Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.042
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politika: Jurnal Ilmu Politik Journal on Education Jurnal Dinamis Community Empowerment Innovative: Journal Of Social Science Research Journal OF Poltica Governo Abdimas Dinamis
Bonefasius Bao
Universitas Sains Dan Tekonologi Jayapura
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
KUATNYA KEKUASAAN ONDOAFI DI TENGAH MASYARAKAT URBAN (Studi Tentang Kekuasaan Ondoafi di Kota Jayapura Papua) BONEFASIUS BAO, BONEFASIUS BAO
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 2 (2010): Politika: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.621 KB) | DOI: 10.14710/politika.1.2.2010.46-58

Abstract

AbstractThis paper aims to find out Ondoafi in the capital to actualize its power, and care for it so thepower of capital in the middle of an urban community. The result can understand the practice ofpower in traditional society is changing.There are three power capital Ondoafi namely social capital, symbolic and material. Assumingthe persistence of capital even living in urban areas had to survive because they have the ability tomanage symbols, manage social relationships and manage the economy. Allegations were provenbecause of the discussion about the workings of the three capital Ondoafi power, can be in the knowthat Ondoafi respond to change with the actualization of such capital through a revitalization strategy,adaptation and repositioningThose capitals is not working alone but comes along. Ondoafi convert into equity capital oneanother so that there is a logical relationship with his rule. Capital-capital is reproduced andexchanged with each other. In practice the power to show how the three capital Ondoafi able tomanage its power to make strategic changes. Ondoafi thus becomes very important and strategic foranyone who needs it.Keyword : power, revitalitation, adaptation, reposition.
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG DI KABUPATEN KEEROM Bonefasius BAO
DINAMIS Vol 16 No 2 (2019): Dinamis
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menegaskan komitmen politik dan konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menjadi landasan yang kokoh dalam menciptakan masyarakat adil dan makmur. Penelitian ini untuk memotret komitmen pemerintah Kampung dalam mengimplementasikan UU Desa (dan regulasi lain yang mengikutinya) dengan akuntabel. Tujuan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui dan menganalisa proses pengelolaan program Alokasi Dana Kampung yang akuntabel pada masing-masing Kampung di Kabupaten Keerom pada Tahun Anggaran 2018. Adapun metode yang dipakai adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih oleh penulis sebagai metode untuk membedah permasalahan mengenai pengelolaan dana desa tahun 2018 di Kabupaten Keerom dengan rujukan beberapa Desa sebagai sampel yang penulis pilih sebagai unit analisis karena merupakan objek organisasi yang diteliti penuh dan mengkhusus oleh peneliti. Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dikaji dari aspek tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil analisis atas regulasi dan temuan di lapangan, terdapat beberapa potensi masalah atas hasil implementasi UU tersebut. Potensi masalah dalam kajian ini terbagi ke dalam 4 (empat) bagian yakni potensi masalah dalam regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan dan sumber daya manusia. Keseluruhan temuan dalam kajian ini menghasilkan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh berbagai pihak terkait dengan menyusun rencana tindak dan menindaklanjuti penerapan dari rencana tindak tersebut.
POTRET MASYARAKAT MISKIN DI DAERAH KAYA SUMBER DAYA ALAM Bonefasius Bao; Apner Siang
DINAMIS Vol 2 No 12 (2014): DINAMIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Keerom merupakan sebuah daerah otonom, yang jumlahpenduduk miskinnya cukup tinggi, jika membandingkannya dengan beberapa daerahlain di Provinsi Papua. Berdasarkan data BPS tahun 2011, Kabupaten Keerommasuk dalam kategori wilayah termiskin 24 dari 29 kabupaten/kota yang ada diProvinsi Papua, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 11,4 ribu orang atau21,98% dari jumlah penduduknya sebanyak 50.043 jiwa.Studi tentang implementasi kebijakan ini dimaksudkan untuk mengukur duahal penting, pertama, bagaimana potret context dan content kebijakanpenanggulangan kemiskinan? dan yang kedua, sejauhmana capaian tujuanimplementatif program Bantuan Keuangan Kepada Kampung (BK3) dalam rangkamewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.Berdasarkan data yang dihimpun dan kemudian dianalisis, maka tujuanBantuan Keuangan Kepada Kampung (BK3) khususnya mengenai kemandirianmasyarakat menunjukan adanya peningkatan yang cukup signifikan, di manaterdapat adanya potret partisipasi warga yang sangat bergairah dalam melaksanakanseluruh tahapan kegiatan, kaum marjinal menjadi lebih berdaya, kapasitasmasyarakat dalam mengelolah sumberdaya yang dimiliki juga meningkat. Sementaraitu, kesejahteraan masyarakat pada tingkatan yang paling sederhana dapatdikatakan cukup meningkat, jika ukurannya adalah akses ekonomi, infrastruktur,akses pendidikan dan kesehatan cukup siginifikan. Sementara itu, dalam kurunwaktu empat tahun pelaksanaan program Bantuan Keuangan Kepada Kampung(BK3) tahun 2010-2014, secara de jure (data BPS), upaya pengurangan angkakemiskinan belum tercapai, (karena diduga ada muatan kepentingan), namun secarade facto, sesungguhnya program ini telah mengurangi angka kemiskinan.
Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik di Kota Jayapura Bonefasius Bao; Hendrik Vallen Ayomi; Hendry Bakri; Peliman Ndibau
Journal on Education Vol 5 No 2 (2023): Journal on Education: Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v5i2.1113

Abstract

Acceleration of improving public services using a digitalization approach in the industrial era 4.0 is something that is no longer commonplace. The government as a public service provider is expected to be able to take advantage of these technological advances, to increase its ability to process, manage, distribute and distribute information and public services. The implementation of this electronic-based government is carried out to improve the quality of public services that are effective, efficient, transparent and accountable. As a barometer of governance in Papua Province, the City of Jayapura is expected to be a role model in e-Government-based public service governance. Therefore, this study aims to describe the implementation of e-Government in relation to openness of public services in Jayapura City. The research methodology used in this research is descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews. Data analysis used in this study includes data collection, data presentation, data reduction, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the Jayapura city government has made efforts to utilize electronic-based public services, although it has not been maximized.
Analisis Praktek Korupsi Dalam Implementasi Otonomi Khusus Di Papua Bonefasius Bao; PRT Paramma; Anitha Nurak; Hendrik Vallen Ayomi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8675

Abstract

Penelitian ini berawal dari marak dan masifnya perilaku para elit menjarah uang rakyat sejak pemberlakuan Otonomi Khusus di Papua. Hal ini diakibatkan dari Implementasi tatakelola pemerintahan yang belum maksimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara pelaksanaan otonomi khusus di Papua dan praktek korupsi pada sistem birokrasi pemerintahan daerah pasca pemberlakuan otonomi khusus. Distribusi kewenangan politik dan pemerintahan diikuti desentralisasi fiskal yang besar berdampak pada organisasi pemerintahan karena aliran deras dana pusat tidak terawasi secara efektif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara mendalam. Informan-informan dipercaya mampu menjelaskan penyebab koruptif elit Papua di era otonomi khusus dalam birokrasi pemerintahan. Hasil penelitian menunjukan kemanfaatan dana otonomi khusus belum berkontribusi positif bagi masyarakat Papua. Trend praktek korupsi dalam birokrasi pemerintahan terus menampakan gejala yang buruk dan masif. Ironi memang, di satu sisi dana triliunan rupiah digelontorkan ke Papua, di sisi lain rakyat belum juga keluar dari lingkaran kemiskinan, keterbelakangan dan lainnya. Pengelolahan bantuan Dana Otonomi Khusus bagi masyarakat Papua diwarnai dengan nilai-nilai nepotisme. Hal ini muncul ketika pemangku kepentingan hanya memprioritaskan dirinya, kelompok dan golongannya. Tata kelola pemerintahan (good governance) yang baik dan bersih, tidak terlaksana karena masih maraknya budaya ucapan terima kasih yang bertentangan dengan norma etik dalam pelayanan publik. Adanya ketidakpercayaan (distrust) publik terhadap pemerintah dan elit politik. Hal ini terjadi karena banyaknya para pemimpin dan elit di Papua tersandung kasus korupsi.
Community empowerment through the utilization of coconut sap into bioethanol in Sabron Sari Village, Jayapura Regency Hendry Y. Nanlohy; Helen Riupassa; Bonefasius Bao; Susi Marianingsih
Community Empowerment Vol 8 No 7 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/ce.9589

Abstract

The negative impact that can arise with the increase in the population of Papua and limited land for jobs in rural areas, and the use of natural resources that have not been maximized is the occurrence of unemployment. The existence of abundant coconut plants in the Sabron Sari Village, Jayapura Regency, has vast natural potential. However, the reality is that it has not been appropriately utilized so far, especially as an energy source. This community service aims to utilize coconut sap into bioethanol as an alternative fuel to replace kerosene. The method used in this program is socialization and training on the benefits and potential of coconut plants as an alternative fuel source, the process of making bioethanol, and its use on stoves. The results obtained from this program show that the people of Sabron Sari village have a new perspective on the potential of coconut plants and can have excellent skills and abilities in producing household-scale bioethanol from coconut sap.
PELATIHAN PENGUATAN KAPASITAS APARATUR KAMPUNG SKOUW YAMBE TENTANG TUPOKSI DAN PEMBENTUKAN PRODAK HUKUM DESA Bonefasius Bao
JURNAL ABDIMAS DINAMIS : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 1 No 1 (2020): Jurnal Abdimas Dinamis
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat USTJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pelatihan penguatan kapasitas aparatur Kampung sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Berawal dari kegelisahan Kepala Kampung Skouw Yambe dalam testimoninya kepada penulis dan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata tentang minimnya pengetahuan semua perangkat pemerintahan Kampung akan tugas pokok dan fungsi serta minimnya pengetahuan dalam membentuk prodak hukum desa, mendorong penulis untuk memberikan penguatan dan pencerahan terhadap masalah tersebut. Diharapkan melalui kegiatan tersebut semua aparatur Kampung memahami dan mengimplementasikan semua tugas, pokok dan fungsi serta dapat menyusun prodak hukum desa dengan baik dalam menyelenggarakan pemerintahan. Metode kegiatan dalam pengabdian masyarakat ini adalah Ceramah, yakni pemberian materi yang disampaikan berdasarkan teori/konsep sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya metode Diskusi atau tanya jawab, dimana pemateri dan peserta mendapatkan pertukaran pengetahuan, ide dan pendapat mengenai suatu pokok tertentu sesuai dengan pengalaman dengan bebas Berikutnya metode bermain peran, metode ini peserta diminta untuk bermain peran yang berhubungan dengan tugas, kewajiban dan kewenangan. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, aparatur kampung memiliki respon dan antusias terhadap pelatihan dan tercipta perubahan pengetahuan berdesa, cara pikir dan tanggungjawab
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM PEMBANGUNAN DI KAMPUNG YOKA, DISTRIK HERAM, KOTA JAYAPURA Anita Nurak; Bonefasius Bao
JURNAL ABDIMAS DINAMIS : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol 2 No 1 (2021): Abdimas Dinamis
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat USTJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58839/jad.v2i1.880

Abstract

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait dengan pemanfaatan PemanfaatanTeknologi Informasi Komunikasi Pemerintahan dalam Pembangunan di Kampung Yoka. Dengan membuat sosialisasi dan pelatihan mengenai pemanfaatan tekonologi informasi komunikasi pemerintahan dalam pembangunan kampung. Munculnya gerakan dari desa yang memanfaatkan internet, menjadi pelajaran bahwa inisiatif dapat dilakukan dari bawah (desa). Dengan dilakukannya survei, wawancara dan observasi di Kampung Yoka, distrik heram, kota Jayapura, survei atau pendataan tentang potensi yang dimilik oleh kampung yoka digunakan untuk mengetahui kondisi kampung dalam hal memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pelayanan di kantor kampung. Hasil pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa Kampung Yoka telah mengadakan pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada perangkat kantor kampung. Namun belum adanya Blog yang tersedia digunakan pemerintah desa untuk mempromosikan hasil pertanian, lokasi wisata, dan hasil kerajinan produk dari usaha kecil menenengah. Mulai tumbuhnya kesadaran tentang pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik sebagai dampak positif dari perkembangan teknologi. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di kampung Yoka menghasilkan terbentuknya Blog sebagai saran informasi tentang segala bentuk potensi yang ada di kampung Yoka. Serta menjadi sumber informasi yang dibutuhkan dalam upaya meneliti tentang nilai-nilai budaya serta masyarakat kampung yoka.Dalam hal solusi e-government, sebagian besar masih di tahap informasi, dan sebagian kecil berada di tahap interaksi. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kampung Yoka digunakan untuk menyebarluaskan atau diseminasi informasi mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan.
Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Kampung Yoka, Distrik Abepura, Kota Jayapura Nurak, Anitha; Bao, Bonefasius; Ayomi, Hendrik V.; Bakri, Hendry
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17675

Abstract

This research seeks to explain the role of community participation in development, the active involvement of the community or participation can mean involvement in the process of determining the direction of the development policy strategy implemented by the government. In terms of planning, community participation as the frontline in the implementation of development can be seen during the implementation of the Village Development Planning Meeting (MUSREMBANG). This research design is descriptive research with a qualitative approach. The type of data used in this research is qualitative. Data collection techniques were carried out in several ways, namely interviews, observation and documentation. The results showed that community participation in development planning in kamung yoka has not been maximized. This is illustrated by the lack of interest and desire of the community to attend and play an active role in the Village Development Planning Meeting (MUSREMBANG)
TNI Bill and Regional Autonomy: Implications for Central-Regional Relations in Security Management Resma Bintani Gustaliza; Darsis Humah; Bonefasius Bao
Journal of Politica Governo Vol. 2 No. 2 (2025): Politica Governo - April
Publisher : Pt. Anagata Sembagi Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62872/5fksge09

Abstract

Following the 1998 reforms, Indonesia experienced a significant transformation in the security sector, marked by the elimination of the dual function of the Indonesian Armed Forces (ABRI) and the strengthening of civilian supremacy. However, the current discussion of the Draft Law on the Indonesian National Armed Forces (RUU TNI) has raised concerns about the return of military dominance in civil affairs through military operations other than war (OMSP). This study analyzes the potential impact of the RUU TNI on central-regional relations in security management. Using a qualitative descriptive approach through literature study, this study examines the normative provisions in the RUU TNI and compares them with the principles of democratization and decentralization. The findings show that expanding the role of the TNI in domestic affairs without a civilian oversight mechanism and coordination with local governments has the potential to blur the boundaries between civil defense and security functions, weaken regional autonomy, and create institutional tensions. Central dominance through the military also increases the risk of human rights violations and reduces accountability for security governance. Therefore, the revision of the RUU TNI needs to consider the principles of civilian supremacy, military professionalism, and regional participation in national security policies to prevent the decline of democratic reforms and maintain inclusive and equitable national integration.
Co-Authors Anita Nurak Apner Siang Ayomi, Hendrik V. Darsis Humah Helen Riupassa Hendry Bakri Hendry Bakri, Hendry Hendry Y. Nanlohy Peliman Ndibau PRT Paramma Resma Bintani Gustaliza Samosir, Putri Anastasya Sandro, Rival Alex Susi Marianingsih Vallen Ayomi, Hendrik