Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Indonesian democracy’s resilience: A case study of women's representation in Jakarta provincial legislature Hanita, Margaretha; Dharmayudha, I Gede Ngurah Eka; Mulyadi, Mulyadi
Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Vol. 3 No. 8 (2024): Indonesian Journal of Multidisciplinary Science
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/ijoms.v3i8.886

Abstract

Women's representation in government is considered able to reflect the resilience of democracy in Indonesia. This study aims to analyze the resilience of democracy in DKI Jakarta by looking at the representation of women in the legislative ranks of the DKI Jakarta Provincial DPRD. The method in research is a qualitative approach with literature study methods and case studies on women's representation in the legislative ranks of the DKI Jakarta DPRD. The results showed that women's involvement in politics in the DKI Jakarta DPRD in 2009, 2014, and 2019 was still not in accordance with Article 65 paragraph (1) of Law Number 12 of 2003 concerning Elections where it was stated that election participants could submit candidates for members of the DPR, Provincial DPRD, and Regency / City DPRD for each electoral area by taking into account the representation of women at least 30 percent. In 2009, out of a total of 94 seats, only 22 seats (23.40%) were occupied by women, while the rest were by men. Then, in 2014, the number of female seats was slightly reduced to 19 seats (17.92%), while in 2019, there was an increase to 23 seats (21.70%). The mismatch of women's representation in political seats can cause concern about the resilience of Indonesia's democracy. When women's involvement in the political decision-making process is too low, there will be indications of imbalances in political representation and reducing the plurality of voices in the policy-making process.
Ketahanan Demokrasi Indonesia: Studi Kasus Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi DKI Jakarta Dharmayudha, I Gede Ngurah Eka
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i7.15711

Abstract

Keterwakilan Perempuan dalam pemerintahan dinilai mampu mencerminkan ketahanan Demokrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketahanan demokrasi di DKI Jakarta dengan melihat keterwakilan perempuan dalam jajaran legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta. Metode dalam penelitian pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan studi kasus pada keterwakilan perempuan dalam jajaran legislatif DPRD DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik di DPRD DKI Jakarta pada tahun 2009, 2014, dan 2019 masih belum sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu di mana dinyatakan bahwa peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Pada tahun 2009, dari total 94 kursi, hanya 22 kursi (23,40%) yang ditempati oleh perempuan, sedangkan sisanya oleh laki-laki. Kemudian, pada tahun 2014, jumlah kursi perempuan sedikit berkurang menjadi 19 kursi (17,92%), sementara pada tahun 2019, terjadi peningkatan menjadi 23 kursi (21,70%). Ketidaksesuaian keterwakilan perempuan dalam kursi politik dapat menyebabkan kekhawatiran terhadap ketahanan demokrasi yang dimiliki Indonesia. Ketika keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik terlalu rendah, maka akan muncul indikasi ketidakseimbangan dalam representasi politik dan mengurangi pluralitas suara dalam proses pembuatan kebijakan. Ketidaksetaraan tersebut berpotensi mengancam prinsip-prinsip dasar demokrasi yang telah ditanamkan di Indonesia. Salah satu prinsip utama dalam demokrasi adalah representasi yang inklusif dan partisipatif, di mana semua warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk ikut serta dalam proses politik dan pembuatan keputusan.