Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Journal of Law

Tindak Pidana dalam Pengedaran Produk Kosmetik Ilegal: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Kemala, Anyelir Puspa; Ahaddin, Fadhil; Qomarudin, Heri; Dharmasetya, Lani
Postulat Vol 2 No 1 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v2i1.1458

Abstract

Dalam era modern, keindahan dan penampilan memiliki nilai penting dalam budaya sosial. Pasar kosmetik yang beragam mencerminkan tuntutan konsumen akan produk kecantikan. Namun, pengawasan terhadap produk kosmetik impor masih kurang, menyebabkan produk berbahaya beredar. Indonesia sebagai negara yang mengadopsi perjanjian World Trade Organization (WTO) menghadapi tantangan dalam pengawasan produk kosmetik asing yang masuk ke pasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka hukum normatif. Data diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, wawancara, dan observasi. Tinjauan literatur melibatkan literasi hukum yang penting dalam memahami norma-norma hukum terkait. Keselamatan produk kosmetik menjadi aspek utama yang harus diperhatikan oleh konsumen. Produk kosmetik harus memenuhi standar kualitas, keamanan, dan harus memiliki sertifikat halal. Bahan berbahaya tidak boleh ada dalam produk kosmetik. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam mengawasi produk kosmetik sebelum dan setelah dipasarkan. Pengawasan ini mencakup evaluasi keamanan produk dan inspeksi di tempat penjualan. UUPK melarang pelaku usaha memproduksi dan memperdagangkan produk yang tidak memenuhi standar atau tidak sesuai dengan peraturan. Larangan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan produk di pasaran aman.
Implementasi Perpres No. 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme (Ran Pe) Di Tingkat Desa: Analisis Kebijakan Dan Tantangan Mahendra, Husaini Damar; Kemala, Anyelir Puspa
Postulat Vol 2 No 2 (2024): POSTULAT: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v2i2.1740

Abstract

On January 6, 2021, the Indonesian government officially issued Presidential Regulation No. 7 of 2021 on the National Action Plan for the Prevention and Countering of Violent Extremism Leading to Terrorism (RAN PE) as a legal basis for addressing terrorism in Indonesia. This regulation imposes an obligation on the state to provide a sense of security for Indonesian citizens and to maintain national security stability. It’s implementation faces unique challenges due to Indonesia’s diverse regional characteristics. This presents a challenge for the Indonesian government to successfully implement the RAN PE Presidential Regulation. The author conducted research on the policies enacted by local government officials, such as Village Chiefs, Bhabinkamtibmas (Community Police Officers), Babinsa (Military Supervisors), and Religious Counselors, regarding the implementation of Presidential Regulation No. 7 of 2021 and the challenges encountered. The research method used in this journal is qualitative and descriptive.
Analisis Kriminologi tentang Maraknya Judi Online dan Upaya Pemberantasannya melalui Pemblokiran Rekening Bank Pawoko, Akbar Maulana; Kemala, Anyelir Puspa
Postulat Vol 4 No 1 (2026): POSTULAT: Jurnal Hukum
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/postulat.v4i1.2194

Abstract

This research analyzes the rise of online gambling practices in Indonesia from legal and criminological perspectives. The study aims to identify the underlying factors driving online gambling and to assess the effectiveness of bank account blocking as a law enforcement measure under Article 27 paragraph (2) of the ITE Law. Using a normative legal method combined with a criminological approach, the research examines statutory regulations and behavioral factors influencing perpetrators. The findings show that online gambling is driven by economic pressures, weak digital supervision, and easy access to gambling platforms. Although blocking bank accounts helps disrupt illegal financial flows, its effectiveness is limited by technical loopholes, rapid account switching, and weak coordination among law enforcement agencies, the Ministry of Communication and Information, and the Financial Services Authority (OJK). Therefore, a more integrated strategy is required, including stronger legal enforcement, improved technological supervision, enhanced inter-agency coordination, and public digital literacy programs to prevent online gambling