Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Sopia Rahma
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA SKIMMING MELALUI INTERNET (Studi Putusan No. 569/Pid.Sus/2022/PN Btm dan Putusan No. 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk) Sopia Rahma; Romi Asmara; Hidayat
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 2 (2025): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i2.21710

Abstract

Maraknya tindak pidana skimming di Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2022/PN Btm dan Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk, di mana kedua hakim memutus perkara dengan menggunakan dasar hukum yang berbeda, yakni Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Transfer Dana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kualifikasi perbuatan pidana para terdakwa serta mempertimbangkan dasar hukum yang digunakan hakim dalam kedua putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka, dokumen, dan internet, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan teknik interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan para terdakwa memenuhi unsur tindak pidana, baik secara objektif maupun subjektif, seperti adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, ancaman pidana, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pertimbangan hakim juga memperhatikan aspek keadilan dan masa depan terdakwa, khususnya yang dinilai masih memiliki kesempatan memperbaiki diri, tanpa mengabaikan pertimbangan yuridis dan normatif. Kesimpulannya, perbedaan dasar hukum dalam dua putusan tersebut menunjukkan perlunya kejelasan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana skimming, terlebih yang melibatkan warga negara asing. Disarankan adanya aturan khusus dan penerapan hukum yang lebih tegas terhadap warga negara asing pelaku skimming, mengingat tingginya keterlibatan mereka dalam kejahatan ini di Indonesia.
Sosialisasi Hukum Pencegahan Tindak Pidana Asusila di Desa Cineumbeuy Kuningan Royvaldo; Dadan Hermansyah; Holillah Romdhona; Wulan Cahyaningsih; Sopia Rahma; Budiman, Haris; Suwari Akhmaddhian; Iman Jalaludin Rifai
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 8 No. 02 (2025): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v8i02.11925

Abstract

The development of modern society has led to the development of crime which includes types and dimensions that did not previously exist. The more modern society is, the more modern the methods, techniques and methods of crime committed by the perpetrators. Society in general views decency as a form of deviation or crime, because it is contrary to the laws and norms that exist in society. Legal protection for child victims of sexual crimes in abstract form is regulated, among other things, in the Criminal Code. Formulation of moral crimes in the Criminal Code which can be used as a basis for ensnaring perpetrators. Implementation of legal education activities for the community of Cineumbeuy Village to increase community knowledge regarding the dangers of immoral crimes. The event was held in Cineumbeuy Village, Lebakwangi District, Kuningan Regency, precisely at the Cineumbeuy Village Multipurpose Building. In an effort to realize the principles of the rule of law in social and state life, the role and function of advocates as a free, independent and responsible profession is important, alongside judicial institutions and law enforcement agencies such as the police and prosecutors. Through the legal services provided, advocates carry out their professional duties to uphold justice based on the law for the benefit of the justice-seeking community, including efforts to empower the community to realize their fundamental rights before the law. The obligation to defend and provide legal assistance to poor people or groups by the lawyer profession is in line with the principles of justice for all and equality before the law and the right to be accompanied by an advocate without exception.
Co-Authors Dadan Hermansyah Gios Adhyaksa Hidayat Holillah Romdhona Iman Jalaludin Rifai Romi Asmara Royvaldo Suwari Akhmaddhian Wulan Cahyaningsih