Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Dirugikan Atas Tidak Dilaksanakannya Akta Perdamaian Mukaromah, Dwi Asri; Laksmi Dewi, Cokorde Istri Dian; Karyoto, Karyoto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9785

Abstract

Mediasi merupakan salah satu upaya untuk mengakhiri sengketa. Dalam hal upaya perdamaian melalui mediasi di pengadilan mencapai kesepakatan, maka akan dirumuskan untuk dikuatkan dalam Akta Perdamaian, yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan disamakan dengan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Permasalahan yang dikaji yakni apakah gugatan wanprestasi terhadap salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi Akta Perdamaian sebagaimana dalam Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Nga sudah sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan apakah upaya hukum yang dapat dilakukan atas tidak dilaksanakannya isi Akta Perdamaian oleh salah satu pihak dalam Akta Perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gugatan atas tidak dilaksanakannya Akta Perdamaian menurut hukum perdata formil dan materil, serta menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan atas tidak dilaksanakannya Akta Perdamaian oleh salah satu pihak dalam Akta Perdamaian tersebut. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif, metode pendekatan perundang-undangan dan kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Akta Perdamaian tidak dapat dijadikan dasar gugatan wanprestasi untuk menjamin Akta Perdamaian bahwa memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim tingkat akhir yang memiliki kekuatan hukum tetap, serta relevan guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan, Sedangkan bagi pihak yang merasa ada unsur kekeliruan, penipuan, atau paksaan atas Akta Perdamaian maka pihak tersebut dapat memintakan pembatalan Akta Perdamaian ke Pengadilan apabila Akta Perdamaian bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan.
Legal Aspect of Copyright Transfer by Early Childhood Mukaromah, Dwi Asri; Dewi, Cokorde Istri Dian Laksmi
Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini Vol. 7 No. 6 (2023)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/obsesi.v7i6.5536

Abstract

Valuable possessions or inheritances are objects that can be inherited, inheritance in this case is not only about tangible objects such as land, houses, jewelry, and so on, but works of art are also the inheritance rights of the creator that can be inherited. to his family. This article applies normative juridical research methods to analyze the copyright transfer process and identify its implications for Article 1320 of the Civil Code. Research highlights that while copyright is transferable, such actions can violate positive legal provisions. As a result, this study offers a new perspective on the conflict between copyright transfer and existing legal norms, providing a basis for a rethink of relevant regulations. The implications of these findings could impact on further understanding of the relationship between copyright, inheritance, and legal protection of minors.