Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FOCUS: Journal of Social Studies
Widiarto, Bambang
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ramadhan, Shendy; Widiarto, Bambang; Sudarto, Sudarto
FOCUS Vol 6 No 2 (2025): FOCUS: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v6i2.2048

Abstract

Human trafficking violates human rights as it involves threats, coercion, deception, and abuse of power for exploitative purposes such as prostitution, forced labor, and slavery. Victims of this crime are entitled to restitution as compensation provided by the offender or a third party. This study applies a normative juridical method to examine the regulation and implementation of victims' restitution rights based on Articles 48–51 of Law No. 21/2007, Article 7A of Law No. 31/2014, Government Regulation No. 43/2017, and Prosecutorial Guidelines No. 1/2021. The findings reveal that the implementation of restitution in Indonesia remains ineffective due to weak coordination among law enforcement agencies and limited understanding regarding proof of victims’ material and immaterial losses. Therefore, a specific legal framework is urgently needed to regulate the technical procedures for providing restitution, ensuring that victims of human trafficking receive their rightful compensation effectively, fairly, and in accordance with justice principles.
Analisis Yuridis Pidana Pemecatan dari Dinas Militer terhadap Anggota Militer yang Melakukan Nikah Siri Banurea, Bryand A.; Widiarto, Bambang
FOCUS Vol 6 No 2 (2025): FOCUS: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v6i2.2219

Abstract

Pernikahan siri yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya dalam konteks poligami tanpa izin dan tanpa pencatatan negara, merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum perkawinan nasional, tetapi juga berdampak serius terhadap disiplin dan kehormatan institusi militer. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap prajurit TNI yang melakukan poligami melalui pernikahan siri, serta menilai efektivitas sanksi tersebut sebagai instrumen penegakan disiplin keprajuritan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dengan menganalisis ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer, serta peraturan terkait perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pidana tambahan pemecatan memiliki dasar hukum yang kuat dan rasional untuk diterapkan terhadap prajurit pelaku pernikahan siri. Namun demikian, dalam praktik peradilan militer masih ditemukan ketidakkonsistenan putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pemecatan pada perkara yang serupa. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan kepastian hukum dan melemahkan efektivitas pemecatan sebagai sarana pembinaan dan pencegahan pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan standardisasi pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan militer guna menjamin kepastian hukum, keadilan, serta efektivitas penegakan disiplin prajurit TNI.
Co-Authors Banurea, Bryand A. Ramadhan, Shendy Sudarto Sudarto