<![CDATA[uasaan dan kepemilikan tanah yang resmi merupakan hal yang terpenting, untuk menghindari berbagai macam masalah mengenai sengketa agrarian dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan, manfaat serta kendala dalam redistribusi tanah obyek landreform di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe penelitian ini jg dikaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan No.05 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan tekhnik wawancara, dan observasi. Wawancara dilakukan untuk mengungkap data mengenai pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform dan hambatan yang terjadi dilapangan pada saat diadakannya redistribusi. Studi dokumentasi ini digunakan peneliti untuk melengkapi data yang ada. Metode Analisis Data yang digunakan adalah model analisis kualitatif karena penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan tentang Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform meliputi Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform diantaranya masih banyaknya tanah-tanah redistribusi yang tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku khususnya UU No.05 Tahun 1960 dan banyaknya tanah-tanah redistribusi belum didaftarkan ke kantor pertanahan serta kurangnya partisipasi masyarakat pada saat dilaksanakan redistribusi.]]>
