Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesian Research Journal on Education Innovative: Journal Of Social Science Research
Hartono, Hasim
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Dentistry Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Program “Sustainable Development Goals (SDGs)” pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kabupaten Konawe) Hartono, Hasim
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 6 No. 2 (2023): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (178.702 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v6i2.1634

Abstract

Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Adanya kebijakan pemerintah mengenai pengalokasian anggaran Dana Desa (DD) membawa dampak perubahan bagi pelaksanaan pembangunan. Dampak perubahan tersebut diarahkan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia sampai pada pemanfaatan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian desa. Situasi pelaksanaan pembangunan terkhusus pada penggunaan anggara DD secara teknis berubah sangat drastis sejak adanya bencana nonalam “Pandemi Covid-19” yang mewajibkan desa untuk mengalokasikan sebagian anggarannya pada pencegahan dan penanggulangan covid-19. Sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana desa diberikan kewenangan secara penuh untuk menentukan secara mandiri kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan keputusan musyawarah desa dengan prinsip berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan. Untuk mempercepat pencapaian program Sustainable Development Goals (SDGs), Kementerian Desa dan PDTT mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan DD yang prioritasnya meliputi: (1) pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa; (2) program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan (3) mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa. Presiden mengeluarkan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun 2022 yang didalamnya termasuk rincian penggunaan DD.
Penyuluhan Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Non Litigasi di Kec. Uepai Kab. Konawe Ariadi, Agus; Lahadi, Jaya Satria; Saranani, Abdul Mutalib; Misnar, Siti; Harlita, Harlita; Hartono, Hasim
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v5i4.10864

Abstract

Permasalahan tanah atau konflik agraria menjadi isu nasional yang sangat memperihatinkan menjadi skala prioritas untuk diselesaikan, kehadiran pemerintah untuk menyelesaikan khususnya bidang pertanahan seperti mengacu pada Undang-undang No 51/Prp/1960 di berikan kewenagan kepada para bupati/ walikota untuk secara arif dan bijaksana menyelesaikan sengketa tanah yang dikauasai secara illegal  diperlukan bentuk lain (alternatif) untuk menyelesaikan sengketa pertanahan di negara ini khususnya seperti yang terjadi di daerah Kabupaten Konawe yang merupakan bagian pemekaran sebelumnya dati II Kendari Sulawesi Tenggara persoalan yang terjadi di daerah ini khususnya di kec. Uepai yaitu adanya saling klaim antara Masyarakat lokal dan Masyarakat transmigrasi terkait masalah persoalan tanah,  sehingga perlu diupayakan  penyelesaian berupa solusi penanganan dengan segera dan tuntas. Tujuan Pengabdian Masyarakat adalah meningkatkan pengetahuan dengan memberikan penyuluhan tentang kebijakan hukum penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan melalui jalur non litigasi kegiatan ini dilakukan dengan memberikan penyuluhan untuk dapat memberian pemahaman dan wawasan kepada Masyarakat terhadap perlindungan hukum khususnya bidang pertanahan baik presfektif pidana maupun perdata,Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini yaitu ceramah (Luring/Tatap muka), Diksusi,  Tanya Jawab, dan Metode interaktif hasil dari pengabdian ini menunjukan bahwa peningkatan dan respon warga Masyarakat atau peserta penyuluhan adanya peningkatan pengetahuan dan kaingin tahuan Masyarakat dengan bentuk respon yang positif pada saat kegiatan dilaksanakan
Urgensi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 terhadap pelaksanaan APBN di Kementerian/Lembaga Tahun 2025 Hartono, Hasim
Indonesian Research Journal on Education Vol. 5 No. 1 (2025): Irje 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v5i2.2327

Abstract

Urgency of Presidential Instruction Number 01 of 2025 on the Implementation of the State Budget in Ministries/Institutions in 2025, This study aims to determine the supporting factors for the budget efficiency program and to determine the impact on the implementation of the State Budget in the Ministry and Institution environment. This study uses a normative legal method. This study will examine in depth the relevant legal texts, including laws, government regulations, and related policies. The results obtained from this study are that Presidential Instruction Number 01 of 2025 is a strategic step by the government in managing state spending more effectively, while reducing the fiscal deficit which is projected to reach IDR 616.2 trillion or 2.53 percent of GDP. The government's budget efficiency in 2025 includes cutting ministry and institution spending by IDR 256.1 trillion and cutting transfers to regions by IDR 50.59 trillion, according to the Minister of Finance's Letter Number S-37/MK.02/2025. The 2025 budget efficiency is supported by several factors, including: Paying maturing foreign debt; The Free Nutritious Meal Program (MBG) which absorbs a large budget and the Flexible Work System implemented in several ministries and institutions. Budget Efficiency for Ministries and Institutions has an impact on spending items, including reducing the cost of office stationery, business travel, vehicle rentals, and ceremonial activities. The 2025 budget efficiency has a significant impact on various investment sectors, especially infrastructure, hospitality, tourism, and consumer goods.
Evaluasi Tentang Redistribusi Tanah Obyek Landreform Berdasarkan Undang-Undang No. 05 tahun 1960 Di Kelurahan Puosu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Ishak, Alfian; Hartono, Hasim; Saputra, Yoko Slamet
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8567

Abstract

uasaan dan kepemilikan tanah yang resmi merupakan hal yang terpenting, untuk menghindari berbagai macam masalah mengenai sengketa agrarian dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan, manfaat serta kendala dalam redistribusi tanah obyek landreform di Kelurahan Puosu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe penelitian ini jg dikaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan No.05 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan tekhnik wawancara, dan observasi. Wawancara dilakukan untuk mengungkap data mengenai pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform dan hambatan yang terjadi dilapangan pada saat diadakannya redistribusi. Studi dokumentasi ini digunakan peneliti untuk melengkapi data yang ada. Metode Analisis Data yang digunakan adalah model analisis kualitatif karena penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan tentang Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, ditemukan bahwa dalam pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform meliputi Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan redistribusi tanah objek landreform diantaranya masih banyaknya tanah-tanah redistribusi yang tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku khususnya UU No.05 Tahun 1960 dan banyaknya tanah-tanah redistribusi belum didaftarkan ke kantor pertanahan serta kurangnya partisipasi masyarakat pada saat dilaksanakan redistribusi.
Co-Authors Ariadi, Agus Harlita Harlita Ishak, Alfian Lahadi, Jaya Satria Misnar, Siti Saputra, Yoko Slamet Saranani, Abdul Mutalib