Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Raad Kertha Aktual Justice Jurnal Yustitia Innovative: Journal Of Social Science Research Vyavahara Duta
Laksmi Dewi, Cokorde Istri Dian
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENGUNGSI MANDIRI OLEH RUMAH DETENSI IMIGRASI DENPASAR Darmawan, Gede Ari; Yogiswara W, I Gede Mahatma; Laksmi Dewi, Cokorde Istri Dian; PRATHAMA, ANAK AGUNG GEDE AGUNG INDRA
Jurnal Yustitia Vol 19 No 2 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v19i2.1358

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap pengungsi mandiri oleh Rumah Detensi Imigrasi Denpasar. Dengan bertambahnya jumlah pencari suaka dan pengungsi mandiri setiap tahun, pengawasan terhadap mereka menjadi semakin sulit karena sifat nomaden dari pengungsi dan kurangnya transparansi dari organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM. Berdasarkan data dari tahun 2021 hingga 2023, ditemukan bahwa pelaksanaan pengawasan belum efektif, dengan kurang dari 50% pengungsi yang dapat diawasi. Hal ini terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia serta data yang tidak valid, di mana banyak pengungsi sering berpindah tempat tanpa melapor, sehingga menyulitkan proses pengawasan. Selain itu, ketidakefektifan koordinasi antara instansi terkait, terutama dengan pihak internasional, memperparah situasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat utama dalam pengawasan adalah kurangnya fasilitas penampungan bagi pengungsi mandiri di wilayah Bali, sehingga banyak pengungsi yang hidup berpindah-pindah dan sulit dijangkau oleh petugas. Pengawasan administratif yang dilakukan bersifat terbatas dan hanya dapat mencakup pengawasan terhadap dokumen, namun belum menyentuh aspek sosial dan ekonomi pengungsi. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan pembaruan kebijakan serta peningkatan koordinasi antara Rumah Detensi Imigrasi dengan lembaga internasional dan pemerintah daerah.
Praktik Pemaksaan Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bunga, Dewi; Yogi Arthani, Ni Luh Gede; Andayani Citra, Made Emy; Laksmi Dewi, Cokorde Istri Dian
Jurnal Aktual Justice Vol 8 No 1 (2023): Aktual Justice
Publisher : Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/aktualjustice.v8i1.1029

Abstract

Praktik pemaksaan perkawinan hingga kini masih terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari budaya patriarkhi yang dilegitimasi dengan pendekatan agama, faktor ekonomi dan adat istiadat. Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka pemaksaan perkawinan merupakan suatu kejahatan. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual dan kekhususan dalam hukum acara tindak pidana kekerasan seksual. Pemaksaan perkawinan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) e Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perbuatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00. Hukum acara pada tindak pidana kekerasan seksual mengacu pada KUHAP, namun demikian Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur hal-hal khusus terkait dengan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Kekhususan ini bertujuan untuk mempermudah pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dan melindungi korban dari stigmatisasi dan labelisasi negatif.
FORMULASI ASAS KERAHASIAAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI INTELIJEN PENEGAKAN HUKUM Sukawinata, I Gusti Ngurah Anom; Aryana, I Wayan Putu Sucana; Laksmi Dewi, Cokorde Istri Dian
VYAVAHARA DUTA Vol 19 No 2 (2024)
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v19i2.3931

Abstract

The principle of confidentiality is a very important basic principle for prosecutorial intelligence in maintaining the implementation of intelligence activities. This research aims to examine and analyze the formulation of the Prosecutor's Intelligence Confidentiality Principle in the Implementation of Law Enforcement Intelligence Functions and the Legal Consequences of Leaks of Intelligence Secrets During the Retention Period. This research is normative legal research, and the approaches used are the statutory and legal concept approach. The sources of legal materials used are primary and secondary sources. The formulation of the principle of confidentiality of prosecutorial intelligence in the implementation of law enforcement intelligence functions is regulated in the form of law, namely Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2011 concerning State Intelligence as a legal umbrella for intelligence functions in the law enforcement system and Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office. The legal consequences of leaking secret intelligence during the retention period are in the form of criminal liability, specifically if the prosecutor's intelligence personnel leaks efforts, work, activities, targets, information, special facilities, special tools and equipment, support, and/or State Intelligence Personnel related to the implementation of functions and activities of State Intelligence, there is a criminal penalty plus 1/3 (one third) of each maximum criminal threat if carried out in a state of war. Moreover, these personnel receive code of ethics sanctions from the prosecutor's office.
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA FISKAL DALAM HUKUM PAJAK DI INDONESIA Wulan Dewi, Ni Luh Putu Mas Arya; Trisna Dewi, Putu Eka; Laksmi Dewi, Cokorde Istri Dian
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol 8, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/jirk.v8i1.1268

Abstract

–Tax law must provide strict legal guarantees and justice, both for the state as the tax collector (fiscus) and for the people as taxpayers. Tax crimes in a country cannot be avoided. One of the tax crimes is fiscal crime. The approach method used in this legal research is normative juridical. This is done by analyzing primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials using normative and qualitative juridical analysis, then arranged systematically. Tax crimes are also referred to as crimes in the economic sector because taxation is related to income and expenditure that affect the economy in general. Tax crimes can harm the state financially, disrupt the economy, and hinder national development. The government can set sanctions for taxpayers who do not pay taxes or deliberately refuse to pay taxes.
Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Dirugikan Atas Tidak Dilaksanakannya Akta Perdamaian Mukaromah, Dwi Asri; Laksmi Dewi, Cokorde Istri Dian; Karyoto, Karyoto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9785

Abstract

Mediasi merupakan salah satu upaya untuk mengakhiri sengketa. Dalam hal upaya perdamaian melalui mediasi di pengadilan mencapai kesepakatan, maka akan dirumuskan untuk dikuatkan dalam Akta Perdamaian, yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan disamakan dengan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Permasalahan yang dikaji yakni apakah gugatan wanprestasi terhadap salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi Akta Perdamaian sebagaimana dalam Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PN Nga sudah sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan apakah upaya hukum yang dapat dilakukan atas tidak dilaksanakannya isi Akta Perdamaian oleh salah satu pihak dalam Akta Perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gugatan atas tidak dilaksanakannya Akta Perdamaian menurut hukum perdata formil dan materil, serta menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan atas tidak dilaksanakannya Akta Perdamaian oleh salah satu pihak dalam Akta Perdamaian tersebut. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif, metode pendekatan perundang-undangan dan kasus, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Akta Perdamaian tidak dapat dijadikan dasar gugatan wanprestasi untuk menjamin Akta Perdamaian bahwa memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim tingkat akhir yang memiliki kekuatan hukum tetap, serta relevan guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan, Sedangkan bagi pihak yang merasa ada unsur kekeliruan, penipuan, atau paksaan atas Akta Perdamaian maka pihak tersebut dapat memintakan pembatalan Akta Perdamaian ke Pengadilan apabila Akta Perdamaian bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan.
Co-Authors Andayani Citra, Made Emy Darmawan, Gede Ari Dewi Bunga, Dewi I Wayan Putu Sucana Aryana, I Wayan Putu Sucana KARYOTO, KARYOTO Mukaromah, Dwi Asri PRATHAMA, ANAK AGUNG GEDE AGUNG INDRA Putu Eka Trisna Dewi, Putu Eka Rama Mahadewa, Dewa Gede Sukawinata, I Gusti Ngurah Anom Wulan Dewi, Ni Luh Putu Mas Arya Yogi Arthani, Ni Luh Gede Yogiswara W, I Gede Mahatma