<![CDATA[This article focuses on the Constitutional Court decision no. 90/PUU-XXI/2023 which has attracted a lot of attention from experts and practitioners in the field. So the author is interested in studying the decision using the perspective of Hart and Dworkin's legal philosophy. The method used in writing is normative juridical with a case study approach and statutory regulations. Regarding the data collection method used is literature study. Based on the author's analysis, it can be concluded that if we use H.L.A. Hart's legal philosophy, the Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 is in line with his framework of thought. However, if you use Dworkin's concept of thought, Constitutional Court Decision no. 90/PUU-XXI/2023 is contrary to the legal concept of integrity Penulisan artikel ini berfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang sempat menarik banyak perhatian dari ahli hingga praktisi di bidang. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji putusan tersebut dengan menggunakan perspektif filsafat hukum Hart dan Dworkin. Metode yang digunakan pada penulisan adalah yuridis normative dengan metode pendekatan studi kasus dan peraturan perundang-undangan. Mengenai metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Berdasarkan analisis penulis maka dapat disimpulkan jika menggunakan filsafat hukum H.L.A Hart maka Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 selaras dengan kerangkan pemikirannya. Namun apabila menggunakan konsep pemikiran Dworkin, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 ini bertentangan dengan konsep hukum sebagai integritas]]>
