Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Praktek Korupsi Dalam Implementasi Otonomi Khusus Di Papua Bao, Bonefasius; Paramma, PRT; Nurak, Anitha; Ayomi, Hendrik Vallen
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8675

Abstract

Penelitian ini berawal dari marak dan masifnya perilaku para elit menjarah uang rakyat sejak pemberlakuan Otonomi Khusus di Papua. Hal ini diakibatkan dari Implementasi tatakelola pemerintahan yang belum maksimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara pelaksanaan otonomi khusus di Papua dan praktek korupsi pada sistem birokrasi pemerintahan daerah pasca pemberlakuan otonomi khusus. Distribusi kewenangan politik dan pemerintahan diikuti desentralisasi fiskal yang besar berdampak pada organisasi pemerintahan karena aliran deras dana pusat tidak terawasi secara efektif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara mendalam. Informan-informan dipercaya mampu menjelaskan penyebab koruptif elit Papua di era otonomi khusus dalam birokrasi pemerintahan. Hasil penelitian menunjukan kemanfaatan dana otonomi khusus belum berkontribusi positif bagi masyarakat Papua. Trend praktek korupsi dalam birokrasi pemerintahan terus menampakan gejala yang buruk dan masif. Ironi memang, di satu sisi dana triliunan rupiah digelontorkan ke Papua, di sisi lain rakyat belum juga keluar dari lingkaran kemiskinan, keterbelakangan dan lainnya. Pengelolahan bantuan Dana Otonomi Khusus bagi masyarakat Papua diwarnai dengan nilai-nilai nepotisme. Hal ini muncul ketika pemangku kepentingan hanya memprioritaskan dirinya, kelompok dan golongannya. Tata kelola pemerintahan (good governance) yang baik dan bersih, tidak terlaksana karena masih maraknya budaya ucapan terima kasih yang bertentangan dengan norma etik dalam pelayanan publik. Adanya ketidakpercayaan (distrust) publik terhadap pemerintah dan elit politik. Hal ini terjadi karena banyaknya para pemimpin dan elit di Papua tersandung kasus korupsi.
E-Government Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Bao, Bonefasius; Paramma, PRT; Nurak, Anitha; Ayomi, Hendrik Vallen
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14077

Abstract

Dunia seperti dilipat, manakala teknologi komunikasi dan informasi menjadi medium dan mantra sakti bagi berbagai kehidupan manusia. Dunia digital seperti menelanjangi kita, sebab bisa menyusup kemana-mana. Tulisan ini hendak dengan secara sederhana memberiikan penjelasan dan atau gambaran mengenai peran teknologi digital dalam system pemerintahan. Metode penulisan ini adalah kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka. Data dihimpun dari berbagai sumber yang kompatibel dengan realitas kajian yang bisa berupa jurnal ilmiah, buku, gambar, dan sumber lain yang mendukung. Data dipilah dan dipilih untuk selanjutnya dianalisis dengan seksama sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab pertanyaan. Hasil penelitian mendapatkan bahwa : (1) Partisipasi masyarakat dalam control system pemerintahan lebih mudah, (2) Keterbukaan pengelolaan pemerintahan menjadi lebih nyata sehingga kemungkinan untuk memberikan masukan dan kritik serta saran semakin gampang, (3) Tata kelola pemerintahan semakin akuntabel dan transparan karena dukungan teknologi yang bisa memberikan kecepatan akses.