sarbini, Sarbini; Budi Prasetyo, Hascaria; Prima, Jaka
Komunitas: Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol. 4 No. 2 (2026): Mei : Komunitas : Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Tanaman Dan Hewani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/komunitas.v4i2.418

Abstract

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa memperoleh kewenangan atributif yang lebih luas, sehingga berimplikasi pada meningkatnya potensi terjadinya sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Berbagai pembatalan keputusan pemerintah desa oleh pengadilan pada umumnya dipengaruhi oleh masih rendahnya pemahaman aparatur desa mengenai hukum administrasi pemerintahan, khususnya terkait prosedur administrasi dan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan kapasitas serta kesadaran hukum (legal awareness) perangkat Desa Padi, Mojokerto, sebagai upaya mitigasi terhadap risiko sengketa TUN. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta analisis studi kasus sengketa administrasi desa. Tingkat efektivitas kegiatan diukur melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test peserta. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman aparatur desa yang signifikan, ditandai dengan kenaikan nilai rata-rata dari 22,5% menjadi 82,5% atau meningkat sebesar 60%. Selain itu, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai karakteristik Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang akuntabel serta pentingnya kepatuhan terhadap prosedur administrasi guna meminimalkan risiko pembatalan keputusan oleh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan demikian, kegiatan ini menegaskan bahwa penguatan literasi hukum administrasi pemerintahan merupakan langkah preventif yang strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, tertib hukum, dan lebih adaptif terhadap potensi sengketa administrasi di masa mendatang.