Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kajian Hasil Penelitian Hukum
Nurharyanto, Eko
Universitas Janabadra
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PROBLEMATIKA PENYIDIKAN KASUS NARKOTIKA DALAM UPAYA MEMUTUS JARINGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (Studi Kasus Penyidikan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) Widyaputra, Endra; Harjiyatni, Francisca Romana; Nurharyanto, Eko
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 7, No 2 (2023): November
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/jmih.v7i2.3763

Abstract

This study aims to identify the problems by National Narcotics Board investigators in an effort to break the illicit narcotics trafficking network. In addition, it also examines the efforts made by the National Narcotics Board to overcome the problem. This research is a normative legal research using a statute approach, case approach and conceptual approach by combining primary and secondary data. The data obtained from the study were analyzed descriptively qualitatively. The results showed several internal and external problems by BNN investigators in the investigation to break the network of narcotics cases, such as difficulties in evidence, rapid technological development, budget constraints, lack of human resources, complexity of narcotics networks, changes in the type and form of narcotics, suboptimal investigation techniques, corruption and collusion, resistance from related parties in the network, limitations in legal regulations, conflicts of interest, and lack of cooperation from other parties. In addition, this analysis also explains the efforts made by BNNP DIY to overcome the problems of the investigation. These efforts include optimizing investigations and collecting evidence, making maximum use of existing technology, proposing an increase in the budget, increasing the number of personnel, increasing the capacity of investigators, strengthening legal regulations, improving the supervision and accountability system, and increasing cooperation with other agencies
Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Prajurit Tni Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Sumartini, Sumartini; Raharjo, Suryawan; Nurharyanto, Eko
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 8, No 1 (2024): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37159/jmih.v8i1.4414

Abstract

             Prajurit TNI  sebagai alat pertahanan negara melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan berbagai macam motif  karena ingin coba-coba, karena pengaruh lingkungan dan karena motif ekonomi untuk mencari keuntungan, padahal penerapan sanksi yang tegas dijatuhkan kepada prajurit TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer namun tidak menjadikan prajurit TNI takut atau segan tetapi  dengan sengaja melanggar aturan perundang-undangan. Oditurat Militer II-10 Yogyakarta pada tahun 2022 dan 2023 terdapat 2 (dua) kasus perkara  dengan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 28-K/PM.II-11/AD/VII/2022 dan Nomor 11-K/PM.II-11/AD/I/2023.            Jenis penelitian dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dan metode penelitian menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang undangan. Lokasi penelitian di Kantor Oditurat Militer II-10 Yogyakarta. Alat Pengumpul Data dengan menggunakan metode studi dokumen dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan klasifikasi, sistematisasi, dan analisis secara deskriptif kritis.            Kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah Seorang Prajurit TNI yang terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, maka penerapan sanksi pidana penjara dan pidana denda diatur sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer ini diatur dalam Pasal 6 KUHPM, sedangkan dasar dari hakim memutus perkara Terdakwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam Pasal 26 KUHPM. Dampak apabila Prajurit TNI tidak dijatuhi Pidana Tambahan pemecatan dari dinas militer adalah akan menggangu pelaksanaan tugas Pokok TNI. Kata Kunci : Pemecatan, Prajurit TNI, Penyalahgunaan Narkotika, Sanksi Pidana
Co-Authors Harjiyatni, Francisca Romana Raharjo, Suryawan Sumartini, Sumartini Widyaputra, Endra