Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal of Governance and Public Administration

MODEL PENGUATAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KECAMATAN MOOTILANGO KABUPATEN GORONTALO Malatia, Mastina; Gobe, Lisda Van; Nggilu, Rukiah
Journal of Governance and Public Administration Vol. 2 No. 4 (2025): September
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v2i4.2779

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis model penguatan tata kelola kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo; 2) Megkaji faktor penentu keberhasilan penerapan model penguatan tata kelola kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian menggunakan jenis studi kasus, desain pendekatan deskriptif keulitatif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi, dimana peneliti sebagai instrumen utama. Data primer dilengkapi dengan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa indikator tanggungjawab, transparansi, akuntabilitas, indvendensi dan kewajaran dalam penerapan model penguatan tata kelola BUMDes, sudah diterapkan dengan baik di 3 (tiga) BUMDes yang aktif, dan 2 (dua) BUMDes yang aktif tapi kurang maksimal dari 10 (sepuluh) BUMDes yang ada di Kecamatan Mootilango. 5 (lima) BUMDes yang sudah tidak aktif menjalankan usahanya, tidak jelas pertanggungjawaban keuangan. Ditemukan kurangnya koordinasi dan evaluasi baik dari komisaris, badan pengawas maupun antar pengurus itu sendiri, serta minimnya kemampuan pengurus dalam menggali potensi serta kelayakan usaha yang ada dimasing-masing desa. Selain itu faktor partisipasi, kooperatif, emansipasi, dan sustainable, sebagai penentu keberhasilan BUMDes, kurang mendapatkan perhatian. Pendirian BUMDes, umumnya lebih dominan mempertimbangkan inisiatif Pemerintah Desa. Kondisi penduduk Kecamatan Mootilango dengan karakteristik sosial, budaya dan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda, berdampak konflik kepentingan. Kemampuan dan kompetensi kewirusahaan pengurus BUMDs merupakan informasi yang belum dimiliki untuk keberlanjutan usaha bisnis sehingga berpengaruh terhadap teknik-teknik dan strategi yang digunakan untuk mencapai keberhasilan BUMDes dimasa-masa mendatang. Disarankan, untuk lebih meningkatkan penerapan tanggungjawab, transparansi, akuntabilitas, indvendensi dan kewajaran, serta faktor partisipasi, kooperatif, emansipasi, dan sustainable sebagai penentu keberhasilan BUMDes kedepan. Thing. 1 Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA) Volume 1, No 1 – Desember 2023 e-ISSN : xxx-xxx Journal of Science and Technology Revolution and Innovation Service Volume 1, No 1 – February 2023 e-ISSN : p-ISSN : Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA) Volume 1, No 1 – Desember 2023 e-ISSN : xxx-xxx J Thing. 1
PERAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA DOLONG A KECAMATAN WALEA KEPULAUAN KABUPATN TOJO UNA-UNA Hamdan Lanonci; Gobe, Lisda Van; Alhadar, Sofyan
Journal of Governance and Public Administration Vol. 2 No. 4 (2025): September
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70248/jogapa.v2i4.2806

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Dolong A, Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan fokus pada aspek pemberdayaan masyarakat, motivasi, dan komunikasi. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh pentingnya kontribusi pemerintah desa dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang partisipatif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap pelaksanaan program dan dampaknya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa mencerminkan adanya inisiatif positif melalui pelatihan, bantuan alat, dan pendampingan kepada petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Namun, implementasi prinsip partisipatif masih lemah, terlihat dari distribusi program yang belum merata serta minimnya pendampingan berkelanjutan. Selain itu, motivasi masyarakat belum tumbuh secara optimal karena kurangnya penghargaan dan stimulasi. Dalam aspek komunikasi, penyampaian informasi masih bersifat satu arah tanpa adanya dialog dua arah, sehingga menghambat partisipasi aktif masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah desa meningkatkan pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan program, memperkuat kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan dan penghargaan berkelanjutan, serta membangun sistem komunikasi yang lebih inklusif dan dialogis guna menjamin keberlanjutan dan pemerataan manfaat program hingga ke wilayah pelosok.