<![CDATA[Penanganan kawasan kumuh merupakan salah satu prioritas nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015, terdapat 38.431 hektar kawasan kumuh di Indonesia yang tersebar di 390 kabupaten/kota. Apabila penanganan kawasan kumuh tidak dilaksanakan dengan baik, tingkat kekumuhan dapat meningkat. Pemugaran/peremajaan kawasan permukiman kumuh dilakukan untuk mewujudkan kondisi lingkungan hunian yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan melalui penataan dan perbaikan kualitas permukiman di kawasan kumuh. Peremajaan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat setempat dan sektor swasta. Kerja sama yang baik dari seluruh pemangku kepentingan akan mendukung tercapainya target nol persen permukiman kumuh. Selain itu, upaya menggerakkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan akses terhadap pembiayaan perumahan juga perlu dilakukan agar masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh dapat berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas permukiman di kawasan tempat tinggalnya. Perencanaan Review Penyusunan DED Kawasan Kumuh Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dilaksanakan secara bertahap yaitu melalui tahap persiapan, perencanaan, pelelangan dan pelaksanaan konstruksi fisik yang bertujuan akan mendapatkan hasil yang terbaik secara kualitas sesuai dengan kebutuhan agar mendapatkan desain yang terbaik. Dan hasilnya akan mengurangi kekumuhan di kawasan Pangkalan Benteng. Berdasarkan hasil pengukuran kondisi eksisting, didapatkan data bahwa Dusun I (satu) yang terdiri dari 6 (enam) RT yang termasuk dalam kawasan kumuh memerlukan penannganan Pembangunan Drainase dan Pembangunan Jalan Beton. Sedangkan biaya yang diperlukan untuk rehabilitasi Dusun I (Satu) adalah Rp. Rp. 3.366.321.000,00 atau Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah.]]>
