Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Royvaldo
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Notaris dan PPAT Dalam Penerapan PMPJ Sebagai Upaya Pencegahan Transaksi Keuangan Mencurigakan Anugrah, Dikha; Royvaldo
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 2 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v11i2.y2024.46261

Abstract

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki peran penting sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik dan menjaga kerahasiaan dokumen sesuai Peraturan Jabatan. Namun, dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, mereka juga diharuskan menjadi pelapor dan menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Rumusan masalah bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum terhadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sebagai pihak pelapor atas transaksi keuangan mencurigakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan dan perlindungan hukum terhadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pelapor transaksi keuangan mencurigakan. Dalam metodologi penelitian, pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode Yuridis-Normatif. Penelitian ini mencakup studi kepustakaan, studi lapangan, serta pengumpulan data primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai prinsip mengenali pengguna jasa oleh Notaris dan PPAT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 dan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016. Perlindungan hukum terhadap mereka termasuk Majelis Kehormatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia, dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta, serta berbagai Undang-Undang terkait Tindak Pidana Pencucian Uang. Simpulan, sudah ada pengaturan dan perlindungan hukum yang mengatur peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta tanah sebagai pelapor. Namun, disarankan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan memastikan bahwa Notaris dan PPAT membuat akta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Sosialisasi Hukum Pencegahan Tindak Pidana Asusila di Desa Cineumbeuy Kuningan Royvaldo; Dadan Hermansyah; Holillah Romdhona; Wulan Cahyaningsih; Sopia Rahma; Budiman, Haris; Suwari Akhmaddhian; Iman Jalaludin Rifai
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 8 No. 02 (2025): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v8i02.11925

Abstract

The development of modern society has led to the development of crime which includes types and dimensions that did not previously exist. The more modern society is, the more modern the methods, techniques and methods of crime committed by the perpetrators. Society in general views decency as a form of deviation or crime, because it is contrary to the laws and norms that exist in society. Legal protection for child victims of sexual crimes in abstract form is regulated, among other things, in the Criminal Code. Formulation of moral crimes in the Criminal Code which can be used as a basis for ensnaring perpetrators. Implementation of legal education activities for the community of Cineumbeuy Village to increase community knowledge regarding the dangers of immoral crimes. The event was held in Cineumbeuy Village, Lebakwangi District, Kuningan Regency, precisely at the Cineumbeuy Village Multipurpose Building. In an effort to realize the principles of the rule of law in social and state life, the role and function of advocates as a free, independent and responsible profession is important, alongside judicial institutions and law enforcement agencies such as the police and prosecutors. Through the legal services provided, advocates carry out their professional duties to uphold justice based on the law for the benefit of the justice-seeking community, including efforts to empower the community to realize their fundamental rights before the law. The obligation to defend and provide legal assistance to poor people or groups by the lawyer profession is in line with the principles of justice for all and equality before the law and the right to be accompanied by an advocate without exception.
Co-Authors Dadan Hermansyah Dikha Anugrah Gios Adhyaksa Holillah Romdhona Iman Jalaludin Rifai Sopia Rahma Suwari Akhmaddhian Wulan Cahyaningsih