Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Anak dibawah Umur: Studi Kasus Putusan PN KOLAKA Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Kka Raenaldi, Arjuna
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.18194

Abstract

Perkosaan adalah tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam kasus ini yang menjadi tindak pidana pemerkosaan yaitu seorang anak yang di perkosa olah ayah kandung yang diputus di Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kolaka No 193/Pid.Sus/2023/PN Kka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji sejauh mana pengaturan tindak pidana pemerkosaan merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap perempuan, sebuah contoh kerentanan posisi perempuan, khususnya terkait dengan minat seksual laki-laki. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan regulasi hukum. Temuan penelitian ini mencakup batasan hukum bagi korban pemerkosaan di Indonesia dan bentuk perlindungan hukum. Meskipun KUHP secara eksplisit mengatur pemerkosaan, tujuan utamanya adalah untuk menghukum pelaku dan mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa. Demikian pula, meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur perlindungan korban, dalam praktiknya peradilan Indonesia belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum bagi perempuan.
Tinjauan Yuridis Peran Koperasi Merah Putih dalam Penguatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Suyanto, Suyanto; Raenaldi, Arjuna
Kayee: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol. 1 No. 2 (2026): JANUARI-JUNI
Publisher : CV. Rumoh Aceh Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/rvk7k055

Abstract

This research aims to analyze the legal standing and effectiveness of the Merah Putih Cooperative in improving the economic welfare of rural communities. As a grassroots economic institution, cooperatives hold a strategic role regulated under Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives. The research method employed is normative juridical with a statutory and literature review approach. The results indicate that the Merah Putih Cooperative has fulfilled the legality aspects as a legal entity; however, its implementation still faces challenges regarding member participation and lack of transparency in governance. Juridically, strengthening supervisory functions and cooperative education are key to ensuring cooperatives function as the backbone of the village economy. This study concludes that legal certainty in capital management and the fair distribution of Remaining Business Results (SHU) significantly influences public trust. Synergy between cooperative management and village government is required to optimize local economic potential through an independent and accountable cooperative framework.